Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mempelajari penanganan penyandang masalah sosial (PMS) di Provinsi Jawa Barat (Jabar).
"Kami perlu mempelajari penanganan PMS Jabar, walau jumlah penduduk provinsi tersebut jauh lebih banyak dari kita," ujar Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Yazidie Fauzy SKom di Banjarmasin, sebelum studi komparasi, Selasa.
"Dengan jumlah yang besar sudah barang tentu PMS-nya cukup kompliks dan memerlukan penanganan secara khusus serta menyeluruh," tutur mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Ia berharap, hasil studi komparasi dari "Bumi Siliwangi" atau "Tanah Pasundan" tersebut banyak mendapatkan masukan untuk penanganan PMS di Kalsel yang baru berpenduduk sekitar empat juta jiwa dan tersebar pada 13 kabupaten/kota.
"Kita menginginkan penanganan PMS secara dini, jangan sampai menjadi kronis. Karena kalau sudah kronis baru penanganan, bisa menimbulkan permasalahan sosial yang lebih parah," tuturnya menjawab Antara Kalsel.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu berkeyakinan permasalahan PMS di provinsi belum terlalu parah, namun perlu antisipasi dini.
"Guna penanganan permasalahan PMS, kita perlu banyak belajar dari pengalaman daerah lain sebagai perbandingan, seperti studi komparasi ke Jabar, salah provinsi terpadat penduduk di ujung barat Pulau Jawa," demikian Yazidie.
Dalam studi komparasi ke Jabar 5 - 7 Maret 2018 tersebut Komisi IV DPRD Kalsel menyertakan pejabat dari Dinas Sosial provinsi serta Biro Kesra Sekretariat Daerah (Setda) setempat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Kami perlu mempelajari penanganan PMS Jabar, walau jumlah penduduk provinsi tersebut jauh lebih banyak dari kita," ujar Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Yazidie Fauzy SKom di Banjarmasin, sebelum studi komparasi, Selasa.
"Dengan jumlah yang besar sudah barang tentu PMS-nya cukup kompliks dan memerlukan penanganan secara khusus serta menyeluruh," tutur mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Ia berharap, hasil studi komparasi dari "Bumi Siliwangi" atau "Tanah Pasundan" tersebut banyak mendapatkan masukan untuk penanganan PMS di Kalsel yang baru berpenduduk sekitar empat juta jiwa dan tersebar pada 13 kabupaten/kota.
"Kita menginginkan penanganan PMS secara dini, jangan sampai menjadi kronis. Karena kalau sudah kronis baru penanganan, bisa menimbulkan permasalahan sosial yang lebih parah," tuturnya menjawab Antara Kalsel.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu berkeyakinan permasalahan PMS di provinsi belum terlalu parah, namun perlu antisipasi dini.
"Guna penanganan permasalahan PMS, kita perlu banyak belajar dari pengalaman daerah lain sebagai perbandingan, seperti studi komparasi ke Jabar, salah provinsi terpadat penduduk di ujung barat Pulau Jawa," demikian Yazidie.
Dalam studi komparasi ke Jabar 5 - 7 Maret 2018 tersebut Komisi IV DPRD Kalsel menyertakan pejabat dari Dinas Sosial provinsi serta Biro Kesra Sekretariat Daerah (Setda) setempat.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018