Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Danu Ismadi Saderi berpendapat, persoalan pupuk bagi petani di provinsinya perlu sosialisasi berkelanjutan dan lebih intensif oleh pihak terkait.
Wakil rakyat bergelar insinyur dan MS asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel II/Kabupaten Banjar itu mengemukakan pendapatnya di Banjarmasin, Rabu sesudah reses/menemui konstituennya beberapa hari lalu.
Persoalannya, ujar mantan Kepala Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian (BPTP) Banjarbaru, Kalsel itu, masih banyak petani di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut tidak mendapatkan pupuk bersubsidi.
Anggota DPRD Kalsel pengganti antarwaktu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menunjuk contoh petani di dapilnya yang merupakan lumbung padi provinsi yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebut.
"Ternyata petani yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi itu tidak membentuk/menjadi anggota kelompok tani (Poktan). Sedangkan mereka yang mendapatkan pupuk bersubsidi harus menjadi anggota Poktan setempat," tuturnya.
Ia memperkirakan, tidak masuknya petani dalam kelompok tani karena masih kurang atau belum optimal sosialisasi dari pihak terkait mengenai arti penting Poktan tersebut.
"Padahal kepentingan Poktan bukan saja untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, tetapi bisa memudahkan mendapatkan sarana produksi padi (Saprodi) lain buat kebutuhan bersama," ujarnya.
Begitu pula melalui Poktan bisa mendapatkan alat mesin pertanian (alsitan), secara kredit maupun bantuan dari pemerintah, yang kesemua itu juga untuk menunjang usaha tani, demikian Danu Ismadi Saderi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Wakil rakyat bergelar insinyur dan MS asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel II/Kabupaten Banjar itu mengemukakan pendapatnya di Banjarmasin, Rabu sesudah reses/menemui konstituennya beberapa hari lalu.
Persoalannya, ujar mantan Kepala Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian (BPTP) Banjarbaru, Kalsel itu, masih banyak petani di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut tidak mendapatkan pupuk bersubsidi.
Anggota DPRD Kalsel pengganti antarwaktu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menunjuk contoh petani di dapilnya yang merupakan lumbung padi provinsi yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebut.
"Ternyata petani yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi itu tidak membentuk/menjadi anggota kelompok tani (Poktan). Sedangkan mereka yang mendapatkan pupuk bersubsidi harus menjadi anggota Poktan setempat," tuturnya.
Ia memperkirakan, tidak masuknya petani dalam kelompok tani karena masih kurang atau belum optimal sosialisasi dari pihak terkait mengenai arti penting Poktan tersebut.
"Padahal kepentingan Poktan bukan saja untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, tetapi bisa memudahkan mendapatkan sarana produksi padi (Saprodi) lain buat kebutuhan bersama," ujarnya.
Begitu pula melalui Poktan bisa mendapatkan alat mesin pertanian (alsitan), secara kredit maupun bantuan dari pemerintah, yang kesemua itu juga untuk menunjang usaha tani, demikian Danu Ismadi Saderi.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019