Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) berpendapat, perlindungan terhadap anak sekarang mendapat tantangan yang amat berat.
Pendapat tersebut dalam pemandangan umumnya terhadap Raperda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kalsel disampaikan pada rapat paripurna DPRD setempat yang dipimpin wakil ketuanya H Hamsyuri SH di Banjarmasin, Kamis.
Alasan Fraksi PDI-P DPRD Kalsel, bahwa pelindungan anak sekarang berat, karena di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang sedikit atau banyak bisa menimbulkan pengaruh buruk yang selalu mengintai mereka.
Sebagai contoh pengaruh pornografi, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, degradasi moral dan sebagainya, ujar Fraksi PDI-P DPRD Kalsel dalam pemandangan umumnya yang dibacakan H Bambang Priyono.
Oleh karenanya, menurut Fraksi PDI-P DPRD Kalsel yang diketuai H Syafruddin H Maming itu, harus ada kebijakan tepat untuk menangani permasalahan yang dapat mengancam sikap mental dan moralitas anak-anak selaku generasi muda harapan bangsa.
Mengenai pemberdayaan perempuan, Fraksi PDI-P mengingatkan, Perda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini nanti jangan hanya terori dan konsep di atas meja, namun harus ada intenaslisasi nilai-nilai tanggung jawab dalam setiap kebijakan pemerintah daerah.
Sebagai contoh di bidang perekonomian, peningkatan kualitas hidup perempuan juga dapat diejawantahkan dalam berbagai kebijakan yang menegaskan keberpihakan.
"Misalnya mengadakan kegiatan rutin, pelatihan-pelatihan, dan workshop (bengkel kerja) keterampilan perempuan yang bernilai ekonomis, agar ada peningkatan kemampuan perempuan," demikian wakil rakyat dari PDI-P.
Sementara Fraksi PKS DPRD Kalsel, dalam pemandangan umumnya berharap, agar Raperda pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memenuhi tiga
unsur strategi perlindungan, yakni pencegahan, penanganan dan pemulihan.
Begitu juga halnya dengan aspek pemberdayaan, semua definisi harus jelas dan terukur, tidak pandang bulu, sehingga seluruh aspek pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bisa maksimal dinaungi.
Fraksi PKS DPRD Kalsel yang diketuai H Riswandi SIP juga mengingatkan, isu-isu strategis yang senantiasa bersentuhan dengan perempuan dan anak hendaknya bisa diadvokasi dengan baik.
Selain itu, harus ada koordinasi, kerja sama dan keterpaduan antarunsur pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, lanjutnya dalam pemandangan umum yang dibacakan, Ir Danu Ismadi Saderi MS.
"Apalagi masalah pemberdayaan perempuan di Kalsel masih belum maksimal, terutama terkait dengan pemberdayaan perempuan pedesaan, banyak hal yang masih terasa janggal dan perlu dievaluasi bersama," demikian wakil rakyat dari PKS.
Hadir dalam rapat paripurna DPRD Kalsel itu, Asisten II Setdaprov tersebut H Hermansyah Manap mewakili Gubenrur setempat H Sahbirin Noor yang berhalangan datang karena ada kegiatan lain pada waktu bersamaan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Pendapat tersebut dalam pemandangan umumnya terhadap Raperda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kalsel disampaikan pada rapat paripurna DPRD setempat yang dipimpin wakil ketuanya H Hamsyuri SH di Banjarmasin, Kamis.
Alasan Fraksi PDI-P DPRD Kalsel, bahwa pelindungan anak sekarang berat, karena di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang sedikit atau banyak bisa menimbulkan pengaruh buruk yang selalu mengintai mereka.
Sebagai contoh pengaruh pornografi, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, degradasi moral dan sebagainya, ujar Fraksi PDI-P DPRD Kalsel dalam pemandangan umumnya yang dibacakan H Bambang Priyono.
Oleh karenanya, menurut Fraksi PDI-P DPRD Kalsel yang diketuai H Syafruddin H Maming itu, harus ada kebijakan tepat untuk menangani permasalahan yang dapat mengancam sikap mental dan moralitas anak-anak selaku generasi muda harapan bangsa.
Mengenai pemberdayaan perempuan, Fraksi PDI-P mengingatkan, Perda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini nanti jangan hanya terori dan konsep di atas meja, namun harus ada intenaslisasi nilai-nilai tanggung jawab dalam setiap kebijakan pemerintah daerah.
Sebagai contoh di bidang perekonomian, peningkatan kualitas hidup perempuan juga dapat diejawantahkan dalam berbagai kebijakan yang menegaskan keberpihakan.
"Misalnya mengadakan kegiatan rutin, pelatihan-pelatihan, dan workshop (bengkel kerja) keterampilan perempuan yang bernilai ekonomis, agar ada peningkatan kemampuan perempuan," demikian wakil rakyat dari PDI-P.
Sementara Fraksi PKS DPRD Kalsel, dalam pemandangan umumnya berharap, agar Raperda pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memenuhi tiga
unsur strategi perlindungan, yakni pencegahan, penanganan dan pemulihan.
Begitu juga halnya dengan aspek pemberdayaan, semua definisi harus jelas dan terukur, tidak pandang bulu, sehingga seluruh aspek pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bisa maksimal dinaungi.
Fraksi PKS DPRD Kalsel yang diketuai H Riswandi SIP juga mengingatkan, isu-isu strategis yang senantiasa bersentuhan dengan perempuan dan anak hendaknya bisa diadvokasi dengan baik.
Selain itu, harus ada koordinasi, kerja sama dan keterpaduan antarunsur pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, lanjutnya dalam pemandangan umum yang dibacakan, Ir Danu Ismadi Saderi MS.
"Apalagi masalah pemberdayaan perempuan di Kalsel masih belum maksimal, terutama terkait dengan pemberdayaan perempuan pedesaan, banyak hal yang masih terasa janggal dan perlu dievaluasi bersama," demikian wakil rakyat dari PKS.
Hadir dalam rapat paripurna DPRD Kalsel itu, Asisten II Setdaprov tersebut H Hermansyah Manap mewakili Gubenrur setempat H Sahbirin Noor yang berhalangan datang karena ada kegiatan lain pada waktu bersamaan.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017