Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dwi Purwantoro mengatakan pihaknya mempercepat pembangunan Bendungan Tapin untuk mendukung sektor pertanian dan air baku di daerah itu.
Menurut Dwi, di Banjarmasin, Kamis, saat ini proses pembangunan bendungan seluas 500 hektare tersebut, telah mencapai 47 persen dari seharusnya 42 persen.
"Jadi ada percepatan pembangunan bendungan sekitar 5 persen lebih, diharapkan pertengahan 2019, pembangunan bendungan tersebut bisa dituntaskan," katanya.
Hingga kini, tambah dia, tidak ada persoalan berarti, sehingga pembangunan bendung berjalan seusai dengan target yang telah ditetapkan.
Menurut dia, tentang ganti rugi lahan, seluruhnya sudah bisa dituntaskan, tinggal pembayaran, untuk lahan yang tersisa.
"Pembebasan lahan yang belum kami bayarkan, masih ada sekitar 100 hektare, namun dananya telah ada, dan siap dibayarkan oleh Kementerian Keuangan sekitar Rp150 miliar," katanya.
Sambil menunggu penyelesaian ganti rugi, tambah dia, pembangunan terus dilanjutkan, dan ditargetkan pertengahan 2019, bendungan bisa dituntaskan.
"Akhir 2019, bendungan sudah bisa diisi air, namun baru untuk keperluan irigasi, sedangkan untuk air baku, akan kembali diproses, kemungkinan 2020 baru bisa dimanfaatkan untuk air bersih," katanya.
Sebelumnya, bendungan yang ditargetkan mampu menampung 56,77 juta meter kubik air dengan biaya pembangunan hampir Rp1 triliun tersebut, selain sebagai sumber irigasi, juga mampu menjadi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas 3 megawatt lebih.
Selain itu, kawasan bendungan tersebut juga akan menjadi kawasan pariwisata, dan sumber perekonomian warga sekitar, misal membudidaya ikan dengan keramba, dan lainnya.
Pembangunan bendungan yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) tersebut, juga sebagai penyedia air irigasi yang akan mengairi seluas 5,4 ribu hektare lahan pertanian.
"Air bendungan tersebut, akan mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi 500 ribu warga Tapin dan sekitarnya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Menurut Dwi, di Banjarmasin, Kamis, saat ini proses pembangunan bendungan seluas 500 hektare tersebut, telah mencapai 47 persen dari seharusnya 42 persen.
"Jadi ada percepatan pembangunan bendungan sekitar 5 persen lebih, diharapkan pertengahan 2019, pembangunan bendungan tersebut bisa dituntaskan," katanya.
Hingga kini, tambah dia, tidak ada persoalan berarti, sehingga pembangunan bendung berjalan seusai dengan target yang telah ditetapkan.
Menurut dia, tentang ganti rugi lahan, seluruhnya sudah bisa dituntaskan, tinggal pembayaran, untuk lahan yang tersisa.
"Pembebasan lahan yang belum kami bayarkan, masih ada sekitar 100 hektare, namun dananya telah ada, dan siap dibayarkan oleh Kementerian Keuangan sekitar Rp150 miliar," katanya.
Sambil menunggu penyelesaian ganti rugi, tambah dia, pembangunan terus dilanjutkan, dan ditargetkan pertengahan 2019, bendungan bisa dituntaskan.
"Akhir 2019, bendungan sudah bisa diisi air, namun baru untuk keperluan irigasi, sedangkan untuk air baku, akan kembali diproses, kemungkinan 2020 baru bisa dimanfaatkan untuk air bersih," katanya.
Sebelumnya, bendungan yang ditargetkan mampu menampung 56,77 juta meter kubik air dengan biaya pembangunan hampir Rp1 triliun tersebut, selain sebagai sumber irigasi, juga mampu menjadi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas 3 megawatt lebih.
Selain itu, kawasan bendungan tersebut juga akan menjadi kawasan pariwisata, dan sumber perekonomian warga sekitar, misal membudidaya ikan dengan keramba, dan lainnya.
Pembangunan bendungan yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) tersebut, juga sebagai penyedia air irigasi yang akan mengairi seluas 5,4 ribu hektare lahan pertanian.
"Air bendungan tersebut, akan mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi 500 ribu warga Tapin dan sekitarnya," katanya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018