Tanjung,(Antaranews Kalsel) - Kepala Kepolisian Resor Tabalong, Kalimantan Selatan AKBP Hardiono mengatakan penggunaan dana hibah hanya untuk operasional dan honor pengamanan Pilkada 2018.
"Tidak ada pembelian peralatan jadi dana hibah khusus untuk operasional dan honor anggota," jelaa Hardiono di Tanjung, Kamis.
Untuk pelaksanaan pengamanan Pilkada Polres Tabalong mendapatkan dana hibah Rp4 miliar dari APBD 2018 menyusul telah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Kapolres dengan Bupati Tabalong, Anang Syakhfiani.
Namun rumitnya administrasi pencairan dana hibah ungkap Hardiono sampai sekarang bantuan daerah tersebut belum terealisasi.
Diantaranya registrasi NPHD ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementrian Keuangan RI.
Hardiono menyampaikan untuk mendukung pelaksanaan pengamanan hingga simulasi selama ini pihaknya menggunakan dana talangan dari Pemkab Tabalong karena pencairan dana hibah masih diproses.
Dana hibah Rp4 miliar tersebut dialokasi untuk Polres Tabalong Rp3 miliar dan Rp1 miliar untuk Kodim 1008/Tanjung.
Selain Polres dan Kodim 1008/Tanjung dana hibah juga diberikan kepada KPU setempat untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2018 sebesar Rp27,8 miliar.
Sementara itu pelaksanaan simulasi pengamanan Pilkada oleh jajaran Polres Tabalong juga sudah dilakukan termasuk sosialisasi netralitas anggota Polri selama pemilu.
Termasuk deklarasi bersama Pemkab Tabalong, Polisi, TNI dan jurnalis untuk mendukung pelaksanaan Pilkada yang aman dan kondusif.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Tidak ada pembelian peralatan jadi dana hibah khusus untuk operasional dan honor anggota," jelaa Hardiono di Tanjung, Kamis.
Untuk pelaksanaan pengamanan Pilkada Polres Tabalong mendapatkan dana hibah Rp4 miliar dari APBD 2018 menyusul telah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Kapolres dengan Bupati Tabalong, Anang Syakhfiani.
Namun rumitnya administrasi pencairan dana hibah ungkap Hardiono sampai sekarang bantuan daerah tersebut belum terealisasi.
Diantaranya registrasi NPHD ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementrian Keuangan RI.
Hardiono menyampaikan untuk mendukung pelaksanaan pengamanan hingga simulasi selama ini pihaknya menggunakan dana talangan dari Pemkab Tabalong karena pencairan dana hibah masih diproses.
Dana hibah Rp4 miliar tersebut dialokasi untuk Polres Tabalong Rp3 miliar dan Rp1 miliar untuk Kodim 1008/Tanjung.
Selain Polres dan Kodim 1008/Tanjung dana hibah juga diberikan kepada KPU setempat untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2018 sebesar Rp27,8 miliar.
Sementara itu pelaksanaan simulasi pengamanan Pilkada oleh jajaran Polres Tabalong juga sudah dilakukan termasuk sosialisasi netralitas anggota Polri selama pemilu.
Termasuk deklarasi bersama Pemkab Tabalong, Polisi, TNI dan jurnalis untuk mendukung pelaksanaan Pilkada yang aman dan kondusif.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018