Tanjung, (Antaranews Kalsel) - Kepala Kepolisian Resor Tabalong, Kalimantan Selatan AKBP Hardiono mengatakan pelaksanan Pemilihan Kepala Daerah 2018 bisa jadi acuan menghadapi Pemilihan Presiden dan Pileg 2019.
"Kita perlu mewujudkan pemilu aman, damai dan sejuk pada pelaksanaan pemilihan Presiden maupun anggota legislatif," jelas Hardiono di Tanjung, Senin.
Hal ini disampaikan Hardiono saat memimpin rapat koordinasi dalam rangka operasi kepolisian terpusat Mantap Brata Intan 2018 yang dihadiri jajaran Polres dan Kodim 1008/Tanjung.
Hardiono pun meminta semua pihak bisa bekerjama dan membangun komunikasi yang baik agar pelaksanaan pemilu 2019 berjalan lancar.
Segala kekurangan pada pelaksanaan Pilkada 2018 bisa jadi acuan untuk melakukan perbaikan baik dari segi pengamanan maupun penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019.
Hal senada juga disampaikan Dandim 1008/Tanjung Letkol Arm Edy Susanto kalau hasil analisa pengamanan pilkada 2018 perlu jadi bahan untuk antisipasi kegiatan pemilu 2019.
"Anggota TNI maupun Polri harus memahami tahapan pemilu dan aturan yang berlaku untuk bisa mengantisipasi persoalan di lapangan," jelas Edy.
Dalam rakor tersebut juga hadir Ketua KPU setempat Agus Musdian Noor, perwakilan Bawaslu, Asisten Pemerintahan Zulfan Noor dan Ketua MUI Akhmad Rasyidi.
Asisten Bidang Pemerintahan Zulfan Noor mengingatkan masyarakat bisa memilih calon yang dikenal dan bukan orang yang bermasalah.
Selanjutnya dalam pemaparannya Kabagops Kompol Joko Sutopo mengatakan potensi kerawanan selama pemilu diantaranya praktik politik uang, kurangnya pemahaman dari penyelenggara dan kampanye hitam.
"TPS rawan di Desa Dambung Raya dan Desa Salikung akan menjadi perhatian khusus mengingat akses jalan yang cukup sulit," jelas Joko.
Sementara itu dalam sesi tanya jawab sejumlah kapolsek berharap kesalahan dan kekurangan pelaksanaan pada pilkada 2018 tidak terulang lagi.
"Pilkada lalu sejumlah TPS kekurangan surat suara dan kejadian ini rawan terjadinya konflik," ungkap Kapolsek Muara Uya Iptu Samsu Huda.***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Kita perlu mewujudkan pemilu aman, damai dan sejuk pada pelaksanaan pemilihan Presiden maupun anggota legislatif," jelas Hardiono di Tanjung, Senin.
Hal ini disampaikan Hardiono saat memimpin rapat koordinasi dalam rangka operasi kepolisian terpusat Mantap Brata Intan 2018 yang dihadiri jajaran Polres dan Kodim 1008/Tanjung.
Hardiono pun meminta semua pihak bisa bekerjama dan membangun komunikasi yang baik agar pelaksanaan pemilu 2019 berjalan lancar.
Segala kekurangan pada pelaksanaan Pilkada 2018 bisa jadi acuan untuk melakukan perbaikan baik dari segi pengamanan maupun penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019.
Hal senada juga disampaikan Dandim 1008/Tanjung Letkol Arm Edy Susanto kalau hasil analisa pengamanan pilkada 2018 perlu jadi bahan untuk antisipasi kegiatan pemilu 2019.
"Anggota TNI maupun Polri harus memahami tahapan pemilu dan aturan yang berlaku untuk bisa mengantisipasi persoalan di lapangan," jelas Edy.
Dalam rakor tersebut juga hadir Ketua KPU setempat Agus Musdian Noor, perwakilan Bawaslu, Asisten Pemerintahan Zulfan Noor dan Ketua MUI Akhmad Rasyidi.
Asisten Bidang Pemerintahan Zulfan Noor mengingatkan masyarakat bisa memilih calon yang dikenal dan bukan orang yang bermasalah.
Selanjutnya dalam pemaparannya Kabagops Kompol Joko Sutopo mengatakan potensi kerawanan selama pemilu diantaranya praktik politik uang, kurangnya pemahaman dari penyelenggara dan kampanye hitam.
"TPS rawan di Desa Dambung Raya dan Desa Salikung akan menjadi perhatian khusus mengingat akses jalan yang cukup sulit," jelas Joko.
Sementara itu dalam sesi tanya jawab sejumlah kapolsek berharap kesalahan dan kekurangan pelaksanaan pada pilkada 2018 tidak terulang lagi.
"Pilkada lalu sejumlah TPS kekurangan surat suara dan kejadian ini rawan terjadinya konflik," ungkap Kapolsek Muara Uya Iptu Samsu Huda.***2***
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018