Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Burhanuddin meminta Dinas Perhubungan (Dishub) setempat mengantisipasi terhadap dampak kemungkinan mogok massal taksi angkutan penumpang umum di provinsinya pada 1 November 2017.
Permintaan saat keluar dari ruangan kerjanya di Banjarmasin, Selasa, berkaitan dengan informasi rencana mogok massal taksi angkutan penumpang umum atas penolakan pemindahakan armada angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP) dari terminal Induk Banjarmasin ke Terminal Regional Kalsel.
"Dishub Kalsel perlu berkoordinasi dan bekerja sama dengan aparat terkait seperti Direktorat Lalu Lintas Polda setempat untuk mengantisipasi dampak negatif dari mogok massal taksi angkutan penumpang umum tersebut," pintanya.
"Kita tidak menginginkan, karena mogok massal taksi angkutan penumpang umum, warga yang mau bepergian menggunakan jasa transportasi tersebut menjadi kelimpungan atau terlantar," lanjut politikus senior Partai Golkar tersebut.
Oleh sebab itu Dishub bekerja sama dengan aparat terkait menyiapkan armada angkutan gratis atau murah bagi mereka yang mau bepergian tetapi terkendala mogok massal taksi angkutan penumpang umum, demikian Burhanuddin.
Pendapat atau saran serupa dari Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan, H Supian HK, seraya berharap, mogok massal taksi angkutan umum tidak terjadi.
Oleh karenanya wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong dari Partai Golkar itu mengimbau, para sopir/pemilik taksi angkutan penumpang umum membatalkan rencana mogok massal.
"Sebab mogok tersebut belum tentu menyelesaikan masalah. Tapi mari kita duduk bersama mencari solusi terbaik, supaya tidak merugikan pihak tertentu," demikian Supian HK.
Rencana mogok massal taksi angkutan umum seprovinsi tersebut pada 1 November 2017, sehari sebelum rencana pengoperasian terminal regional atau tipe A di Jalan A Yani Km17 Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalsel.
Selain mogok massal, sejumlah para sopir/pengguna jasa terminal Induk Banjarmasin bersama pengurus Organisasi Angkutan Darat (Organda) setempat bermaksud menemui anggota DPRD Kalsel, 1 November 2017.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Permintaan saat keluar dari ruangan kerjanya di Banjarmasin, Selasa, berkaitan dengan informasi rencana mogok massal taksi angkutan penumpang umum atas penolakan pemindahakan armada angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP) dari terminal Induk Banjarmasin ke Terminal Regional Kalsel.
"Dishub Kalsel perlu berkoordinasi dan bekerja sama dengan aparat terkait seperti Direktorat Lalu Lintas Polda setempat untuk mengantisipasi dampak negatif dari mogok massal taksi angkutan penumpang umum tersebut," pintanya.
"Kita tidak menginginkan, karena mogok massal taksi angkutan penumpang umum, warga yang mau bepergian menggunakan jasa transportasi tersebut menjadi kelimpungan atau terlantar," lanjut politikus senior Partai Golkar tersebut.
Oleh sebab itu Dishub bekerja sama dengan aparat terkait menyiapkan armada angkutan gratis atau murah bagi mereka yang mau bepergian tetapi terkendala mogok massal taksi angkutan penumpang umum, demikian Burhanuddin.
Pendapat atau saran serupa dari Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan, H Supian HK, seraya berharap, mogok massal taksi angkutan umum tidak terjadi.
Oleh karenanya wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong dari Partai Golkar itu mengimbau, para sopir/pemilik taksi angkutan penumpang umum membatalkan rencana mogok massal.
"Sebab mogok tersebut belum tentu menyelesaikan masalah. Tapi mari kita duduk bersama mencari solusi terbaik, supaya tidak merugikan pihak tertentu," demikian Supian HK.
Rencana mogok massal taksi angkutan umum seprovinsi tersebut pada 1 November 2017, sehari sebelum rencana pengoperasian terminal regional atau tipe A di Jalan A Yani Km17 Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalsel.
Selain mogok massal, sejumlah para sopir/pengguna jasa terminal Induk Banjarmasin bersama pengurus Organisasi Angkutan Darat (Organda) setempat bermaksud menemui anggota DPRD Kalsel, 1 November 2017.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017