Batulicin, 25/10 (Antara) - DPRD Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan perwakilan perusahaan "Bumi Bersujud" membahas penggunaaan dana Corporate Social Responsibility (tanggungjawab sosial perusahaan/CSR).
Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu H. Hasanuddin, di Batulicin, Kamis mengatakan hal ini dilakukan untuk menyatukan persepsi pembangunan di Tanah Bumbu yang bersumber dari CSR agar tidak tumpang tindih dengan APBD.
"Penggunaan dana CSR pemerintah daerah harus mempunyai perencanaan matang dalam melihat sebuah kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran, sehingga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya pada wilayah zona perusahaan," kata Hasanuddin.
Dia menjelaskan, koordinasi ini dilaksanakan secara berkala guna meningkatkan efektivitas dan sinergisitas forum CSR di Tanah Bumbu.
Namun demikian, kegiatan ini tetap akan dievaluasi apabila ada kekurangan, dan ditingkatkan apabila ada yang bernilai positif.
Legislatif terus mendorong agar forum CSR di Tanah Bumbu semakin baik dan benar-benar dapat dirasakan masyarakat, karena kegiatan CSR merupakan kewajiban dari perusahaan kepada masyarakat.
Sebenarnya pemerintah menginginkan melalui program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri dalam membangun usaha, melalui pembinaan, dan pelatihan kewirausahaan.
Kedepan, apabila perusahaan yang bersangkutan sudah tidak beroperasi lagi, sehingga tidak bisa memberikan dana CSR, diharapkan masyarakat yang sudah terlatih kewirausahaan tersebut bisa hidup mandiri tanpa tergantung dari pihak lain.
"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang sudah mengucurkan dana CSR kepada pemerintah daerah sehingga dengan program tersebut beban pemda berkurang," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu H. Hasanuddin, di Batulicin, Kamis mengatakan hal ini dilakukan untuk menyatukan persepsi pembangunan di Tanah Bumbu yang bersumber dari CSR agar tidak tumpang tindih dengan APBD.
"Penggunaan dana CSR pemerintah daerah harus mempunyai perencanaan matang dalam melihat sebuah kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran, sehingga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya pada wilayah zona perusahaan," kata Hasanuddin.
Dia menjelaskan, koordinasi ini dilaksanakan secara berkala guna meningkatkan efektivitas dan sinergisitas forum CSR di Tanah Bumbu.
Namun demikian, kegiatan ini tetap akan dievaluasi apabila ada kekurangan, dan ditingkatkan apabila ada yang bernilai positif.
Legislatif terus mendorong agar forum CSR di Tanah Bumbu semakin baik dan benar-benar dapat dirasakan masyarakat, karena kegiatan CSR merupakan kewajiban dari perusahaan kepada masyarakat.
Sebenarnya pemerintah menginginkan melalui program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri dalam membangun usaha, melalui pembinaan, dan pelatihan kewirausahaan.
Kedepan, apabila perusahaan yang bersangkutan sudah tidak beroperasi lagi, sehingga tidak bisa memberikan dana CSR, diharapkan masyarakat yang sudah terlatih kewirausahaan tersebut bisa hidup mandiri tanpa tergantung dari pihak lain.
"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang sudah mengucurkan dana CSR kepada pemerintah daerah sehingga dengan program tersebut beban pemda berkurang," jelasnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018