Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan Hj Noormiliyani AS mengatakan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kembali menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) bantuan non tunai kepada keluarga kurang mampu di wilayah Kecamatan Wanaraya.
"Di wilayah ini total bantuan yang direncanakan Rp586.150.000 dengan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 497 yang tersebar di 13 desa yang terdiri dari enam ibu
hamil, 117 balita, 15 Aspras, 266 anak SD, 161 anak SMP, 107 SMA, dan 114 lansia," kata Bupati Batola Hj Noormiliyani AS di sela penyerahan Bansos PKH secara simbolis di Gedung Serba Guna Wanaraya, Selasa (2/4).
Dia meminta, para KPM hendaknya bersyukur telah mendapatkan bansos tersebut karena banyak manfaat dari
bantuan tersebut karen semakin tahun nilainya terus bertambah dan sasarannya sesuai
membutuhkan.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini menjelaskan, penyaluran Bansos PKH kali ini terjadi perubahan. Jika sebelumnya bantuan diberikan sama setiap KPM reguler Rp1.890.000 per tahun setiap tiga bulan dan untuk KPM memiliki komponen lansia atau disabilitas
berat diberi bantuan Rp2 juta per tahun yang diterima setiap tiga bulan.
Bansos saat ini, sebut dia, diberikan berdasarkan komponen yang dimiliki KPM sehingga jumlah
bantuan berbeda-beda.
Hanya saja, jelas dia, bantuan berdasarkan komponen maksimum diberikan hanya empat orang dalam setiap keluarga.
"Selain bansos PKH yang mengacu pada jumlah komponen ada pula bantuan PKH tetap di luar komponen bagi setiap KPM masing-masing
Rp550 ribu per tahun,"terangnya.
Noormiliyani mengatakan, kartu PKH biasanya terintegrasi dengan berbagai bantuan lainnya seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), subsidi gas, subsidi rumah dan lainnya.
Agar penyaluran segala bentuk bantuan lebih tepat sasaran, Noormiliyani mengharapkan para
kades atau camat untuk melakukan pemutakhiran data setiap tahun.
Mengingat, ungkap dia, tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan data seperti ada yang sudah mandiri atau terdapat yang belum terdata.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Batola Fuad Syekh menerangkan, tahun 2019 mekanisme penyaluran bantuan dilaksanakna secara non tunai oleh BRI sebagaimana
dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018 namun terdapat perubahan pada sistem pemberian bantuan.
Jika pada tahun 2017 dan 2018 bantuan diberikan sama rata untuk setiap KPM sebesar Rp1.890.000 per tahun untuk KPM reguler dan sebesar Rp2 juta per tahun untuk KPM yang
dimiliki komponen lansia atau disabilitas beras dan disalurkan selama empat tahap.
Pada tahun 2019, tamban Fuad, bantuan diberikan berdasarkan komponen yang dimiliki KPM, sehingga jumlah bantuan diberikan berbeda-beda untuk setiap KPM sesuai komponen PKH yang dimiliki KPM bersangkutan.
Namun, ucap dia, bantuan berdasarkan komponen
tersebut maksimum hanya diberikan kepada 4 orang dalam setiap keluarga.
“Apabila KPM memiliki 7 orang anggota keluarga dan 5 orang diantaranya adalah sebagai
komponen PKH maka bantuan diberikan untuk empat orang saja dan akan dipilih untuk komponen yang memiliki nilai bantuan tertinggi. Untuk bantuan tetap setiap keluarga
diberikan hanya pada tahap pertama sebesar Rp550 ribu,” tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Di wilayah ini total bantuan yang direncanakan Rp586.150.000 dengan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 497 yang tersebar di 13 desa yang terdiri dari enam ibu
hamil, 117 balita, 15 Aspras, 266 anak SD, 161 anak SMP, 107 SMA, dan 114 lansia," kata Bupati Batola Hj Noormiliyani AS di sela penyerahan Bansos PKH secara simbolis di Gedung Serba Guna Wanaraya, Selasa (2/4).
Dia meminta, para KPM hendaknya bersyukur telah mendapatkan bansos tersebut karena banyak manfaat dari
bantuan tersebut karen semakin tahun nilainya terus bertambah dan sasarannya sesuai
membutuhkan.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini menjelaskan, penyaluran Bansos PKH kali ini terjadi perubahan. Jika sebelumnya bantuan diberikan sama setiap KPM reguler Rp1.890.000 per tahun setiap tiga bulan dan untuk KPM memiliki komponen lansia atau disabilitas
berat diberi bantuan Rp2 juta per tahun yang diterima setiap tiga bulan.
Bansos saat ini, sebut dia, diberikan berdasarkan komponen yang dimiliki KPM sehingga jumlah
bantuan berbeda-beda.
Hanya saja, jelas dia, bantuan berdasarkan komponen maksimum diberikan hanya empat orang dalam setiap keluarga.
"Selain bansos PKH yang mengacu pada jumlah komponen ada pula bantuan PKH tetap di luar komponen bagi setiap KPM masing-masing
Rp550 ribu per tahun,"terangnya.
Noormiliyani mengatakan, kartu PKH biasanya terintegrasi dengan berbagai bantuan lainnya seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), subsidi gas, subsidi rumah dan lainnya.
Agar penyaluran segala bentuk bantuan lebih tepat sasaran, Noormiliyani mengharapkan para
kades atau camat untuk melakukan pemutakhiran data setiap tahun.
Mengingat, ungkap dia, tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan data seperti ada yang sudah mandiri atau terdapat yang belum terdata.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Batola Fuad Syekh menerangkan, tahun 2019 mekanisme penyaluran bantuan dilaksanakna secara non tunai oleh BRI sebagaimana
dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018 namun terdapat perubahan pada sistem pemberian bantuan.
Jika pada tahun 2017 dan 2018 bantuan diberikan sama rata untuk setiap KPM sebesar Rp1.890.000 per tahun untuk KPM reguler dan sebesar Rp2 juta per tahun untuk KPM yang
dimiliki komponen lansia atau disabilitas beras dan disalurkan selama empat tahap.
Pada tahun 2019, tamban Fuad, bantuan diberikan berdasarkan komponen yang dimiliki KPM, sehingga jumlah bantuan diberikan berbeda-beda untuk setiap KPM sesuai komponen PKH yang dimiliki KPM bersangkutan.
Namun, ucap dia, bantuan berdasarkan komponen
tersebut maksimum hanya diberikan kepada 4 orang dalam setiap keluarga.
“Apabila KPM memiliki 7 orang anggota keluarga dan 5 orang diantaranya adalah sebagai
komponen PKH maka bantuan diberikan untuk empat orang saja dan akan dipilih untuk komponen yang memiliki nilai bantuan tertinggi. Untuk bantuan tetap setiap keluarga
diberikan hanya pada tahap pertama sebesar Rp550 ribu,” tambahnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019