Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Fikri mengharapkan, rencana penyederhanaan golongan listrik jangan sampai memberatkan atau menambah berat beban masyarakat, terutama golongan ekonomi menengah ke bawah.
"Pada dasarnya kita menyambut positif rencana penyederhanaan golongan listrik sebagai salah satu upaya untuk lebih menyehatkan keuangan Perusaha Listrik Negara (PLN)," ujarnya di Banjarmasin, sebelum mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) di Jakarta, Selasa.
Bimtek dengan penyelenggara Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Jakarta, hingga 30 November 2017 itu untuk peningkatan kapasitas SDM anggota DPRD Kalsel.
Namun, lanjut wakil rakyat dari Partai Demokrat bergelar dokterandus itu, penyederhanaan golongan listrik tersebut hanya bagi mereka golongan ekonomi menengah ke atas, bukan secara umum hingga masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.
Karena itu, penggodokan rencana penyederhanaan golongan listrik tersebut harus dengan penuh pertimbangan dan keseksamaan agar tujuan yang baik jangan sebaliknya menimbulkan permasalahan, tutur anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk kelistrikan).
Pasalnya, menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel I/Kota Banjarmasin itu, listrik merupakan kebutuhan dalam era kemajuan sekarang dan akan datang.
Ia menambahkan, rencana penyederhanaan golongan listrik tersebut juga harus mempertimbangkan pengguna dari pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
"Jangan sampai karena beban dari golongan listrik yang digunakan UMKM menjadi golong tikar. Hal tersebut tentu akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kerakyatan," lanjut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalsel tersebut.
"Sementara UMKM juga mempunyai peran dalam menopang sektor non formal, dan ketika terjadi krisis ekonomi nasional beberapa tahun lalu, justru sektor non formal yang masih bisa bertahan," demikian Fikri.
Pendapat dan harapan serupa dari rekannya sesama anggota Komisi III DPRD Kalsel H Hormansyah SH SAg yang juga Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut.
Wakil rakyat asal dapil Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu menambahkan, agar PLN jangan semata berpikir menambah keuntungan, tetapi juga peningkatan pelayanan.
"Ini sudah tarif naik misalnya, tetapi pelayanan kurang maksimal, seperti masih sering mati menyala (byar pet), sehingga bukan saja bisa berdampak buruk terhadap kelengkapan elektronik, tetapi daya beban menjadi tinggi saat menyala kembali," demikian Hormansyah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Pada dasarnya kita menyambut positif rencana penyederhanaan golongan listrik sebagai salah satu upaya untuk lebih menyehatkan keuangan Perusaha Listrik Negara (PLN)," ujarnya di Banjarmasin, sebelum mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) di Jakarta, Selasa.
Bimtek dengan penyelenggara Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Jakarta, hingga 30 November 2017 itu untuk peningkatan kapasitas SDM anggota DPRD Kalsel.
Namun, lanjut wakil rakyat dari Partai Demokrat bergelar dokterandus itu, penyederhanaan golongan listrik tersebut hanya bagi mereka golongan ekonomi menengah ke atas, bukan secara umum hingga masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.
Karena itu, penggodokan rencana penyederhanaan golongan listrik tersebut harus dengan penuh pertimbangan dan keseksamaan agar tujuan yang baik jangan sebaliknya menimbulkan permasalahan, tutur anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk kelistrikan).
Pasalnya, menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel I/Kota Banjarmasin itu, listrik merupakan kebutuhan dalam era kemajuan sekarang dan akan datang.
Ia menambahkan, rencana penyederhanaan golongan listrik tersebut juga harus mempertimbangkan pengguna dari pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
"Jangan sampai karena beban dari golongan listrik yang digunakan UMKM menjadi golong tikar. Hal tersebut tentu akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kerakyatan," lanjut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalsel tersebut.
"Sementara UMKM juga mempunyai peran dalam menopang sektor non formal, dan ketika terjadi krisis ekonomi nasional beberapa tahun lalu, justru sektor non formal yang masih bisa bertahan," demikian Fikri.
Pendapat dan harapan serupa dari rekannya sesama anggota Komisi III DPRD Kalsel H Hormansyah SH SAg yang juga Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut.
Wakil rakyat asal dapil Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu menambahkan, agar PLN jangan semata berpikir menambah keuntungan, tetapi juga peningkatan pelayanan.
"Ini sudah tarif naik misalnya, tetapi pelayanan kurang maksimal, seperti masih sering mati menyala (byar pet), sehingga bukan saja bisa berdampak buruk terhadap kelengkapan elektronik, tetapi daya beban menjadi tinggi saat menyala kembali," demikian Hormansyah.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017