Banjarbaru, (Antaranews Kalsel) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan tahun 2018 dirancang mengalami defisit sekitar Rp53,1 miliar akibat besarnya belanja dibandingkan pendapatan.
"Belanja daerah lebih besar dibandingkan pendapatan yang akan diperoleh, sehingga terjadi selisih yang menyebabkan defisit sebesar Rp53,1 miliar," ujar Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani di Banjarbaru, Ahad.
Ia mengatakan, pihaknya bersama Ketua DPRD Banjarbaru AR Iwansyah sudah menandatangani nota kesepakatan rancangan APBD 2018 pada sidang paripurna, Kamis (30/12).
Disebutkan, defisit terjadi karena belanja daerah yang disusun berdasarkan perkiraan pengeluaran daerah meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung ditargetkan Rp1,043 triliun.
Sementara, pendapatan daerah yang diperkirakan terealisasi selama satu tahun sepanjang 2018 sebesar Rp990,1 miliar sehingga menyebabkan selisih sebesar Rp53,1 miliar.
"Selisih yang menjadi defisit itu akan ditutupi melalui sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau Silpa sebesar Rp60,6 miliar yang dikurangi penyertaan modal Rp7,5 miliar," ujarnya.
Menurut wali kota, meski pun APBD mengalami defisit tetapi keseluruhan struktur anggaran kategori sehat dengan komposisi 61,8 persen belanja langsung dan 39,2 persen belanja tidak langsung.
"Belanja secara keseluruhan sebesar Rp1,043 triliun terdiri dari belanja tidak langsung Rp423,8 miliar atau 39,2 persen dan belanja langsung sebesar Rp619,4 miliar atau 61,8 persen," ucapnya.
Sedangkan dari sisi pendapatan telah ditargetkan sebesar Rp990,1 miliar yang terdiri dari PAD diproyeksikan Rp188,2 miliar, dana perimbangan Rp693,3 miliar dan lain-lain pendapatan Rp108,6 miliar.
Dikatakan, penetapan APBD yang dilakukan bersama-sama dengan wakil rakyat di DPRD Banjarbaru merupakan komitmen mewujudkan pembangunan yang merata bagi masyarakat.
"Kami bersama DPRD membahas anggaran bersama-sama sebagai wujud komitmen merealisasikan pembangunan yang hasilnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Banjarbaru," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Belanja daerah lebih besar dibandingkan pendapatan yang akan diperoleh, sehingga terjadi selisih yang menyebabkan defisit sebesar Rp53,1 miliar," ujar Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani di Banjarbaru, Ahad.
Ia mengatakan, pihaknya bersama Ketua DPRD Banjarbaru AR Iwansyah sudah menandatangani nota kesepakatan rancangan APBD 2018 pada sidang paripurna, Kamis (30/12).
Disebutkan, defisit terjadi karena belanja daerah yang disusun berdasarkan perkiraan pengeluaran daerah meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung ditargetkan Rp1,043 triliun.
Sementara, pendapatan daerah yang diperkirakan terealisasi selama satu tahun sepanjang 2018 sebesar Rp990,1 miliar sehingga menyebabkan selisih sebesar Rp53,1 miliar.
"Selisih yang menjadi defisit itu akan ditutupi melalui sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau Silpa sebesar Rp60,6 miliar yang dikurangi penyertaan modal Rp7,5 miliar," ujarnya.
Menurut wali kota, meski pun APBD mengalami defisit tetapi keseluruhan struktur anggaran kategori sehat dengan komposisi 61,8 persen belanja langsung dan 39,2 persen belanja tidak langsung.
"Belanja secara keseluruhan sebesar Rp1,043 triliun terdiri dari belanja tidak langsung Rp423,8 miliar atau 39,2 persen dan belanja langsung sebesar Rp619,4 miliar atau 61,8 persen," ucapnya.
Sedangkan dari sisi pendapatan telah ditargetkan sebesar Rp990,1 miliar yang terdiri dari PAD diproyeksikan Rp188,2 miliar, dana perimbangan Rp693,3 miliar dan lain-lain pendapatan Rp108,6 miliar.
Dikatakan, penetapan APBD yang dilakukan bersama-sama dengan wakil rakyat di DPRD Banjarbaru merupakan komitmen mewujudkan pembangunan yang merata bagi masyarakat.
"Kami bersama DPRD membahas anggaran bersama-sama sebagai wujud komitmen merealisasikan pembangunan yang hasilnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Banjarbaru," katanya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017