Laporan khusus hari jadi Banjarbaru ke-20
Sebanyak 17 penghargaan tingkat nasional sepanjang tahun 2018 berhasil dicapai Pemerintah Kota Banjarbaru dibawah kepemimpinan Wali Kota Nadjmi Adhani dan Wakil Wali Kota Darmawan Jaya Setiawan yang sudah memasuki tahun ke empat kepemimpinannya.
Penghargaan nasional pertama yakni Sakip Predikat B dengan nilai 63,28.
Penerapan SAKIP memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. SAKIP adalah katalisator terciptanya efisiensi melalui penguatan implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja.
Tahapan penerapan SAKIP dimulai dengan menetapkan sasaran strategis pada masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan sasaran pembangunan nasional.
Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil, serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Ketiga dari BPK RI.
Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Opini WTP merupakan apresiasi atas keberhasilan Pemko Banjarbaru meraih predikat ini karena merealisasikan saran dan masukan yang disampaikan BPK. Selain itu, seluruh jajaran aparatur juga telah bekerja maksimal mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan sehingga bisa meraih opini WTP
Bakti Koperasi dan UKM merupakan apresiasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas dukungan dan kontribusi yang diberikan untuk perkembangan dan kemajuan Koperasi dan UKM, diberikan karena Pemko Banjarbaru karena sangat peduli terhadap perkembangan koperasi dan UMKM. Baik melalui kebijakan yang telah diambil, dan berbagai kegiatan untuk membantu mempromosikan produk UMKM di Kota Idaman.
Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) diberikan kepada Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak
Manggala Karya Kencana adalah penghargaan yang diberikan kepada tenaga program yang telah melakukan karya yang menonjol dalam pengembangan konsepsi, inovasi, dan sistem yang bermanfaat bagi program keluarga berencana dan pengembangan keluarga sejahtera yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nata Mukti Nindya yakni penghargaan tertinggi yang diberikan kepada Kabupaten/Kota yang membuat inovasi dalam membangun iklim ekonomi UMKM dan dalam meningkatkan daya saing UMKM secara keseluruhan. Penghargaan ini hanya diterima oleh 3 Kabupaten/Kota se-Indonesia, yaitu Kota Banjarbaru, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Banyuwangi
Anugerah Pandu Negeri kategori Kota dengan kinerja dan tata kelola yang baik dari Indonesian Institute for Public Governance (IIPG).
Penilaian penghargaan ini antara lain memiliki tata kelola keuangan yang baik selama 2 tahun terakhir, kepala daerah dan wakilnya tidak tersangkut kasus korupsi, memiliki kinerja pembangunan manusia yang bagus, diukur dari nilai rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2015-2017 dan memiliki pencapaian program terobosan inovatif untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah
Pakarti Utama I Nasional Pelaksana Terbaik Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) yang dianugerahkan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarbaru dalam meningkatkan dan memotivasi Kader PKK Kota Banjarbaru untuk terus melakukan yang terbaik bagi masyarakat Banjarbaru
National Procurement Award kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE 2014 menjadikan LPSE Kota Banjarbaru yang berintegritas, profesional dan independen. Penghargaan diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pengadaan secara elektronik di instansi pemerintah.
Top 25 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik yakni Penghargaan Kemenpan RB kepada Pemerintah Kota Banjarbaru atas upayanya membangun pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi, partisipatif, dan dimanfaatkan untuk perbaikan berkelanjutan, yaitu melalui aplikasi LAPOR!
Pendukung KUR Terbaik dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI diberikan sebagai penghargaan kepada Pemerintah Kota Banjarbaru yang selalu berperan aktif dan kinerja yang baik dalam mendukung realisasi penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM
Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan dari Ombudsman Republik Indonesia, Kota Banjarbaru masuk pada zona hijau dengan predikat Kepatuhan Tinggi Atas Pelayanan Publik 2018 dengan nilai 92,09. Sistem penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI adalah dengan cara mensurvey langsung tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Tim survey ombudsman RI memposisikan diri sebagai masyarakat pengguna layanan yang ingin mengetahui hak-haknya dalam pelayanan publik
Anugerah Paharita Ekapraya (APE) yang pertama kalinya diraih Kota Banjarbaru dan penghargaan itu diberikan karena komitmen yang tinggi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sehingga hak-hak anak terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang.
Kemudian lima penghargaan Adiwiyata Nasional dan 10 (sepuluh) Adiwiyata Mandiri menjadikan Kota Banjarbaru sebagai satu-satunya Kota penerima penghargaan Adiwiyata terbanyak se Indonesia, sebagai wujud sinergi yang terjalin sangat baik antara kebijakan pemerintah dengan dunia pendidikan.
