Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Kalangan legislatif Kotabaru, Kalimantan Selatan, mendorong pemerintah kabupaten setempat untuk mengoptimalkan usahanya menggali potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Hj Alfisah, Rabu berpendapat, PAD merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dalam rangka menjamin pembangunan yang berkelanjutan.
"Untuk itu diharapkan pemerintah daerah lebih optimal dalam menggali sumber-sumber keuangan, mengelola sekaligus perlu dalam pemanfaatan dan penggunaannya," kata H Genta Kusan saat membacakan laporan akhir dewan mewakili pimpinan sidang.
Menurutnya, tantangan dalam peningkatan pendapatan daerah, di antaranya PAD serta retribusi daerah perlu untuk digali lebih optimal, salah satunya melalui sektor-sektor yang belum digarap, seperti budi daya sarang burung walet.
Pajak bumi dan bangunan (PBB) yang tarifnya perlu adanya penyesuaian dengan keadaan fisik di lapangan. Demikian juga perlu antisipasi adanya pengurangan dana bagi hasil (DBH) kucuran dana dari pemerintah pusat yang tentu akan berimbas pada kemampuan APBD tahun 2018.
Perlu adanya terobosan terhadap pendapatan dari sektor royalti, di mana Kabupaten Kotabaru mendapatkan royalti yang cukup kecil. Sehingga perlu dicari penyebabnya serta mencari terobosan dan solusi kedepannya.
Terhadap pendapatan daerah, total pendapatan daerah pada RAPBD tahun anggaran 2018 sebesar Rp1,811 triliun, mengalami kenaikan sebesar 6,08 persen dari pendapatan APBD-P 2017.
Dalam kondisi seperti ini, wajib bersyukur dan tidak lupa diberikan apresiasi kepada pemda khusunya Badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kotabaru).
Namun di sisi lain akan tetap menjadi PR bersama untuk terus meningkatkan pendapatan daerah, baik dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, terlebih adalah pendapatan asli daerah.
Terkait dengan pendapatan, legislatif terus mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstenfikasi agar pendapatan asli daerah meningkat setiap tahunnya.
Meski tidak secara langsung berhubungan dengan PAD, namun para wakil rakyat menilai perlunya penataan dan optimalisasi terhadap lima perusahaan daerah (BUMD) yang sudah, sehingga dapat menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha serta mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka peningkatan PAD.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Hj Alfisah, Rabu berpendapat, PAD merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dalam rangka menjamin pembangunan yang berkelanjutan.
"Untuk itu diharapkan pemerintah daerah lebih optimal dalam menggali sumber-sumber keuangan, mengelola sekaligus perlu dalam pemanfaatan dan penggunaannya," kata H Genta Kusan saat membacakan laporan akhir dewan mewakili pimpinan sidang.
Menurutnya, tantangan dalam peningkatan pendapatan daerah, di antaranya PAD serta retribusi daerah perlu untuk digali lebih optimal, salah satunya melalui sektor-sektor yang belum digarap, seperti budi daya sarang burung walet.
Pajak bumi dan bangunan (PBB) yang tarifnya perlu adanya penyesuaian dengan keadaan fisik di lapangan. Demikian juga perlu antisipasi adanya pengurangan dana bagi hasil (DBH) kucuran dana dari pemerintah pusat yang tentu akan berimbas pada kemampuan APBD tahun 2018.
Perlu adanya terobosan terhadap pendapatan dari sektor royalti, di mana Kabupaten Kotabaru mendapatkan royalti yang cukup kecil. Sehingga perlu dicari penyebabnya serta mencari terobosan dan solusi kedepannya.
Terhadap pendapatan daerah, total pendapatan daerah pada RAPBD tahun anggaran 2018 sebesar Rp1,811 triliun, mengalami kenaikan sebesar 6,08 persen dari pendapatan APBD-P 2017.
Dalam kondisi seperti ini, wajib bersyukur dan tidak lupa diberikan apresiasi kepada pemda khusunya Badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kotabaru).
Namun di sisi lain akan tetap menjadi PR bersama untuk terus meningkatkan pendapatan daerah, baik dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, terlebih adalah pendapatan asli daerah.
Terkait dengan pendapatan, legislatif terus mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstenfikasi agar pendapatan asli daerah meningkat setiap tahunnya.
Meski tidak secara langsung berhubungan dengan PAD, namun para wakil rakyat menilai perlunya penataan dan optimalisasi terhadap lima perusahaan daerah (BUMD) yang sudah, sehingga dapat menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha serta mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka peningkatan PAD.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017