Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta pemerintah provinsi lebih serius memikirkan energi alternatif.
Permintaan itu dalam pemandangan umumnya terhadap Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah pada rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin wakil ketuanya H Hamsyuri SH di Banjarmasin, Senin.
Menurut Fraksi PKS DPRD Kalsel yang diketuai H Riswandi SIP itu, kalau mengandalkan energi fosil pada saatnya akan habis seperti minyak dan gas, karena tidak bisa terbarukan/diperbarui.
Begitu pula seperti energi dari batu bara bukan saja akan habis pada saatnya, karena juga tidak bisa diperbarui, ujar Fraksi PKS DPRD Kalsel dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Surinto ST.
Selain itu, pemanfaatan energi yang berasal fosil tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan, sehingga perlu antisipasi dini agar kerusakan ekosistem tidak terlalu parah.
. (Antaranews Kalsel/Syamsuddin H
Oleh karena itu, Fraksi PKS DPRD Kalsel mengapresiasi atau mendukung Pemprov setempat untuk menggali/mengusahakan energi alternatif yang ramah lingkungan.
"Kami berharap dengan keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Umum Energi Daerah itu nanti dalam pemanfaatan energi apapun tetap berbasis pada keramahan lingkungan," demikian wakil rakyat dari PKS.
Pendapat serupa dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel dalam pemandangan umumnya terhadap Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut, yang dibacakan Dr H Hardiansyah MM.
Karena, menurut Fraksi Partai Golkar yang diketuai Dr H Karlie Hanafi Kalianda SH MH tersebut, energi yang tidak terbarukan itu juga cadangan/ketersediaannya terbatas.
Oleh sebab itu pula Fraksi Partai Golkar tersebut mendukung keberadaan Perda tentang Rencana Umum Energi Daerah dalam optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara efesien, untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.
Pada rapat paripurna DPRD Kalsel tersebut hadir Asisten I Bidang Pemerintahan Setdaprov setempat, Siswansyah mewakili gubernurnya H Sahbirin Noor yang berhalangan datang karena urusan kedinasan lainnya.
