Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan melakukan studi komparasi ke luar negeri sebelum mengakhiri masa periodesasinya sebagai anggota dewan.
Biaya studi komparasi ke luar negeri itu diperkirakan akan menghabiskan biaya Rp3,5 miliar, kata Kepala Bagian Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel Muhammad Jaini MAP di Banjarmasin, Kamis.
Ia menjelaskan, biaya studi komparasi ke luar negeri para wakil rakyat Provinsi Kalsel per orang mencapai Rp65 juta.
"Sebagaimana kita ketahui jumlah anggota DPRD Kalsel periode 2014-2019 sebanyak 55 orang. Jadi kalau ikut semua studi komparasi, berarti total biayanya sekitar Rp3,5 miliar, dan itu sudah dialokasikan dalam APBD provinsi setempat tahun anggaran 2019," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel H Burhanuddin S.Sos, MPd, ketika dikonfirmasi di Banjarmasin, Kamis membenarkan rencana kunjungan ke luar negeri tersebut dengan alasan melakukan studi komparasi.
"Kan tidak salah atau mungkin ada baiknya kalau kita belajar pada negara-negara yang memungkinkan untuk kita contoh guna kemajuan banua (daerah) kita," tutur politikus senior Partai Golkar itu.
Namun mantan Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dua periode itu belum bisa memastikan waktu keberangkatan studi komparasi ke luar negeri serta negara tujuan.
"Untuk kepastian waktu studi komparasi ke luar negeri itu masih akan kami bicarakan," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu tersebut.
Ia menjelaskan, rencana negara tujuan untuk studi komparasi tersebut masih menunggu keputusan masing-masing komisi, tapi yang jelas sasaran atau materi studi komparasi sesuai pembidangan masing-masing komisi.
Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua Komisi I bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel H Suripno Sumas SH, MH, mengatakan, studi komparasi ke luar negeri sah-sah saja atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
"Kita mungkin ketinggalan untuk menimba pengalaman dari negara lain. Sementara beberapa DPRD provinsi lain di Indonesia sudah studi komparasi ke luar negeri," tutur pensiunan pegawai negeri sipil yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Ia mencontohkan DPRD DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan DPRD Sumatera Utara yang pernah melakukan studi banding ke luar negeri.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Biaya studi komparasi ke luar negeri itu diperkirakan akan menghabiskan biaya Rp3,5 miliar, kata Kepala Bagian Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel Muhammad Jaini MAP di Banjarmasin, Kamis.
Ia menjelaskan, biaya studi komparasi ke luar negeri para wakil rakyat Provinsi Kalsel per orang mencapai Rp65 juta.
"Sebagaimana kita ketahui jumlah anggota DPRD Kalsel periode 2014-2019 sebanyak 55 orang. Jadi kalau ikut semua studi komparasi, berarti total biayanya sekitar Rp3,5 miliar, dan itu sudah dialokasikan dalam APBD provinsi setempat tahun anggaran 2019," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel H Burhanuddin S.Sos, MPd, ketika dikonfirmasi di Banjarmasin, Kamis membenarkan rencana kunjungan ke luar negeri tersebut dengan alasan melakukan studi komparasi.
"Kan tidak salah atau mungkin ada baiknya kalau kita belajar pada negara-negara yang memungkinkan untuk kita contoh guna kemajuan banua (daerah) kita," tutur politikus senior Partai Golkar itu.
Namun mantan Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dua periode itu belum bisa memastikan waktu keberangkatan studi komparasi ke luar negeri serta negara tujuan.
"Untuk kepastian waktu studi komparasi ke luar negeri itu masih akan kami bicarakan," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu tersebut.
Ia menjelaskan, rencana negara tujuan untuk studi komparasi tersebut masih menunggu keputusan masing-masing komisi, tapi yang jelas sasaran atau materi studi komparasi sesuai pembidangan masing-masing komisi.
Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua Komisi I bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel H Suripno Sumas SH, MH, mengatakan, studi komparasi ke luar negeri sah-sah saja atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
"Kita mungkin ketinggalan untuk menimba pengalaman dari negara lain. Sementara beberapa DPRD provinsi lain di Indonesia sudah studi komparasi ke luar negeri," tutur pensiunan pegawai negeri sipil yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Ia mencontohkan DPRD DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan DPRD Sumatera Utara yang pernah melakukan studi banding ke luar negeri.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019