Banjarmasin,(Antaranews Kalsel) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan (Kalsel) menginginkan provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk lebih empat juta jiwa, kuat ketahanan pangan.
Guna mewujudkan keinginan tersebut, salah satu upaya DPRD Kalsel menyampaikan Raperda tentang Penguatan Ketahanan Pangan provinsi itu pada rapat paripurna mereka yang dipimpin ketuanya H Burhanuddin S.Sos MPd di Banjarmasin, Kamis.
Pasalnya dengan Perda tentang Penguatan Ketahanan Pangan yang Raperdanya mulai pembahasan bersama Gubernur/pemerintah provinsi (Pemprov) setempat, akan menjadi payung hukum dalam pengaturan dan acuan terhadap penguatan ketahanan pangan di Kalsel.
Raperda tentang Penguatan Ketahanan Pangan tersebut usul dari Komisi II Bidang Ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel dengan latar belakang keinginan bersama agar pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu dan bergizi.
Selain itu, beragam dengan harga terjangkau daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat setempat.
"Untuk itu semua, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun mengonsumsi," jelas Raperda tersebut yang dibacakan Ir Danu Ismadi Saderi MS, anggota Komisi II DPRD Kalsel.
Dijelaskan pula, ketahanan pangan Kalsel tergolong daerah yang tidak bermasalah di Indonesia, karena seperti persediaan padi/beras, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan buah-buahan termasuk berlimpah ruah.
Begitu pula ketersediaan pangan hewani tidak jauh berbeda dengan pangan nabati, lanjut wakil rakyat Kalsel tersebut dalam rapat paripurna lembaga legislatif itu, yang juga hadir Gubernur setempat, H Sahbirin Noor.
Sebagai contoh produksi padi Kalsel bukan cuma mengalami peningkatan tiap tahun, tetapi juga surplus (berlebih) yang berarti sudah melampaui swasembada, sehingga dapat membantu buat kebutuhan daerah tetangga.
Oleh karenanya pula, walau provinsi terkecil di Kalimantan atau hanya dengan luas sekitar 3,7 juta hektare, Kalsel juga masuk sepuluh besar penyangga ketahanan pangan nasional.
Data terakhir Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalsel menunjukkan produksi padi provinsi itu mencapai 2,45 juta ton gabah kering giling (GKG) atau mengalami peningkatan dua persen lebih.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Guna mewujudkan keinginan tersebut, salah satu upaya DPRD Kalsel menyampaikan Raperda tentang Penguatan Ketahanan Pangan provinsi itu pada rapat paripurna mereka yang dipimpin ketuanya H Burhanuddin S.Sos MPd di Banjarmasin, Kamis.
Pasalnya dengan Perda tentang Penguatan Ketahanan Pangan yang Raperdanya mulai pembahasan bersama Gubernur/pemerintah provinsi (Pemprov) setempat, akan menjadi payung hukum dalam pengaturan dan acuan terhadap penguatan ketahanan pangan di Kalsel.
Raperda tentang Penguatan Ketahanan Pangan tersebut usul dari Komisi II Bidang Ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel dengan latar belakang keinginan bersama agar pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu dan bergizi.
Selain itu, beragam dengan harga terjangkau daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat setempat.
"Untuk itu semua, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun mengonsumsi," jelas Raperda tersebut yang dibacakan Ir Danu Ismadi Saderi MS, anggota Komisi II DPRD Kalsel.
Dijelaskan pula, ketahanan pangan Kalsel tergolong daerah yang tidak bermasalah di Indonesia, karena seperti persediaan padi/beras, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan buah-buahan termasuk berlimpah ruah.
Begitu pula ketersediaan pangan hewani tidak jauh berbeda dengan pangan nabati, lanjut wakil rakyat Kalsel tersebut dalam rapat paripurna lembaga legislatif itu, yang juga hadir Gubernur setempat, H Sahbirin Noor.
Sebagai contoh produksi padi Kalsel bukan cuma mengalami peningkatan tiap tahun, tetapi juga surplus (berlebih) yang berarti sudah melampaui swasembada, sehingga dapat membantu buat kebutuhan daerah tetangga.
Oleh karenanya pula, walau provinsi terkecil di Kalimantan atau hanya dengan luas sekitar 3,7 juta hektare, Kalsel juga masuk sepuluh besar penyangga ketahanan pangan nasional.
Data terakhir Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalsel menunjukkan produksi padi provinsi itu mencapai 2,45 juta ton gabah kering giling (GKG) atau mengalami peningkatan dua persen lebih.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018