Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Kalimantan Selatan Gustafa Yandi menyatakan, pihaknya membuat database pelaku Usaha Micro Kecil Menengah (UMKM) pada 2019.
"Selama ini kita tidak memiliki data valid berapa jumlah pelaku UMKM, sehingga ada kendala dalam pembinaan yang baik," ujarnya di Banjarmasin, Rabu.
Menurut dia, database yang ingin dibangun pihaknya pada UMKM ini secara terperinci, mulai nama, alamat, apa usahanya, berapa modalnya hingga berapa karyawannya.
"Jadi dengan data terperinci ini akan betul-betul terpantau perkembangannya," kata Gustafa.
Sehingga, kata dia, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bisa bersinergi dalam melakukan pembinaan.
"Termasuk juga membuat kebijakan, kan harus betul-betul valid datanya," tegas Gustafa.
Selama ini, kata dia, data mentah yang dimiliki pihaknya pelaku usaha kecil dan menengah itu sekitar 39 ribu se-Kalsel.
"Data inikan tidak bisa diambil patokan saat ini, sebab validitasnya belum ada yang bisa memastikan," tuturnya.
Kepastian itu, lanjutnya, apakah sebanyak itu masih aktif semua, atau sudah menjadi usaha berkembang hingga menjadi pengusaha besar.
"Jadi semua harus benar-benar terpantau nantinya, sehingga pembinaan bisa berkeadilan," terangnya.
Dia belum bisa menyebutkan berapa anggaran yang digelontorkan untuk pembinaan tersebut pada 2019 ini, termasuk membangun database pelaku UMKM tersebut.
"Kita akan maksimalkan anggaran yang ada, meski kecil, tapi bisa tepat sasaran," ujarnya.
Gustafa juga menyatakan, koperasi di provinsi ini juga harus dipantau dengan baik, sebab kalau tidak demikian, maka akan banyak lagi yang mati suri.
"Kita akui, koperasi di daerah kita banyak yang mati suri, harus kita perkuat sistemnya hingga bisa berkembang, tidak menoton sebagai koperasi simpan pinjam," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Selama ini kita tidak memiliki data valid berapa jumlah pelaku UMKM, sehingga ada kendala dalam pembinaan yang baik," ujarnya di Banjarmasin, Rabu.
Menurut dia, database yang ingin dibangun pihaknya pada UMKM ini secara terperinci, mulai nama, alamat, apa usahanya, berapa modalnya hingga berapa karyawannya.
"Jadi dengan data terperinci ini akan betul-betul terpantau perkembangannya," kata Gustafa.
Sehingga, kata dia, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bisa bersinergi dalam melakukan pembinaan.
"Termasuk juga membuat kebijakan, kan harus betul-betul valid datanya," tegas Gustafa.
Selama ini, kata dia, data mentah yang dimiliki pihaknya pelaku usaha kecil dan menengah itu sekitar 39 ribu se-Kalsel.
"Data inikan tidak bisa diambil patokan saat ini, sebab validitasnya belum ada yang bisa memastikan," tuturnya.
Kepastian itu, lanjutnya, apakah sebanyak itu masih aktif semua, atau sudah menjadi usaha berkembang hingga menjadi pengusaha besar.
"Jadi semua harus benar-benar terpantau nantinya, sehingga pembinaan bisa berkeadilan," terangnya.
Dia belum bisa menyebutkan berapa anggaran yang digelontorkan untuk pembinaan tersebut pada 2019 ini, termasuk membangun database pelaku UMKM tersebut.
"Kita akan maksimalkan anggaran yang ada, meski kecil, tapi bisa tepat sasaran," ujarnya.
Gustafa juga menyatakan, koperasi di provinsi ini juga harus dipantau dengan baik, sebab kalau tidak demikian, maka akan banyak lagi yang mati suri.
"Kita akui, koperasi di daerah kita banyak yang mati suri, harus kita perkuat sistemnya hingga bisa berkembang, tidak menoton sebagai koperasi simpan pinjam," ujarnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019