Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan (Kalsel) menginginkan perangkat desa di provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut lebih berkualitas.
Wakil Ketua Komisi Itu Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel H Suripno Dumas SH MH mengemukakan keinginan lembaganya tersebut di Banjarmasin, Minggu, sesudah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
"Guna memenuhi keinginan agar perangkat desa kita lebih berkualitas, Komisi I DPRD Kalsel yang diketuai H Syahdillah S.Sos, MSi dari Partai Gerindra berkonsultasi dengan Kemendagri," tutur alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu.
"Dalam konsultasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa Kemendagri beberapa hari lalu, kami mengusulkan, salah satu persyaratan kepala desa (Kades) minimal berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat," ujarnya menjawab Antara Kalsel.
Selain itu, dalam rangka kaderisasi dan kesinambungan kepemimpinan sebaiknya masa jabatan Kades maksimal dua periode, lanjut pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
"Usul atau pemikiran kita tersebut mendapat tanggapan positif dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dan akan mengagendakan dalam pembahasan pembuatan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang pemerintahan desa dan khususnya mengenai Kades," tambahnya.
"Banyak hal lain yang kita bicarakan dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri,?guna terwujudnya pemerintahan desa di Kalsel yang lebih berkualitas," demikian Suripno Sumas.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel H Burhanuddin S.Sos, MPd dari Partai Golkar yang menyertai/memimpin rombongan dalam berkonsultasi tersebut mengatakan, perangkat desa merupakan ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Oleh sebab itu, sudah sewajarnya ke depan perangkat pemerintahan desa semakin berkualitas, seiring dengan tuntutan kemajuan dan perkembangan zaman, tutur mantan Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) Kalsel yang juga mantan Kades di kabupaten tersebut. (KR-SKR).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Wakil Ketua Komisi Itu Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel H Suripno Dumas SH MH mengemukakan keinginan lembaganya tersebut di Banjarmasin, Minggu, sesudah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
"Guna memenuhi keinginan agar perangkat desa kita lebih berkualitas, Komisi I DPRD Kalsel yang diketuai H Syahdillah S.Sos, MSi dari Partai Gerindra berkonsultasi dengan Kemendagri," tutur alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu.
"Dalam konsultasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa Kemendagri beberapa hari lalu, kami mengusulkan, salah satu persyaratan kepala desa (Kades) minimal berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat," ujarnya menjawab Antara Kalsel.
Selain itu, dalam rangka kaderisasi dan kesinambungan kepemimpinan sebaiknya masa jabatan Kades maksimal dua periode, lanjut pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
"Usul atau pemikiran kita tersebut mendapat tanggapan positif dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dan akan mengagendakan dalam pembahasan pembuatan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang pemerintahan desa dan khususnya mengenai Kades," tambahnya.
"Banyak hal lain yang kita bicarakan dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri,?guna terwujudnya pemerintahan desa di Kalsel yang lebih berkualitas," demikian Suripno Sumas.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel H Burhanuddin S.Sos, MPd dari Partai Golkar yang menyertai/memimpin rombongan dalam berkonsultasi tersebut mengatakan, perangkat desa merupakan ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Oleh sebab itu, sudah sewajarnya ke depan perangkat pemerintahan desa semakin berkualitas, seiring dengan tuntutan kemajuan dan perkembangan zaman, tutur mantan Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) Kalsel yang juga mantan Kades di kabupaten tersebut. (KR-SKR).
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018