Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan mengharapkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di provinsi itu harus dioptimalkan.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel Suwardi Sarlan di Banjarmasin, Senin, mengatakan dalam rangka optimalisasi tersebut, pihaknya mengusulkan pembentukan raperda tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
"Alhamdulillah usul kami mendapat persetujuan dalam rapat paripurna internal DPRD Kalsel, Kamis (1/11) lalu. Tinggal persetujuan dari gubernur/eksekutif atau pemerintah provinsi," lanjutnya.
Suwardi yang juga Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kalsel itu, menerangkan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, terutama bagi nelayan.
Ia juga mengemukakan pentingnya menjaga sumber daya kelautan dan perikanan agar pemanfaatannya bisa secara berkelanjutan.
"Perlu payung hukum berupa peraturan daerah," tambah wakil rakyat asal??Daerah Pemilihan Kalsel V (Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong) itu.
Sumber daya kelautan dan perikanan di Kalsel, dari 13 kabupaten/kota terdapat di Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito Kuala, dan Banjar.
Kelima kabupaten yang memiliki sumber daya kelautan dan perikanan cukup potensial tersebut??berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Selat Makassar, serta Laut Jawa atau Laut Indonesia.
Sumber daya perikanan di Kalsel, terutama perikanan darat atau air tawar banyak pula terdapat di daerah hulu sungai atau "Banua Anam" yang meliputi enam kabupaten.
Banua Anam Kalsel, terdiri atas Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong.
Ia mencontohkan tentang sumber daya itu, seperti Tapin dengan rawa Muning, Hulu Sungai Sselatan dengan Danau Bangkau dan rawa Nagara, Hulu Sungai Tengah dengan Mantaas dan Sungai Buluh, serta Hulu Sungai Utara dengan Danau Panggang dan rawa monoton derah sekitar. (KR-SKR).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel Suwardi Sarlan di Banjarmasin, Senin, mengatakan dalam rangka optimalisasi tersebut, pihaknya mengusulkan pembentukan raperda tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
"Alhamdulillah usul kami mendapat persetujuan dalam rapat paripurna internal DPRD Kalsel, Kamis (1/11) lalu. Tinggal persetujuan dari gubernur/eksekutif atau pemerintah provinsi," lanjutnya.
Suwardi yang juga Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kalsel itu, menerangkan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, terutama bagi nelayan.
Ia juga mengemukakan pentingnya menjaga sumber daya kelautan dan perikanan agar pemanfaatannya bisa secara berkelanjutan.
"Perlu payung hukum berupa peraturan daerah," tambah wakil rakyat asal??Daerah Pemilihan Kalsel V (Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong) itu.
Sumber daya kelautan dan perikanan di Kalsel, dari 13 kabupaten/kota terdapat di Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito Kuala, dan Banjar.
Kelima kabupaten yang memiliki sumber daya kelautan dan perikanan cukup potensial tersebut??berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Selat Makassar, serta Laut Jawa atau Laut Indonesia.
Sumber daya perikanan di Kalsel, terutama perikanan darat atau air tawar banyak pula terdapat di daerah hulu sungai atau "Banua Anam" yang meliputi enam kabupaten.
Banua Anam Kalsel, terdiri atas Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong.
Ia mencontohkan tentang sumber daya itu, seperti Tapin dengan rawa Muning, Hulu Sungai Sselatan dengan Danau Bangkau dan rawa Nagara, Hulu Sungai Tengah dengan Mantaas dan Sungai Buluh, serta Hulu Sungai Utara dengan Danau Panggang dan rawa monoton derah sekitar. (KR-SKR).
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018