Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Rencana penyampaian usul revisi atau perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan 2016 - 2021 yang semestinya Rabu, 15 Agustus 2018, tertunda.

 Ketika dikonfirmasi Sekretaris DPRD (Sekwan) Kalimantan Selatan (Kalsel) Drs HAM Rozaniansyah di Banjarmasin, Rabu membenarkan penundaan penyampaian rencana revisi RPJMD provinsi setempat tahun 2016 - 2021 tersebut.

 "Berdasarkan rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalsel, 20 Juli 2018 penyampaian rencana revisi RPJMD tersebut pada 15 Agustus 2018, tetapi oleh karena masih memerlukan penyempurnaan, sehingga penyampaian tertunda," tuturnya.
 
"Namun penyampaian rencana revisi RPJMD tersebut dalam sesegera mungkin," lanjutnya melalui Kabid Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel Muhammad Jaini.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel H Riswandi SIP yang juga Sekretaris Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur lembaga legislatif provinsi tersebut mengatakan, revisi RPJMD itu boleh-boleh saja.

 "Komisi III DPRD Kalsel yang diketuai H Supian HK SH dari Partai Golkar sudah mengonsultasikan rencana revisi RPJMD tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, pekan lalu," ujarnya.
 
"Menurut orang-orang dari Bappenas tersebut, merevisi dengan maksud menyempurnakan/memperbaiki RPJMD boleh-boleh saja," kutip anggota DPRD Kalsel tiga periode tersebut.
 
Namun, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu, untuk merevisi/mengubah RPJMD bukan mudah, tetapi memerlukan kajian lebih seksama dan mendalam.

Oleh karena memerlukan pemikiran yang, serta kajian yang lebih seksama dan mendalam itu, mungkin penyampaian usul rencana revisi RPJMD Kalsel 2016 - 2021 mengalami penundaan, demikian Riswandi.

Mantan pegawai Departemen Keuangan Republik Indonesia yang terjun ke dunia politik awal tahun 2000-an itu, tidak lagi mencalon anggota legislatif pada Pemilu 2019, tetapi fokus penanganan terhadap dunia pendidikan Islam.
 

Pewarta: Syamsudin Hasan

Editor : Hasan Zainuddin


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018