Banjarbaru, (Antaranews Kalsel) - Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Nadjmi Adhani mengatakan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019 diusulkan sebesar Rp1,05 triliun.
"Kami sudah menyampaikan proyeksi rancangan APBD tahun 2019 pada sidang paripurna DPRD, Senin dan diharapkan bisa dibahas lebih lanjut," ujarnya di Kota Banjarbaru, Selasa.
Ia mengatakan, pembahasan RAPBD 2019 sesuai mekanisme dilakukan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang bersama-sama menggodoknya.
Disebutkan, pendapatan daerah sesuai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) tahun anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp1,05 triliun.
"Pendapatan daerah itu mengalami kenaikan sebesar Rp60,3 miliat atau naik 6,09 persen dibandingkan anggaran sebelumnya Rp990,1 miliar," ucapnya didamping Wawali Darmawan Jaya S.
Dirincikan, pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan meningkat Rp13,2 miliar dari target sebesar Rp188,2 miliar menjadi Rp201,5 miliar.
Dana Perimbangan pada APBD 2019 mengalami kenaikan Rp27,7 miliar dari target sebelumnya sebesar Rp693,3 miliar menjadi Rp721,0 miliar atau naik sebesar 4 persen.
Kemudian, lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan naik sebesar Rp19,3 miliar dari target sebesar Rp108,6 miliar menjadi sebesar Rp127,9 miliar atau naik 17,81 persen.
Sementara, belanda daerah Pemkot Banjarbaru ditetapkan sebesar Rp1,16 triliun mengalami kenaikan Rp117,1 miliar atau naik 11,23 persen dari anggaran sebelumnya Rp1,04 triliun.
Belanja daerah meliputi belanja tidak langsung diproyeksikan naik sebesar Rp8,7 miliar dari sebelumnya Rp424,5 miliar menjadi Rp433,2 miliar atau naik sebesar 2,06 persen.
"Belanja langsung diproyeksi naik sebesar 108,3 miliar menjadi Rp727,1 miliar dari target sebesar Rp618,7 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 17,51 persen," ujarnya.
Dikatakan, belanja langsung tersebut digunakan untuk belanja barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan SOPD sebagai optimalisasi pencapaian prioritas pembangunan.
"Selain itu untuk peningkatan sektor pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan pasar modern atau relokasi pasar yang dibiayai melalui pinjaman daerah," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Kami sudah menyampaikan proyeksi rancangan APBD tahun 2019 pada sidang paripurna DPRD, Senin dan diharapkan bisa dibahas lebih lanjut," ujarnya di Kota Banjarbaru, Selasa.
Ia mengatakan, pembahasan RAPBD 2019 sesuai mekanisme dilakukan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang bersama-sama menggodoknya.
Disebutkan, pendapatan daerah sesuai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) tahun anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp1,05 triliun.
"Pendapatan daerah itu mengalami kenaikan sebesar Rp60,3 miliat atau naik 6,09 persen dibandingkan anggaran sebelumnya Rp990,1 miliar," ucapnya didamping Wawali Darmawan Jaya S.
Dirincikan, pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan meningkat Rp13,2 miliar dari target sebesar Rp188,2 miliar menjadi Rp201,5 miliar.
Dana Perimbangan pada APBD 2019 mengalami kenaikan Rp27,7 miliar dari target sebelumnya sebesar Rp693,3 miliar menjadi Rp721,0 miliar atau naik sebesar 4 persen.
Kemudian, lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan naik sebesar Rp19,3 miliar dari target sebesar Rp108,6 miliar menjadi sebesar Rp127,9 miliar atau naik 17,81 persen.
Sementara, belanda daerah Pemkot Banjarbaru ditetapkan sebesar Rp1,16 triliun mengalami kenaikan Rp117,1 miliar atau naik 11,23 persen dari anggaran sebelumnya Rp1,04 triliun.
Belanja daerah meliputi belanja tidak langsung diproyeksikan naik sebesar Rp8,7 miliar dari sebelumnya Rp424,5 miliar menjadi Rp433,2 miliar atau naik sebesar 2,06 persen.
"Belanja langsung diproyeksi naik sebesar 108,3 miliar menjadi Rp727,1 miliar dari target sebesar Rp618,7 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 17,51 persen," ujarnya.
Dikatakan, belanja langsung tersebut digunakan untuk belanja barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan SOPD sebagai optimalisasi pencapaian prioritas pembangunan.
"Selain itu untuk peningkatan sektor pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan pasar modern atau relokasi pasar yang dibiayai melalui pinjaman daerah," kata dia.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018