Kota Layak HAM, diberikan kepada Kabupaten/ Kota yang memiliki kepedulian terhadap penegakan ham dalam upaya pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat
Penghargaan adipura yang diraih sebanyak tujuh kali dan Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan yang dinobatkan sebagai kelurahan terbaik se Indonesia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Sebanyak 17 penghargaan tingkat nasional sepanjang tahun 2018 berhasil dicapai Pemerintah Kota Banjarbaru dibawah kepemimpinan Wali Kota Nadjmi Adhani dan Wakil Wali Kota Darmawan Jaya Setiawan yang sudah memasuki tahun ke empat kepemimpinannya.
Penghargaan nasional pertama yakni Sakip Predikat B dengan nilai 63,28.
Penerapan SAKIP memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. SAKIP adalah katalisator terciptanya efisiensi melalui penguatan implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja.
Tahapan penerapan SAKIP dimulai dengan menetapkan sasaran strategis pada masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan sasaran pembangunan nasional.
Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil, serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Ketiga dari BPK RI.
Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Opini WTP merupakan apresiasi atas keberhasilan Pemko Banjarbaru meraih predikat ini karena merealisasikan saran dan masukan yang disampaikan BPK. Selain itu, seluruh jajaran aparatur juga telah bekerja maksimal mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan sehingga bisa meraih opini WTP
Bakti Koperasi dan UKM merupakan apresiasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas dukungan dan kontribusi yang diberikan untuk perkembangan dan kemajuan Koperasi dan UKM, diberikan karena Pemko Banjarbaru karena sangat peduli terhadap perkembangan koperasi dan UMKM. Baik melalui kebijakan yang telah diambil, dan berbagai kegiatan untuk membantu mempromosikan produk UMKM di Kota Idaman.
Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) diberikan kepada Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak
Manggala Karya Kencana adalah penghargaan yang diberikan kepada tenaga program yang telah melakukan karya yang menonjol dalam pengembangan konsepsi, inovasi, dan sistem yang bermanfaat bagi program keluarga berencana dan pengembangan keluarga sejahtera yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nata Mukti Nindya yakni penghargaan tertinggi yang diberikan kepada Kabupaten/Kota yang membuat inovasi dalam membangun iklim ekonomi UMKM dan dalam meningkatkan daya saing UMKM secara keseluruhan. Penghargaan ini hanya diterima oleh 3 Kabupaten/Kota se-Indonesia, yaitu Kota Banjarbaru, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Banyuwangi
Anugerah Pandu Negeri kategori Kota dengan kinerja dan tata kelola yang baik dari Indonesian Institute for Public Governance (IIPG).
Penilaian penghargaan ini antara lain memiliki tata kelola keuangan yang baik selama 2 tahun terakhir, kepala daerah dan wakilnya tidak tersangkut kasus korupsi, memiliki kinerja pembangunan manusia yang bagus, diukur dari nilai rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2015-2017 dan memiliki pencapaian program terobosan inovatif untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah
Pakarti Utama I Nasional Pelaksana Terbaik Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) yang dianugerahkan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarbaru dalam meningkatkan dan memotivasi Kader PKK Kota Banjarbaru untuk terus melakukan yang terbaik bagi masyarakat Banjarbaru
National Procurement Award kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE 2014 menjadikan LPSE Kota Banjarbaru yang berintegritas, profesional dan independen. Penghargaan diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pengadaan secara elektronik di instansi pemerintah.
Top 25 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik yakni Penghargaan Kemenpan RB kepada Pemerintah Kota Banjarbaru atas upayanya membangun pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi, partisipatif, dan dimanfaatkan untuk perbaikan berkelanjutan, yaitu melalui aplikasi LAPOR!
Pendukung KUR Terbaik dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI diberikan sebagai penghargaan kepada Pemerintah Kota Banjarbaru yang selalu berperan aktif dan kinerja yang baik dalam mendukung realisasi penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM
Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan dari Ombudsman Republik Indonesia, Kota Banjarbaru masuk pada zona hijau dengan predikat Kepatuhan Tinggi Atas Pelayanan Publik 2018 dengan nilai 92,09. Sistem penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI adalah dengan cara mensurvey langsung tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Tim survey ombudsman RI memposisikan diri sebagai masyarakat pengguna layanan yang ingin mengetahui hak-haknya dalam pelayanan publik
Anugerah Paharita Ekapraya (APE) yang pertama kalinya diraih Kota Banjarbaru dan penghargaan itu diberikan karena komitmen yang tinggi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sehingga hak-hak anak terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang.
Kemudian lima penghargaan Adiwiyata Nasional dan 10 (sepuluh) Adiwiyata Mandiri menjadikan Kota Banjarbaru sebagai satu-satunya Kota penerima penghargaan Adiwiyata terbanyak se Indonesia, sebagai wujud sinergi yang terjalin sangat baik antara kebijakan pemerintah dengan dunia pendidikan.
Kota Layak HAM, diberikan kepada Kabupaten/ Kota yang memiliki kepedulian terhadap penegakan ham dalam upaya pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat
Penghargaan adipura yang diraih sebanyak tujuh kali dan Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan yang dinobatkan sebagai kelurahan terbaik se Indonesia.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019