Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) juga turut mengutuk teroris, termasuk peristiwa yang baru terjadi di Kota Surabaya, Jawa Timur baru-baru ini.
Sebagaimana pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalsel Drs H Fikri kepada wartawan di Banjarmasin, Senin turut prihatin terhadap korban atas ulah yang diduga dari teroris.
Selain itu, baik secara pribadi maupun fraksi dan keluarga besar Partai Demokrat di Kalsel juga turut mengutuk keras pelaku teroris tersebut, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin.
Pasalnya, lanjut dia, teroris ataupun radikalisme tidak sesuai dengan tuntunan agama, terutama Islam, serta bertentangan nilai-nilai luhur Pancasila, baik yang berhubungan persatuan kesatuan maupun kemanusiaan yang adil dan beradab.
Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalsel yang mau kembali mencalon anggota legislatif tingkat provinsi tersebut mengimbau semua lapisan masyarakat agar tetap tenang, tidak berbuat ulah atau opini yang bisa mengeruhkan suasana.
"Mari kita percayakan kepada aparat berwenang dalam menangani kasus terduga teroris. Kita berkeyakinan dengan profesionalis dari aparat tersebut akan segera menuntas penanganan kasus teroris," ajaknya saat berada di ruang Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalsel.
Pasalnya selain berlawanan hukum, teroris ataupun radikalisme juga tidak sesuai dengan tuntunan agama, terutama Islam, serta bertentangan nilai-nilai luhur Pancasila, baik yang berhubungan persatuan kesatuan maupun kemanusiaan yang adil dan beradab, demikian Fikri.
Pernyataan serta kutukan serupa dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel yang diketuai H Riswandi saat mengawali pemandangan umum terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan Kesehatan di provinsi tersebut.
Membacakan pemandangan umum Fraksi PKS tersebut, H Haryanto pada rapat paripurna internal DPRD Kalsel yang dipimpin wakil ketuanya H Muhaimin itu dengan agenda penyampaian penjelasan Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan Kesehatan.
Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependuduk di Kalsel atas usul Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD provinsi setempat yang diketuai H Syahdillah dari Partai Gerindra.
Sedangkan Raperda tentan Penyelenggarakan Kesehatan di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut atas usul Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel yang diketuai Yazidie Fauzy dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Sebagaimana pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalsel Drs H Fikri kepada wartawan di Banjarmasin, Senin turut prihatin terhadap korban atas ulah yang diduga dari teroris.
Selain itu, baik secara pribadi maupun fraksi dan keluarga besar Partai Demokrat di Kalsel juga turut mengutuk keras pelaku teroris tersebut, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin.
Pasalnya, lanjut dia, teroris ataupun radikalisme tidak sesuai dengan tuntunan agama, terutama Islam, serta bertentangan nilai-nilai luhur Pancasila, baik yang berhubungan persatuan kesatuan maupun kemanusiaan yang adil dan beradab.
Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalsel yang mau kembali mencalon anggota legislatif tingkat provinsi tersebut mengimbau semua lapisan masyarakat agar tetap tenang, tidak berbuat ulah atau opini yang bisa mengeruhkan suasana.
"Mari kita percayakan kepada aparat berwenang dalam menangani kasus terduga teroris. Kita berkeyakinan dengan profesionalis dari aparat tersebut akan segera menuntas penanganan kasus teroris," ajaknya saat berada di ruang Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalsel.
Pasalnya selain berlawanan hukum, teroris ataupun radikalisme juga tidak sesuai dengan tuntunan agama, terutama Islam, serta bertentangan nilai-nilai luhur Pancasila, baik yang berhubungan persatuan kesatuan maupun kemanusiaan yang adil dan beradab, demikian Fikri.
Pernyataan serta kutukan serupa dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel yang diketuai H Riswandi saat mengawali pemandangan umum terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan Kesehatan di provinsi tersebut.
Membacakan pemandangan umum Fraksi PKS tersebut, H Haryanto pada rapat paripurna internal DPRD Kalsel yang dipimpin wakil ketuanya H Muhaimin itu dengan agenda penyampaian penjelasan Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan Kesehatan.
Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependuduk di Kalsel atas usul Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD provinsi setempat yang diketuai H Syahdillah dari Partai Gerindra.
Sedangkan Raperda tentan Penyelenggarakan Kesehatan di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut atas usul Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel yang diketuai Yazidie Fauzy dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018