Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor meminta agar koordinasi dengan seluruh pihak terkait ditingkatkan saat menjelang pelaksanaan Pilkada langsung di beberapa kabupaten di daerah ini.
Menurut gubernur di Banjarmasin Rabu, ada beberapa hal yang arus diantisipasi bersama, kemungkinan adanya potensi pelanggaran dalam tahapan Pilkada serentak, yang berisiko memunculkan konflik.
Untuk itu tambah dia, perlu diperlukan koordinasi yang intensif, dengan seluruh pihak penyelenggara pilkada, termasuk Bawaslu Kalsel, sehingga gejala dan potensi pelanggaran yang dapat memunculkan konflik bisa cepat diatasi.
"Saya yakin dan percaya berkat sinergi dan kekompakan antar anggota forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) provinsi kalimantan selatan kita dapat menjaga situasi dan kondisi daerah agar tetap kondusif,"ucapnya.
Sebelumnya, gubernur melaksanakan pertemuan dengan unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan.
Menurut Gubernur, pertemuan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus membicarakan beberapa hal penting, terkait dengan potensi rawan pilkada di 4 Kabupaten yaitu Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Tabalong.
"Pemprov Kalsel tidak bisa bekerja sendiri, tentu ada komponen yang bermitra untuk menciptakan kedamaian di Kalsel," katanya.
Kapolda Kalsel Brigjen Pol Rachmat Mulyana mengatakan, akan terus memonitor jika ada potensi-potensi dan gejala yang akan memunculkan konflik vertikal maupun horizontal.
"Kami juga meminta kepada Bawaslu Kalsel untuk memperhatikan riak-riak kecil yang ada kabupaten penyelenggara pilkada, kami juga sudah menurunlan tim untuk memonitor itu. Untuk pelaksanaan pengamanan nantinya 2/3 kekuatan Polri akan dilibatkan," ucapnya.
Kapolda juga menyarankan agar pertemuan Forkopimda ini bisa dilaksanakan secara bersekinambungan sehingga dapat mengatasi jika ada masalah yang dihadapi Kalimantan Selatan.
"Harus ada pertemuan paling tidak 2 sampai 3 bulan sekali untuk membahas potensi apa saja yang dapat mengancam Kalimantan Selatan," sebutnya.
Sementara itu, Asisten Pembangunan Hermansyah menyarankan untuk tetap menjaga suasana kondusif, perlu adanya kesepatakan bersama antara Forkopimda dengan 4 Kabupaten yang menyelenggarakan pilkada.
"Menanggapi adanya riak-riak kecil di Kabupaten yang menyelenggarakan pilkada, dipandang perlu adanya kesepatakan bersama pilkada damai untuk tetap menjaga iklim sejuk dan kondusif," ucapnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kabinda Kalsel Brigjen Pol Ermayudi Sumarsono, Danrem 101 Antasari Kolonel Inf Yudianto Putrajaya.
Selain itu, Wakil Ketua II DPRD Kalsel Asbulah, Danlanud Syamsudin Noor Letkol Pnb Abdul Haris, Danlanal Banjarmasin Letkol Laut (P) Wijayanto, Komisaris KPU Kalsel Sukadji Budihardjo, Komisaris Bawaslu Kalsel Erna Kaspiyah, Asisten Pidana Khusus Kejati Kalsel Munaji.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Menurut gubernur di Banjarmasin Rabu, ada beberapa hal yang arus diantisipasi bersama, kemungkinan adanya potensi pelanggaran dalam tahapan Pilkada serentak, yang berisiko memunculkan konflik.
Untuk itu tambah dia, perlu diperlukan koordinasi yang intensif, dengan seluruh pihak penyelenggara pilkada, termasuk Bawaslu Kalsel, sehingga gejala dan potensi pelanggaran yang dapat memunculkan konflik bisa cepat diatasi.
"Saya yakin dan percaya berkat sinergi dan kekompakan antar anggota forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) provinsi kalimantan selatan kita dapat menjaga situasi dan kondisi daerah agar tetap kondusif,"ucapnya.
Sebelumnya, gubernur melaksanakan pertemuan dengan unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan.
Menurut Gubernur, pertemuan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus membicarakan beberapa hal penting, terkait dengan potensi rawan pilkada di 4 Kabupaten yaitu Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Tabalong.
"Pemprov Kalsel tidak bisa bekerja sendiri, tentu ada komponen yang bermitra untuk menciptakan kedamaian di Kalsel," katanya.
Kapolda Kalsel Brigjen Pol Rachmat Mulyana mengatakan, akan terus memonitor jika ada potensi-potensi dan gejala yang akan memunculkan konflik vertikal maupun horizontal.
"Kami juga meminta kepada Bawaslu Kalsel untuk memperhatikan riak-riak kecil yang ada kabupaten penyelenggara pilkada, kami juga sudah menurunlan tim untuk memonitor itu. Untuk pelaksanaan pengamanan nantinya 2/3 kekuatan Polri akan dilibatkan," ucapnya.
Kapolda juga menyarankan agar pertemuan Forkopimda ini bisa dilaksanakan secara bersekinambungan sehingga dapat mengatasi jika ada masalah yang dihadapi Kalimantan Selatan.
"Harus ada pertemuan paling tidak 2 sampai 3 bulan sekali untuk membahas potensi apa saja yang dapat mengancam Kalimantan Selatan," sebutnya.
Sementara itu, Asisten Pembangunan Hermansyah menyarankan untuk tetap menjaga suasana kondusif, perlu adanya kesepatakan bersama antara Forkopimda dengan 4 Kabupaten yang menyelenggarakan pilkada.
"Menanggapi adanya riak-riak kecil di Kabupaten yang menyelenggarakan pilkada, dipandang perlu adanya kesepatakan bersama pilkada damai untuk tetap menjaga iklim sejuk dan kondusif," ucapnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kabinda Kalsel Brigjen Pol Ermayudi Sumarsono, Danrem 101 Antasari Kolonel Inf Yudianto Putrajaya.
Selain itu, Wakil Ketua II DPRD Kalsel Asbulah, Danlanud Syamsudin Noor Letkol Pnb Abdul Haris, Danlanal Banjarmasin Letkol Laut (P) Wijayanto, Komisaris KPU Kalsel Sukadji Budihardjo, Komisaris Bawaslu Kalsel Erna Kaspiyah, Asisten Pidana Khusus Kejati Kalsel Munaji.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018