Amuntai, (Antaranews Kalsel) - Bupati Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan Abdul Wahid meminta Aparatur Sipil Negara berpikir positif menyikapi tuntutan peningkatan kinerja.
"Tuntutan peningkatan kinerja jangan dianggap bahwa bupati menambah beban kerja bagi ASN, peningkatan kinerja harus disikapi dengan positif sebagai sarana peningkatan diri dan amal ibadah," ujar Wahid di Amuntai, Kamis.
Wahid mengatakan, pola pikir (mainset) aparatur perlu diarahkan pada tujuan dan hasil yang positif dalam melaksanakan tugas dan kewajiban agar dalam melaksanakan kerja tidak menjadi beban.
Menurutnya istilah peningkatan kinerja adalah bahasa yang digunakan dalam sistem pemerintahan, hakekatnya adalah amal ibadah dan peningkatan kualitas diri.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menerapkan kinerja yang lebih bertanggung jawab, bahkan pimpinan SKPD akan dikenakan sanksi bila tidak terjadi pergerakan peningkatan kinerja dalam beberapa bulan terakhir.
Bupati HSU akan memberikan sanksi mutasi hingga melepaskan jabatan pimpinan SKPD jika tidak mampu meningkatkan kinerja bawahannya.
"Jika kinerja internal pemda HSU jika tidak bergerak naik maka pimpinan SKPD akan diberi sanksi tidak mustahil dilepas jabatannya," kata Wahid.
Dikatakan, salah satu upaya yang sudah dilakukan Pemda HSU untuk meningkatkan kinerja ASN adalah penerapan absensi sidik jari online dimana ASN harus melakukan absensi sidik jari online sebanyak empat kali dalam sehari, yakni pada waktu pagi masuk kantor, istirahat, kembali ke kantor dari istirahat dan ketika pulang.
Meski demikian, Wahid menilai semangat dan upaya Pemda HSU dalam meningkatkan pembangunan secara umum cukup tinggi
Berdasarkan data Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten HSU berada di pringkat ke 6 dari 13 Kabupaten/kota. Pencapaian ini dinilai Wahid luar biasa sebagai kabupaten tertinggal.
Demikian pula, katanya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten HSU meski berada diperingkat terbawah, namun dinilai dari pergerakan peningkatannya berada diurutan ke 3 se Kalsel.
Seiring penetapan visi pembangunan periode 2017-2022 yakni Maju, Mandiri, Sejahtera, Agamis dan Produktif disingkat 'MANTAP' seluruh aparatur pemerintah daerah diminta selalu menggelorakan visi MANTAP ini dalam setiap kesempatan sebagai penyemangat dan motivasi kerja.
Wahid juga meminta seluruh SKPD menunjukan program dan kegiatan yang inovatif dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Tuntutan peningkatan kinerja jangan dianggap bahwa bupati menambah beban kerja bagi ASN, peningkatan kinerja harus disikapi dengan positif sebagai sarana peningkatan diri dan amal ibadah," ujar Wahid di Amuntai, Kamis.
Wahid mengatakan, pola pikir (mainset) aparatur perlu diarahkan pada tujuan dan hasil yang positif dalam melaksanakan tugas dan kewajiban agar dalam melaksanakan kerja tidak menjadi beban.
Menurutnya istilah peningkatan kinerja adalah bahasa yang digunakan dalam sistem pemerintahan, hakekatnya adalah amal ibadah dan peningkatan kualitas diri.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menerapkan kinerja yang lebih bertanggung jawab, bahkan pimpinan SKPD akan dikenakan sanksi bila tidak terjadi pergerakan peningkatan kinerja dalam beberapa bulan terakhir.
Bupati HSU akan memberikan sanksi mutasi hingga melepaskan jabatan pimpinan SKPD jika tidak mampu meningkatkan kinerja bawahannya.
"Jika kinerja internal pemda HSU jika tidak bergerak naik maka pimpinan SKPD akan diberi sanksi tidak mustahil dilepas jabatannya," kata Wahid.
Dikatakan, salah satu upaya yang sudah dilakukan Pemda HSU untuk meningkatkan kinerja ASN adalah penerapan absensi sidik jari online dimana ASN harus melakukan absensi sidik jari online sebanyak empat kali dalam sehari, yakni pada waktu pagi masuk kantor, istirahat, kembali ke kantor dari istirahat dan ketika pulang.
Meski demikian, Wahid menilai semangat dan upaya Pemda HSU dalam meningkatkan pembangunan secara umum cukup tinggi
Berdasarkan data Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten HSU berada di pringkat ke 6 dari 13 Kabupaten/kota. Pencapaian ini dinilai Wahid luar biasa sebagai kabupaten tertinggal.
Demikian pula, katanya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten HSU meski berada diperingkat terbawah, namun dinilai dari pergerakan peningkatannya berada diurutan ke 3 se Kalsel.
Seiring penetapan visi pembangunan periode 2017-2022 yakni Maju, Mandiri, Sejahtera, Agamis dan Produktif disingkat 'MANTAP' seluruh aparatur pemerintah daerah diminta selalu menggelorakan visi MANTAP ini dalam setiap kesempatan sebagai penyemangat dan motivasi kerja.
Wahid juga meminta seluruh SKPD menunjukan program dan kegiatan yang inovatif dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018