Kandangan, (Antaranews Kalsel) - Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke Badan Penanggulan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan PB Kesbangpol) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).
Ketua Komisi I DPRD Kalsel H Sa'dillah di Kandangan, Kamis, mengatakan kedatangan mereka dengan tujuan utama yakni memonitor potensi tingkat kerawanan bencana dan kesiapan daerah dalam hal penanggulangan bencana, terutama berkenaan dengan musim hujan yang sudah terjadi saat ini.
"Selain itu juga menyerap usulan dan permasalahan kalau memang ada seputar kebencanaan dan lainnya, kami berjumlah berjumlah 10 orang, yang masing-masing terjun ke lapangan untuk memonitor potensi kerawanan bencana di beberapa kabupaten di Kalsel," katanya, dalam dialog di aula kantor badan setempat.
Baca juga: Puting beliung rusak 35 unit rumah di dua kecamatan HSS
Menurut dia, akan membawa beberapa permasalahan yang muncul dalam dialog tersebut dalam pembicaraan tingkat provinsi, sehingga beberapa kendala yang memang tidak bisa diatasi oleh kabupaten agar dapat ditangani oleh pihak provinsi.
Kepala Badan PB Kesbangpol HSS Efran, mengatakan beberapa potensi bencana di HSS beserta titik lokasinya, ada lima jenis potensi bencana di HSS, yakni banjir, kebakaran hutan dan lahan, puting beliung, tanah longsor dan kekeringan.
"Untuk masalah banjir, dengan adanya Bendungan Amandit sekarang ini bencana banjir sedikit berkurang dan lebih terkendali.Tanah longsor di loksado, ada beberapa titik namun kendalanya itu merupakan jalan provinsi yang memang harus sebenarnya menjadi kewenangan provinsi," katanya.
Dijelaskan dia, dengan pertemuan dengan anggota DPRD Kalsel sehingga sangat pas adanya kunjungan ini, agar bisa mempercepat koordinasi dengan provinsi untuk masalah ini ke depan.
Baca juga: Puting beliung rusak 35 unit rumah di dua kecamatan HSS
Untuk Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kendala yang selama ini dimiliki adalah karena memang kondisi alam HSS yang sudah sedemikian rupa, dengan sangat luasnya lahan hutan gambut yang ada.
Tidak ada akses jalan darat maupun air sehingga perlu koordinasi dengan BPPD provinsi dan HSS sendiri saat ini masih dalam status siaga darurat bencana banjir, puting beliung dan longsor yang ditetapkan sampai 31 Maret 2019.
Dialog ini juga dihadiri oleh Kepala BPPD Provinsi Kalsel H. Mahyudin, beberapa perwakilan dinas dan instansi terkait, perusahaan sawit, dan para camat daerah terdampak rawan bencana.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019