Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017.
Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi menyarahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kalimantan Selatan (Kalsel) 2017 itu pada rapat paripurna istimewa DPRD setempat yang dipimpin ketuanya H Burhanuddin di Banjarmasin, Kamis.
"Pemberian opinsi WTP tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Sementara dalam LKPD Kalsel 2017 itu ada beberapa temuan BPK antara lain pengelolaan aset tetap belum tertib, serta pertanggungjawaban belanja hibah tidak sesuai Peraturan Gubernur (Pergun) setempat.
Selain itu, proses serah terima sarana dan prasarana terkait pelimpahan urusan dari pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) kepada pemerintah provinsi (Pemprov) belum selesai.
Namun berdasarkan data di buku "Kalsel Dalam Angka Tahun 2017" dan Badan Pusat Statistik (BPS) ada beberapa indikator kesejahteraan di provinsi yang kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa dan tersebar pada 13 kabupaten/kota tersebut.
Beberapa indikator tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi Kalsel selama tiga tahun belakangan (2015, 2016 dan 2017) mengalami peningkatan dengan besaran 3,83 persen, 4,38 persen dan 5,01 persen.
Tingkat kemiskinan tiga tahun terakhir di Kalsel berfluktuasi yaitu 4,72 persen (2015), 4,52 persen (2016) dan 4,70 persen (2017) atau lebih rendah dari tingkat nasional sebesar 10,12 persen.
Kemudian tingkat pengangguran juga berfluktuasi pada periode yang sama, yaitu 4,92 persen, 5,45 persen dan 4,77 persen, namun pada 2017 lebih rendah dari tingkat nasional sebesar 5,13 persen.
Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor dalam sambutannya menyatakan syukur dan terima kasih dengan keberhasilan meraih WTP terkait LKPD 2017 yang terdiri pendapatan Rp5,609 triliun dan belanja Rp5,845 triliun.
Keberhasil itu, menurut orang nomor satu di jajaran Pemprov tersebut, berkat kerja keras dan kerja sama semua pihak yang harus dipertahankan dan ditingkatkan agar dalam LHP BPK terhadap LKPD Kalsel 2018 kembali meraih opini WTP.
"Dengan kembali meraih WTP pada 2017, berarti kita lima tahun berturut-turut mendapatkan opini WTP dari BPK RI," demikian Sahbirin Noor.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi menyarahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kalimantan Selatan (Kalsel) 2017 itu pada rapat paripurna istimewa DPRD setempat yang dipimpin ketuanya H Burhanuddin di Banjarmasin, Kamis.
"Pemberian opinsi WTP tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Sementara dalam LKPD Kalsel 2017 itu ada beberapa temuan BPK antara lain pengelolaan aset tetap belum tertib, serta pertanggungjawaban belanja hibah tidak sesuai Peraturan Gubernur (Pergun) setempat.
Selain itu, proses serah terima sarana dan prasarana terkait pelimpahan urusan dari pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) kepada pemerintah provinsi (Pemprov) belum selesai.
Namun berdasarkan data di buku "Kalsel Dalam Angka Tahun 2017" dan Badan Pusat Statistik (BPS) ada beberapa indikator kesejahteraan di provinsi yang kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa dan tersebar pada 13 kabupaten/kota tersebut.
Beberapa indikator tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi Kalsel selama tiga tahun belakangan (2015, 2016 dan 2017) mengalami peningkatan dengan besaran 3,83 persen, 4,38 persen dan 5,01 persen.
Tingkat kemiskinan tiga tahun terakhir di Kalsel berfluktuasi yaitu 4,72 persen (2015), 4,52 persen (2016) dan 4,70 persen (2017) atau lebih rendah dari tingkat nasional sebesar 10,12 persen.
Kemudian tingkat pengangguran juga berfluktuasi pada periode yang sama, yaitu 4,92 persen, 5,45 persen dan 4,77 persen, namun pada 2017 lebih rendah dari tingkat nasional sebesar 5,13 persen.
Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor dalam sambutannya menyatakan syukur dan terima kasih dengan keberhasilan meraih WTP terkait LKPD 2017 yang terdiri pendapatan Rp5,609 triliun dan belanja Rp5,845 triliun.
Keberhasil itu, menurut orang nomor satu di jajaran Pemprov tersebut, berkat kerja keras dan kerja sama semua pihak yang harus dipertahankan dan ditingkatkan agar dalam LHP BPK terhadap LKPD Kalsel 2018 kembali meraih opini WTP.
"Dengan kembali meraih WTP pada 2017, berarti kita lima tahun berturut-turut mendapatkan opini WTP dari BPK RI," demikian Sahbirin Noor.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018