Ketua DPRD Kalsel ingatkan efektivitas penggunaan DIPA dan TKD

Banjarmasin (ANTARA) - Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Supian HK mengingatkan pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan untuk menggunakan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 secara efektif bagi pembangunan masyarakat.

“Setiap instansi pengelola dana APBD harus betul-betul memanfaatkan alokasi dana yang telah diberikan dalam rangka percepatan, pertumbuhan, dan pemerataan pembangunan Banua,” kata Supian dikonfirmasi di Banjarmasin, Sabtu.

Baca juga: DPRD Kalsel sosialisasikan pemberdayaan perempuan di Meratus

Supian berharap penggunaan APBD dapat mempercepat pembangunan bagi masyarakat di "Banua" atau Kalimantan Selatan yang saat ini memiliki jumlah populasi sekitar empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota.

Selain efektif, Supian menekankan penggunaan DIPA dan Buku Alokasi TKD Tahun Anggaran 2024 memiliki akuntabilitas untuk mengakselerasi pembangunan serta pemerataan pembangunan di seluruh Kalsel.

Supian juga menyampaikan pemerintah daerah atau lembaga pemerintah daerah kerap mengeksekusi anggaran untuk pekerjaan pada akhir tahun.

"Hal tersebut dianggap tak bagus dan harus segera diubah. Tentu saja ini perlu diubah mindset-nya supaya bisa dilaksanakan mulai awal tahun dan pelaksanaan pembangunan bisa segera dinikmati masyarakat,” ucap Supian.

Pada penyerahan DIPA dan TKD 2024 tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel Syafriadi mengungkapkan APBN Kalsel mengalami pertumbuhan pada kurun waktu mulai 2022 hingga 30 Desember 2023.

Seiring perkembangan teknologi, Syafriadi menyebutkan pertumbuhan APBD Kalsel melesat sebesar 5,57 persen pada Triwullan III Tahun 2023.

Baca juga: Santri di Kalsel diharapkan lebih dalami "Kitab Kuning"

“Di tengah gejolak ekonomi global, instabilitas geopolitik, dan kenaikan suku bunga, tekanan arus modal, serta El Nino yang kalau dilihat di lapangan pertumbuhan ekonomi Kalsel pada Triwulan III-2023 masih tetap menunjukkan pertumbuhan," ujarnya.

Pendapatan negara mencapai 106 Persen atau Rp19,83 triliun dari pagu berdasarkan realisasi APBN untuk Kalsel hingga 30 November 2023 dan belanja negara pada angka Rp28,86 triliun atau 89,17 persen.

"Hal tersebut terdiri dari belanja kementerian lembaga yang ada sebesar 82 persen sementara dari BKD 91,52 persen yang didominasi oleh BPBH, dengan yang tertinggi ada di Kabupaten Balangan," ucap Syafriadi.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan penyerahan DIPA danTKD 2024 sangat penting guna acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif pada 2024.

“Presiden juga menyampaikan pesan ke kepala daerah untuk serius memerhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detail dari waktu ke waktu, penurunan stunting serta mempercepat realisasi belanja,” ungkap Sahbirin Noor.

Baca juga: 50 santri Kalsel uji kebolehan baca "Kitab Kuning"