Jakarta (ANews Kalsel) - Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menegaskan PT Pertamina sebagai perusahaan negara mustahil akan bangkrut dan kekurangan uang.
"Pertamina sebagai perusahaan negara yang penting mustahil bangkrut dan kekurangan uang," katanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Ia menilai Pertamina saat ini memang mengalami kesulitan keuangan, pasalnya selain terbebani dengan sejumlah penugasan layaknya penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan program BBM Satu Harga, BUMN itu harus menerima konsekuensi kenaikan harga minyak dunia yang berimbas pada peningkatan biaya produksi BBM.
"Harga minyak dunia terus naik, sementara volume impor minyak terus meningkat karena kebutuhannya tinggi, sedangkan produksi dalam negeri turun. Jadilah, Pertamina harus menanggung ini," katanya.
Baca juga: Anggota DPR: BBM satu harga selaras Pancasila
Kendati mengalami kesulitan keuangan, politisi Partai Nasdem itu menilai kondisi tersebut hanya masalah jangka pendek.
Ia meyakini kondisi keuangan Pertamina akan berangsur membaik karena adanya penambahan alokasi anggaran untuk subsidi BBM solar dari senilai Rp500 menjadi Rp2.000 pada tahun ini.
"Kami juga sudah mendesak pemerintah untuk segera membayar selisih subsidi BBM, karena kerugian Pertamina ini merupakan tanggungan negara," ujarnya.
Dengan demikian, ia berharap kinerja keuangan Pertamina bisa segera membaik.
Ia pun menilai kerugian Pertamina dalam menjual BBM bersubsidi harus diganti oleh negara karena merupakan tanggung jawab Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).
"Jadi, misal dia jual Premium mahal, kalau merugi ya kerugiannya diganti oleh negara. Pertamina tidak boleh rugi," demikian Kurtubi.
Baca juga: Arcandra : Lumrah Pertamina lakukan "share down"
Baca juga: Rini: Pemerintah bertanggungJawab untuk keberlangsungan Pertamina
Baca juga: Rini : tidak ada penjualan aset Pertamina
"Pertamina sebagai perusahaan negara yang penting mustahil bangkrut dan kekurangan uang," katanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Ia menilai Pertamina saat ini memang mengalami kesulitan keuangan, pasalnya selain terbebani dengan sejumlah penugasan layaknya penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan program BBM Satu Harga, BUMN itu harus menerima konsekuensi kenaikan harga minyak dunia yang berimbas pada peningkatan biaya produksi BBM.
"Harga minyak dunia terus naik, sementara volume impor minyak terus meningkat karena kebutuhannya tinggi, sedangkan produksi dalam negeri turun. Jadilah, Pertamina harus menanggung ini," katanya.
Baca juga: Anggota DPR: BBM satu harga selaras Pancasila
Kendati mengalami kesulitan keuangan, politisi Partai Nasdem itu menilai kondisi tersebut hanya masalah jangka pendek.
Ia meyakini kondisi keuangan Pertamina akan berangsur membaik karena adanya penambahan alokasi anggaran untuk subsidi BBM solar dari senilai Rp500 menjadi Rp2.000 pada tahun ini.
"Kami juga sudah mendesak pemerintah untuk segera membayar selisih subsidi BBM, karena kerugian Pertamina ini merupakan tanggungan negara," ujarnya.
Dengan demikian, ia berharap kinerja keuangan Pertamina bisa segera membaik.
Ia pun menilai kerugian Pertamina dalam menjual BBM bersubsidi harus diganti oleh negara karena merupakan tanggung jawab Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).
"Jadi, misal dia jual Premium mahal, kalau merugi ya kerugiannya diganti oleh negara. Pertamina tidak boleh rugi," demikian Kurtubi.
Baca juga: Arcandra : Lumrah Pertamina lakukan "share down"
Baca juga: Rini: Pemerintah bertanggungJawab untuk keberlangsungan Pertamina
Baca juga: Rini : tidak ada penjualan aset Pertamina
Editor: Priyambodo RH
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018