Pemprov Validasi Kawasan Kurang Layak Huni

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalsel Arifin Noor di Banjarbaru Rabu mengatakan, validasi data merupakan kegiatan penting agar berbagai program pemerintah tepat sasaran.

Menurut dia, Pemprov Kalsel kini sedang berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanahkan Undang- Undang No 23 Tahun 2014.

"Saat ini kami terus melakukan validasi data agar seluruh kawasan permukiman kurang layak huni di daerah ini terintegrasi dalam satu bank data," katanya.

Berdasarkan bank data tersebut, tambah Arifin, program penataan permukiman rakyat akan lebih mudah untuk dilaksanakan.

Menurut dia, program penataan kawasan permukiman kurang layak huni, merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang disenergikan dengan program pembangunan di tingkat daerah baik provinsi dan kabupaten/kota.

"Kita terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota se Kalsel termasuk dengan pihak terkait untuk penyempurnaan data tersebut," katanya.

Pendataan dan validasi kawasan permukiman untuk sementara telah dilakukan pada daerah ?daerah yang masuk dalam Program Banjarbakula yakni Kabupaten Banjar, Banjarmasin, Banjarbaru, dan Barito Kuala.

Pendataan dan verifikasi, tambah dia, akan terus dilanjutkan untuk seluruh kabupaten/kota se Kalsel.

Ditargetkan, validasi data kawasan permukiman kurang layak huni itu akan rampung di tahun 2018.

Dari data ini akan dimanfaatkan untuk program peningkatan penataan kualitas permukiman kumuh melalui perbaikan dan rehabilitasi prasarana dan utilitas, seperti perbaikan jalan lingkungan, drainase, penerangan jalan ruang terbuka nonhijau.

"Alhamdulillah program-program prioritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalsel, mendapat dukungan kepala daerah dan lembaga legislatif melalui alokasi anggaran yang proporsional," katanya.

Terkait dukungan tersebut, pria yang juga pernah menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Tabalong ini mengungkapkan, terima kasih dan penghargaan kepada kepala daerah dan anggota dewan serta seluruh pihak terkait yang mendukung kegiatan instansinya.

Dalam rangka mewujudkan semua program prioritas tersebut, tambah Arifin, pihaknya juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) internal melalui kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Kalsel Kurnadiansyah menambahkan, program Disperkim itu sangat sinergi dengan misi Pemprov Kalsel, khususnya misi ketiga yakni mengembangkan infrastruktur wilayah mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.