Martapura (Antaranews, Kalsel) - Sebanyak 16 anggota komisi II DPRD Mojokerto Provinsi Jawa Timur bertandang ke Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar serta memuji penerapan retribusi pada Rumah Potong Hewan (RPH) Banjar.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Mojokerto Subandi diterima Bupati Banjar Khalilurrahman yang diwakili Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar Dondit Bekti, Kamis (7/2).
"Kami mencari referensi dalam menyusun peraturan daerah terkait peternakan dan kesehatan hewan yang disesuaikan potensi daerah dan keinginan masyarakat sehingga hasil dicapai maksimal," ujar Subandi.
Ia mengatakan, pemberlakuan retribusi pemotongan hewan di RPH Kabupaten Banjar dinilai cocok untuk diterapkan di Mojokerto, karena sesuai dengan perkembangan perekonomian sekarang.
Dijelaskan, informasi yang diperoleh akan ditindaklanjuti DPRD Mojokerto sekaligus menjadi bahan pembelajaran karena selama ini ada sejumlah peraturan daerah yang perlu disempurnakan.
"Pemberlakukan retribusi sudah bagus, penerapannya juga sehingga menjadi bahan pembelajaran kami untuk menyempurnakan perda yang berkaitan dengan retribusi serupa di Mojokerto," ungkapnya.
Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Banjar Dondit Bekti mengatakan, pihaknya menerapkan strategi meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan dan perkebunan di kabupaten itu.
"Kami menggunakan strategi optimalisasi Indukan Bunting dan Intensifasi Kain Alam, meningkatkan produksi pakan ternak, penanganan kesehatan hewan, hingga penerapan produk pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal," ujarnya.
Selain itu juga pemanfaatan lahan tidur atau kering non produktif dan peningkatan kualitas lahan, pengembangan dan penerapan teknologi produksi perkebunan, perlindungan Tanaman Perkebunan.
Selanjutnya, Pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan, peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana peternakan dan perkebunan serta menumbuhkembangkan usaha-usaha industri pengolahan.
"Strategi lain Diversifikasi produk olahan peternakan dan perkebunan. meningkatkan pengelolaan sumberdaya peternakan dan perkebunan, meningkatkan peran penyuluh pertanian dalam rangka pemberdayaan kelompok tani dan alih teknologi peternakan dan perkebunan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Mojokerto Subandi diterima Bupati Banjar Khalilurrahman yang diwakili Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar Dondit Bekti, Kamis (7/2).
"Kami mencari referensi dalam menyusun peraturan daerah terkait peternakan dan kesehatan hewan yang disesuaikan potensi daerah dan keinginan masyarakat sehingga hasil dicapai maksimal," ujar Subandi.
Ia mengatakan, pemberlakuan retribusi pemotongan hewan di RPH Kabupaten Banjar dinilai cocok untuk diterapkan di Mojokerto, karena sesuai dengan perkembangan perekonomian sekarang.
Dijelaskan, informasi yang diperoleh akan ditindaklanjuti DPRD Mojokerto sekaligus menjadi bahan pembelajaran karena selama ini ada sejumlah peraturan daerah yang perlu disempurnakan.
"Pemberlakukan retribusi sudah bagus, penerapannya juga sehingga menjadi bahan pembelajaran kami untuk menyempurnakan perda yang berkaitan dengan retribusi serupa di Mojokerto," ungkapnya.
Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Banjar Dondit Bekti mengatakan, pihaknya menerapkan strategi meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan dan perkebunan di kabupaten itu.
"Kami menggunakan strategi optimalisasi Indukan Bunting dan Intensifasi Kain Alam, meningkatkan produksi pakan ternak, penanganan kesehatan hewan, hingga penerapan produk pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal," ujarnya.
Selain itu juga pemanfaatan lahan tidur atau kering non produktif dan peningkatan kualitas lahan, pengembangan dan penerapan teknologi produksi perkebunan, perlindungan Tanaman Perkebunan.
Selanjutnya, Pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan, peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana peternakan dan perkebunan serta menumbuhkembangkan usaha-usaha industri pengolahan.
"Strategi lain Diversifikasi produk olahan peternakan dan perkebunan. meningkatkan pengelolaan sumberdaya peternakan dan perkebunan, meningkatkan peran penyuluh pertanian dalam rangka pemberdayaan kelompok tani dan alih teknologi peternakan dan perkebunan," katanya.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019