Banjarmasin, (Antara) - Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Kalsel, Mu'ad menyatakan, fokus perhatian pihaknya pada kinerja tahun 2019 ini untuk penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Sultan Suriansyah di Jalan RK Ilir, Banjarmasin Selatan.
"Pokoknya kita ingin tahun 2019 ini pembangunannya selesai dan beroperasi," ujarnya di Banjarmasin, Kamis.
Sebagai pimpinan komisi yang baru, Mu'ad menyatakan akan konsen mengawasi pembangunan RS milik Pemkot Banjarmasin yang tahun ini dianggarkan Rp70 miliar.
"Kita akan koordinasi dengan komisi III yang bermitra dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DisPUPR) sebagai penanggungjawab pembangun RS tersebut," paparnya.
Menurut Mu'ad, komisi IV yang menangani pengawasan pelayanan kesehatan masyarakat, berkepentingan untuk mewujudkan rumah sakit yang dibangun sejak tahun 2015 tersebut selesai.
"Ini untuk kepentingan masyarakat, sebab peningkatan pelayanan kesehatan saat ini sangat dibutuhkan," papar politisi Hanura tersebut.
Pihaknya, lanjut Mu'ad, tidak mengharapkan lagi ada ketertundaan, sebagaimana pada tahun 2017 lalu alokasi anggarannya menjadi Silpa atau tidak terpakai.
"Kalau tahun ini kan sampai gagal, sangat rugi Rp70 miliar menjadi Silpa," tuturnya.
Dari itu, kata dia, pihaknya akan sering melakukan pengawasan ke lapangan, baik resmi maupun sidak.
"Sebab kan kalau berlama-lama, bangunan yang ada bisa mengalami kerusakan," paparnya.
Sebab, kata dia, saat ada kunjungan pihaknya beberapa waktu lalu ke RS tersebut, ada bagian dinding bangunan yang sudah terlihat retak, plaponnya pun banyak yang bolong.
"Karena bangunan tidak ada aktivitas, hingga kotor lantai dan halamannya bersemak belukar," ungkapnya.
Dari itu, kata Mu'ad, semua harus mengawasi dan mendukung atas penyelesaian RS ini, karena kebutuhan pelayanan kesehatan maksimal , tidak hanya dipuskesmas.
"Sebab Pemkot Banjarmasin satu-satunya di provinsi ini yang belum miliki RSUD, karena yang ada milik Pemprov dan swasta, di mana tidak semuanya dapat memenuhi kebutuhan kamar pasien," pungkasnya.***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Pokoknya kita ingin tahun 2019 ini pembangunannya selesai dan beroperasi," ujarnya di Banjarmasin, Kamis.
Sebagai pimpinan komisi yang baru, Mu'ad menyatakan akan konsen mengawasi pembangunan RS milik Pemkot Banjarmasin yang tahun ini dianggarkan Rp70 miliar.
"Kita akan koordinasi dengan komisi III yang bermitra dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DisPUPR) sebagai penanggungjawab pembangun RS tersebut," paparnya.
Menurut Mu'ad, komisi IV yang menangani pengawasan pelayanan kesehatan masyarakat, berkepentingan untuk mewujudkan rumah sakit yang dibangun sejak tahun 2015 tersebut selesai.
"Ini untuk kepentingan masyarakat, sebab peningkatan pelayanan kesehatan saat ini sangat dibutuhkan," papar politisi Hanura tersebut.
Pihaknya, lanjut Mu'ad, tidak mengharapkan lagi ada ketertundaan, sebagaimana pada tahun 2017 lalu alokasi anggarannya menjadi Silpa atau tidak terpakai.
"Kalau tahun ini kan sampai gagal, sangat rugi Rp70 miliar menjadi Silpa," tuturnya.
Dari itu, kata dia, pihaknya akan sering melakukan pengawasan ke lapangan, baik resmi maupun sidak.
"Sebab kan kalau berlama-lama, bangunan yang ada bisa mengalami kerusakan," paparnya.
Sebab, kata dia, saat ada kunjungan pihaknya beberapa waktu lalu ke RS tersebut, ada bagian dinding bangunan yang sudah terlihat retak, plaponnya pun banyak yang bolong.
"Karena bangunan tidak ada aktivitas, hingga kotor lantai dan halamannya bersemak belukar," ungkapnya.
Dari itu, kata Mu'ad, semua harus mengawasi dan mendukung atas penyelesaian RS ini, karena kebutuhan pelayanan kesehatan maksimal , tidak hanya dipuskesmas.
"Sebab Pemkot Banjarmasin satu-satunya di provinsi ini yang belum miliki RSUD, karena yang ada milik Pemprov dan swasta, di mana tidak semuanya dapat memenuhi kebutuhan kamar pasien," pungkasnya.***4***
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019