Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Karlie Hanafi Kalianda berpendapat, pemerintah menanggapi positif hasil reses anggota dewan atau wakil rakyat, baik tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota.
"Sebagai contoh hasil reses anggota DPRD Kalsel ada di antaranya yang mendapat perhatian atau ditindaklanjuti pemerintah," tutur wakil rakyat bergelar doktor bidang ilmu hukum tersebut di Banjarmasin, Sabtu.
Mantan aktivis mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu menunjuk contoh daerah pemilihan (dapil)-nya, yaituKalsel III/Kabupaten Barito Kuala (Batola) antara lain yang berkaitan dengan infrastruktur.
"Permasalahan infrastruktur yang menjadi aspirasi masyarakat Batola, alhamdulilah mendapat tanggapan pemerintah, seperti jalan nasional dan jalan provinsi," ujar anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel tersebut.
"Kebetulan Batola yang merupakan daerah pertanian pasang surut tersebut lintasan jalan trans Kalimantan yang menghubungkan Kalsel dengan Kalimantan Tengah (Kalteng)," lanjutnya.
Namun wakil rakyat yang bergelar sarjana dan magister hukum (SH MH) itu mengaku, belum semua hasil reses anggota DPRD Kalsel mendapat tindak lanjut dari pemerintah provinsi (Pemprov) setempat, karena keterbatasan anggaran.
Selain itu, tidak semua hasil reses atau aspirasi masyarakat/konstituen tersebut merupakan kewenangan Pemprov Kalsel, tetapi ada pula yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) setempat.
"Kita memaklumi tanggapan pemerintah yang belum bisa 100 persen dari hasil reses anggota dewan tersebut, karena keterbatasan anggaran sehingga harus memilih skala prioritas atau yang lebih utama," demikian Karlie Hanafi Kalianda.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Sebagai contoh hasil reses anggota DPRD Kalsel ada di antaranya yang mendapat perhatian atau ditindaklanjuti pemerintah," tutur wakil rakyat bergelar doktor bidang ilmu hukum tersebut di Banjarmasin, Sabtu.
Mantan aktivis mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu menunjuk contoh daerah pemilihan (dapil)-nya, yaituKalsel III/Kabupaten Barito Kuala (Batola) antara lain yang berkaitan dengan infrastruktur.
"Permasalahan infrastruktur yang menjadi aspirasi masyarakat Batola, alhamdulilah mendapat tanggapan pemerintah, seperti jalan nasional dan jalan provinsi," ujar anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel tersebut.
"Kebetulan Batola yang merupakan daerah pertanian pasang surut tersebut lintasan jalan trans Kalimantan yang menghubungkan Kalsel dengan Kalimantan Tengah (Kalteng)," lanjutnya.
Namun wakil rakyat yang bergelar sarjana dan magister hukum (SH MH) itu mengaku, belum semua hasil reses anggota DPRD Kalsel mendapat tindak lanjut dari pemerintah provinsi (Pemprov) setempat, karena keterbatasan anggaran.
Selain itu, tidak semua hasil reses atau aspirasi masyarakat/konstituen tersebut merupakan kewenangan Pemprov Kalsel, tetapi ada pula yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) setempat.
"Kita memaklumi tanggapan pemerintah yang belum bisa 100 persen dari hasil reses anggota dewan tersebut, karena keterbatasan anggaran sehingga harus memilih skala prioritas atau yang lebih utama," demikian Karlie Hanafi Kalianda.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019