Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Legislatif Kabupaten Kotabaru mengkritisi kinerja sejumlah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) agar lebih dimaksimalkan, untuk menghindari keterlambatan pekerjaan dan serapan anggaran.
"Kinerja setiap SOPD hendaknya lebih dimaksimalkan dan ke depannya pekerjaan jangan sampai lagi terlambat," kata anggota DPRD Genta Kusan, Rabu.
Bagian lain kader Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menjelaskan, meminta setiap SOPD meningkatkan SDM pengelola, pemeriksa barang dan aset, guna membenahi aset daerah dengan baik dan akuntabel.
Selanjutnya pemda juga perlu membekali kepada aparatur pegawai keahlian agar dalam penyelenggaraan tugas secara profesional.
Masih terkait dengan ini, dewan juga menyebut bahwa agenda pokok yang terungkap di kebijakan ini belum terlihat program yang integral untuk menuntaskan jika disandingkan dengan prioritas, dan plafon anggaran. Prioritas anggaran belum menyentuh secara signifikan.
"Alhamdulillah perlahan proses pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar kecamatan menjadi prioritas pemerintah daerah saat ini," kata H Gegen.
Namun, perlu diimbangi dengan kinerja dinas terkait dalam suksesi program ini. Jangan sampai program tidak bisa dikerjakan hanya karena gagal lelang.
Maka hendaknya pelaksana program bisa sedini mungkin untuk melakukan proses lelang dan percepatan proses yang lain sehingga peran serta pihak ketiga sebagai pelaksana proyek (kontraktor) bisa maksimal dalam pengerjaan.
Selain itu proses pengawasan hendaknya juga dilakukan secara jujur dan akuntabel agar masyarakat sebagai penerima program bisa menikmati sarana jalan yang berkualitas sesuai dengan pagu anggaran.
Evaluasi kinerja SOPD hendaknya dilakukan secara kontinyu dan terprogram terutama dalam realisasi program. Menjadi catatan merah buat pelaksanaan anggaran pada tahun 2017 memiliki serapan yang sangat rendah.
Serapan yang rendah terhadap APBD menunjukkan kinerja SOPD yang rendah. Selain itu masyarakat sangat dirugikan sebagai penerima manfaat dari anggaran.
Apapun alasan teknis sulit untuk menjadi pembenaran dalam minimnya serapan anggaran, hanya alasan "force majure" yang bisa diterima.
Menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif sebagai pengguna anggaran untuk menggenjot programnya sehingga serapan bisa maksimal. Terutama pada bidang-bidang yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Terkait laporan akhir DPRD hendaknya benar-benar mendapat perhatian yang serius bagi pihak eksekutif.
"Hal ini kami sampaikan mengingat selama ini laporan akhir yang disampaikan DPRD tidak pernah ditindaklanjuti sehingga terkesan tanggapan ini hanya sekedar formalitas dalam setiap sidang paripurna," katanya.
Padahal apa yang ditanggapi DPRD merupakan temuan faktual di lapangan atau persoalan riil yang dihadapi oleh masyarakat sehingga perlu ada klarifikasi atau perlu ada tindak lanjut nyata dari pihak eksekutif.
Untuk itu dia minta setiap SOPD yang diberikan catatan atas laporan ini diharapkan dapat memperhatikan dan menindaklanjutinya dengan aksi langsung bukan dengan retorika?retorika belaka.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Kinerja setiap SOPD hendaknya lebih dimaksimalkan dan ke depannya pekerjaan jangan sampai lagi terlambat," kata anggota DPRD Genta Kusan, Rabu.
Bagian lain kader Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menjelaskan, meminta setiap SOPD meningkatkan SDM pengelola, pemeriksa barang dan aset, guna membenahi aset daerah dengan baik dan akuntabel.
Selanjutnya pemda juga perlu membekali kepada aparatur pegawai keahlian agar dalam penyelenggaraan tugas secara profesional.
Masih terkait dengan ini, dewan juga menyebut bahwa agenda pokok yang terungkap di kebijakan ini belum terlihat program yang integral untuk menuntaskan jika disandingkan dengan prioritas, dan plafon anggaran. Prioritas anggaran belum menyentuh secara signifikan.
"Alhamdulillah perlahan proses pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar kecamatan menjadi prioritas pemerintah daerah saat ini," kata H Gegen.
Namun, perlu diimbangi dengan kinerja dinas terkait dalam suksesi program ini. Jangan sampai program tidak bisa dikerjakan hanya karena gagal lelang.
Maka hendaknya pelaksana program bisa sedini mungkin untuk melakukan proses lelang dan percepatan proses yang lain sehingga peran serta pihak ketiga sebagai pelaksana proyek (kontraktor) bisa maksimal dalam pengerjaan.
Selain itu proses pengawasan hendaknya juga dilakukan secara jujur dan akuntabel agar masyarakat sebagai penerima program bisa menikmati sarana jalan yang berkualitas sesuai dengan pagu anggaran.
Evaluasi kinerja SOPD hendaknya dilakukan secara kontinyu dan terprogram terutama dalam realisasi program. Menjadi catatan merah buat pelaksanaan anggaran pada tahun 2017 memiliki serapan yang sangat rendah.
Serapan yang rendah terhadap APBD menunjukkan kinerja SOPD yang rendah. Selain itu masyarakat sangat dirugikan sebagai penerima manfaat dari anggaran.
Apapun alasan teknis sulit untuk menjadi pembenaran dalam minimnya serapan anggaran, hanya alasan "force majure" yang bisa diterima.
Menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif sebagai pengguna anggaran untuk menggenjot programnya sehingga serapan bisa maksimal. Terutama pada bidang-bidang yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Terkait laporan akhir DPRD hendaknya benar-benar mendapat perhatian yang serius bagi pihak eksekutif.
"Hal ini kami sampaikan mengingat selama ini laporan akhir yang disampaikan DPRD tidak pernah ditindaklanjuti sehingga terkesan tanggapan ini hanya sekedar formalitas dalam setiap sidang paripurna," katanya.
Padahal apa yang ditanggapi DPRD merupakan temuan faktual di lapangan atau persoalan riil yang dihadapi oleh masyarakat sehingga perlu ada klarifikasi atau perlu ada tindak lanjut nyata dari pihak eksekutif.
Untuk itu dia minta setiap SOPD yang diberikan catatan atas laporan ini diharapkan dapat memperhatikan dan menindaklanjutinya dengan aksi langsung bukan dengan retorika?retorika belaka.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017