Pelaihari, (Antaranews Kalsel) - Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan H Syahrian Nurdin bersama Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari Sri Tatmala Wahanani melakukan monitoring terakhir pembangunan fisik umum RSUD H Boejasin di Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Rabu (26/12).
"Monitoring kita lakukan sebelum pembayaran 100 persen dilakukanPemkab Tanah Laut. Saat ini Badan Pemeriksa Keuangan Kalimantan Selatan sudah melakukan audit, sehingga beberapa waktu akan disampaikan ke Pemkab Tanah Laut,"ujar Sekdakab Tanah Laut H Syahrian Nurdin.
Menurut dia, usai hasil audit dari BPK-RI Perwakilan Kalsel akan dilakukan pembayaran karena batas pembayaran sendiri berakhir pada tanggal 30 Desember 2018.
Selain melakukan monitoring, jelas dia, pihaknya juga mencarikan solusi jalan alternatif menuju RSUD H Boejasin.
"Saat ini kita sedang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mencarikan solusi jalan alternatif menuju ke RSUD H Boejasin,"terangnya.
Dia berharap, pembangunan jalan alternatif secepatnya diselesaikan agar bisa digunakan apabila rumah sakit sudah operasional.
"Pembebasan lahan untuk jalan alternatif tersebut sudah dianggarkan pada tahun 2019. Pembangunan rumah sakit ini adalah prioritas pemerintah, karena ini adalah layanan publik,”tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Monitoring kita lakukan sebelum pembayaran 100 persen dilakukanPemkab Tanah Laut. Saat ini Badan Pemeriksa Keuangan Kalimantan Selatan sudah melakukan audit, sehingga beberapa waktu akan disampaikan ke Pemkab Tanah Laut,"ujar Sekdakab Tanah Laut H Syahrian Nurdin.
Menurut dia, usai hasil audit dari BPK-RI Perwakilan Kalsel akan dilakukan pembayaran karena batas pembayaran sendiri berakhir pada tanggal 30 Desember 2018.
Selain melakukan monitoring, jelas dia, pihaknya juga mencarikan solusi jalan alternatif menuju RSUD H Boejasin.
"Saat ini kita sedang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mencarikan solusi jalan alternatif menuju ke RSUD H Boejasin,"terangnya.
Dia berharap, pembangunan jalan alternatif secepatnya diselesaikan agar bisa digunakan apabila rumah sakit sudah operasional.
"Pembebasan lahan untuk jalan alternatif tersebut sudah dianggarkan pada tahun 2019. Pembangunan rumah sakit ini adalah prioritas pemerintah, karena ini adalah layanan publik,”tegasnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018