Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi perhubungan mau membicarakan persoalan terkait angkutan di provinsinya dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia di Jakarta.
"Berbagai masalah terkait angkutan umum di provinsi kita yang mau kami bicarakan dengan Kemenhub pada kesempatan kunjungan kerja ke luar daerah kali ini," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel H Riswandi SIP di Banjarmasin, Kamis.
Anggota DPRD Kalsel tiga periode itu menerangkan, salah satu masalah angkutan umum di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa lebih, yaitu pengoperasian lima buah oto bis bantuan dari Kemenhub.
"Untuk mengoperasikan bis bantuan Kemenhub tersebut belum ada petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis)," tutur mantan pegawai Departemen Keuangan (Depkeu) Republik Indonesia (RI) itu menjawab Antara Kalsel.
Oleh karena belum ada kejelasan Juklak dan Juknis sehingga pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel, cq Dinas Perhubungan (Dishub) setempat belum bisa mengoperasikan bus bantuan Kemenhub tersebut, lanjutnya sebelum bertolak ke Jakarta.
Selain itu, mengenai tempat pemberhentian sementara buat naik-turun penumpang, ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tersebut.
Sementara penyediaan bis bantuan Kemenhub tersebut buat pelayanan angkutan umum antara Banjarmasin - Banjarbaru (35 kilometer) serta Banjarmasin - Martapura, ibu kota Kabupaten Banjar yang berjarak sekitar 40 kilometer.
Moda transportasi umum atau angkutan massal berupa bantuan/pengadaan lima buah bus untuk pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel itu merupakan uji coba dalam mengatasi angkutan penumpang umum.
Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak lagi mencalon anggota legislatif (mencaleg) pada Pemilu 2019 itu berharap, bantuan bus dari Kemenhub tersebut juga buat cadangan mengatasi angkutan lebaran nanti.
"Memang pada beberapa kali lebaran belakangan ini tidak ada masalah terhadap angkutan lebaran di Kalsel, terutama pengguna jasa angkutan jalan raya. Tetapi tidak salahnya pula, kita harus mengantisipasi sejak dini," demikian Riswandi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Berbagai masalah terkait angkutan umum di provinsi kita yang mau kami bicarakan dengan Kemenhub pada kesempatan kunjungan kerja ke luar daerah kali ini," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel H Riswandi SIP di Banjarmasin, Kamis.
Anggota DPRD Kalsel tiga periode itu menerangkan, salah satu masalah angkutan umum di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa lebih, yaitu pengoperasian lima buah oto bis bantuan dari Kemenhub.
"Untuk mengoperasikan bis bantuan Kemenhub tersebut belum ada petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis)," tutur mantan pegawai Departemen Keuangan (Depkeu) Republik Indonesia (RI) itu menjawab Antara Kalsel.
Oleh karena belum ada kejelasan Juklak dan Juknis sehingga pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel, cq Dinas Perhubungan (Dishub) setempat belum bisa mengoperasikan bus bantuan Kemenhub tersebut, lanjutnya sebelum bertolak ke Jakarta.
Selain itu, mengenai tempat pemberhentian sementara buat naik-turun penumpang, ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tersebut.
Sementara penyediaan bis bantuan Kemenhub tersebut buat pelayanan angkutan umum antara Banjarmasin - Banjarbaru (35 kilometer) serta Banjarmasin - Martapura, ibu kota Kabupaten Banjar yang berjarak sekitar 40 kilometer.
Moda transportasi umum atau angkutan massal berupa bantuan/pengadaan lima buah bus untuk pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel itu merupakan uji coba dalam mengatasi angkutan penumpang umum.
Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak lagi mencalon anggota legislatif (mencaleg) pada Pemilu 2019 itu berharap, bantuan bus dari Kemenhub tersebut juga buat cadangan mengatasi angkutan lebaran nanti.
"Memang pada beberapa kali lebaran belakangan ini tidak ada masalah terhadap angkutan lebaran di Kalsel, terutama pengguna jasa angkutan jalan raya. Tetapi tidak salahnya pula, kita harus mengantisipasi sejak dini," demikian Riswandi.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019