Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota DPRD Kota Banjarmasin H Deddy Sophian menyatakan, pihaknya sudah sangat maksimal memperjuangkan Rumah Sakit (RS) Sultan Suriansyah di jalan RK Ilir Banjarmasin Selatan untuk segeranya beroperasi.
Bahkan, tutur politisi PKB tersebut di gedung dewan kota, Senin, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2019 diperjuangkan alokasinya Rp70 miliar agar tidak lagi terjadi penundaan operasionalnya pada 2019 ini.
"Bahkan kalau bisa pertengahan tahun 2019 nanti sudah berkegiatan di RS milik Pemkot tersebut," ujarnya.
Anggota komisi IV tersebut memperhitungkan, kelanjutan pembangunan RS yang dilaksanakan pada 2019 nanti, sudah bisa dikatakan memenuhi syarat bisa beroperasi.
"Termasuk kelengkapan alat kesehatannya dapat terpenuhi pada anggaran Rp70 miliar tersebut," paparnya.
Deddy menuturkan, tidak terpenuhinya target operasional RS yang mulai didirikan pada 2015 tersebut, yakni, mestinya awal 2019 ini sudah dapat melayani kesehatan masyarakat tidak boleh terjadi lagi.
"Sebab masyarakat berharap besar atas RS ini, karena mendapat prioritas gratis berobat. Demikian yang kita serap aspirasi mereka di lapangan," ujarnya.
Tentunya, lanjut Deddy, keutamaan layanan akan diberikan bagi warga yang memiliki KTP di ibu kota provinsi ini.
"Sebab di provinsi ini hanya Pemkot Banjarmasin belum memiliki RS, meski banyak RS di kota ini, tapi kan milik Pemprov dan swasta, yang mana sebagai RS rujukan semua daerah," ungkapnya.
Semangat membangun RS Sultan Suriansyah ini, papar Deddy, untuk memberikan pelayanan maksimal, khusus warga Banjarmasin, meskipun harus menggerus sangat besar anggaran.
"Sebab anggaran pembangunan RS ini ratusan miliar, di mana APBD kita tetap bertahan pada angka sekitar Rp1,5 triliun, tentunya penyerapan anggaran untuk RS ini cukup berpengaruh bagi percepatan program lain," ujarnya.
Namun tentunya, ungkap dia, pertimbangan lebih penting adanya RS ini yang menjadi dasar ditundanya sejumlah program lain demi kemaslahatan orang banyak.
"Sebab kesehatan adalah pelayanan dasar yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat," pungkasnya.*
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Bahkan, tutur politisi PKB tersebut di gedung dewan kota, Senin, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2019 diperjuangkan alokasinya Rp70 miliar agar tidak lagi terjadi penundaan operasionalnya pada 2019 ini.
"Bahkan kalau bisa pertengahan tahun 2019 nanti sudah berkegiatan di RS milik Pemkot tersebut," ujarnya.
Anggota komisi IV tersebut memperhitungkan, kelanjutan pembangunan RS yang dilaksanakan pada 2019 nanti, sudah bisa dikatakan memenuhi syarat bisa beroperasi.
"Termasuk kelengkapan alat kesehatannya dapat terpenuhi pada anggaran Rp70 miliar tersebut," paparnya.
Deddy menuturkan, tidak terpenuhinya target operasional RS yang mulai didirikan pada 2015 tersebut, yakni, mestinya awal 2019 ini sudah dapat melayani kesehatan masyarakat tidak boleh terjadi lagi.
"Sebab masyarakat berharap besar atas RS ini, karena mendapat prioritas gratis berobat. Demikian yang kita serap aspirasi mereka di lapangan," ujarnya.
Tentunya, lanjut Deddy, keutamaan layanan akan diberikan bagi warga yang memiliki KTP di ibu kota provinsi ini.
"Sebab di provinsi ini hanya Pemkot Banjarmasin belum memiliki RS, meski banyak RS di kota ini, tapi kan milik Pemprov dan swasta, yang mana sebagai RS rujukan semua daerah," ungkapnya.
Semangat membangun RS Sultan Suriansyah ini, papar Deddy, untuk memberikan pelayanan maksimal, khusus warga Banjarmasin, meskipun harus menggerus sangat besar anggaran.
"Sebab anggaran pembangunan RS ini ratusan miliar, di mana APBD kita tetap bertahan pada angka sekitar Rp1,5 triliun, tentunya penyerapan anggaran untuk RS ini cukup berpengaruh bagi percepatan program lain," ujarnya.
Namun tentunya, ungkap dia, pertimbangan lebih penting adanya RS ini yang menjadi dasar ditundanya sejumlah program lain demi kemaslahatan orang banyak.
"Sebab kesehatan adalah pelayanan dasar yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat," pungkasnya.*
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018