Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan Misri Syarkawi berpendapat atau menyarankan, kalau memang betul-betul belum siap, pengelola sekolah atau pihak terkait jangan memaksakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tahun 2018.
"Sebab kalau dipaksakan, ternyata sekolah tersebut belum betul-betul siap bisa menimbulkan permasalahan atau hasilnya tidak maksimal. Syukur-syukur semua peserta UNBK itu lulus," ujarnya di Banjarmasin, Jumat.
Pasalnya, lanjut alumnus Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin bergelar dokterandus itu, dari pemantauan Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan baru-baru ini masih banyak kelihatannya sekolah belum siap melaksanakan UNBK.
"Sebagai contoh ketika kami dari Komisi IV DPRD Kalsel berkunjungan ke Kecamatan Satui (sekitar 200 kilometer timur Banjarmasin), Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) rata-rata sekolah di sana belum memiliki komputer secara penuh," tuturnya.
Begitu pula ketika Komisi IV DPRD Kalsel yang diketuai Yazidie Fauzi SKom dengar pendapat dengan Kepala SMA Negeri 2 Banjarmasin, mereka hanya memiliki 30 unit komputer dan jika melaksanakan UNBK pesertanya harus dibagi tiga kali.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) tersebut memperkirakan, kalau seperti SMAN 2 Banjarmasin yang merupakan favorit keadaannya seperti itu, apalagi mungkin sekolah lain jauh dari ibukota.
"Apakah keadaan seperti itu sudah layak atau betul-betul siap melaksanakan UNBK, belum lagi faktor lain yang bisa mempengaruhi, baik berupa teknis maupun non teknis," lanjut mantan Ketua Umum Badan Koordinsi Himpunan Mahasiswa Islam Kalimantan tersebut.
Mengenai pengadaan komputer dengan sistem lelang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, mengingatkan agar lebih berhati-hati dan melakukan pengecekan secara seksama.
"Karena dikhawatirkan ada oknum yang tidak bertanggungjawab mengubah suku cadang/di antara perangkat bagian dalam, sehingga dapat mengurangi kualitas komunikasi," tuturnya menjawab Antara Kalsel.
Sebagai contoh dalam kecepatan koneksi tidak sebagaimana biasa atau kurang cepat sehingga dapat mempengaruhi hal-hal lainnya, karena perubahan sistem dalam perangkat komputer tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Sebab kalau dipaksakan, ternyata sekolah tersebut belum betul-betul siap bisa menimbulkan permasalahan atau hasilnya tidak maksimal. Syukur-syukur semua peserta UNBK itu lulus," ujarnya di Banjarmasin, Jumat.
Pasalnya, lanjut alumnus Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin bergelar dokterandus itu, dari pemantauan Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan baru-baru ini masih banyak kelihatannya sekolah belum siap melaksanakan UNBK.
"Sebagai contoh ketika kami dari Komisi IV DPRD Kalsel berkunjungan ke Kecamatan Satui (sekitar 200 kilometer timur Banjarmasin), Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) rata-rata sekolah di sana belum memiliki komputer secara penuh," tuturnya.
Begitu pula ketika Komisi IV DPRD Kalsel yang diketuai Yazidie Fauzi SKom dengar pendapat dengan Kepala SMA Negeri 2 Banjarmasin, mereka hanya memiliki 30 unit komputer dan jika melaksanakan UNBK pesertanya harus dibagi tiga kali.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) tersebut memperkirakan, kalau seperti SMAN 2 Banjarmasin yang merupakan favorit keadaannya seperti itu, apalagi mungkin sekolah lain jauh dari ibukota.
"Apakah keadaan seperti itu sudah layak atau betul-betul siap melaksanakan UNBK, belum lagi faktor lain yang bisa mempengaruhi, baik berupa teknis maupun non teknis," lanjut mantan Ketua Umum Badan Koordinsi Himpunan Mahasiswa Islam Kalimantan tersebut.
Mengenai pengadaan komputer dengan sistem lelang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, mengingatkan agar lebih berhati-hati dan melakukan pengecekan secara seksama.
"Karena dikhawatirkan ada oknum yang tidak bertanggungjawab mengubah suku cadang/di antara perangkat bagian dalam, sehingga dapat mengurangi kualitas komunikasi," tuturnya menjawab Antara Kalsel.
Sebagai contoh dalam kecepatan koneksi tidak sebagaimana biasa atau kurang cepat sehingga dapat mempengaruhi hal-hal lainnya, karena perubahan sistem dalam perangkat komputer tersebut.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018