Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) mengapresiasi terselenggaranya Kongres Sungai Indonesia (KSI) III yang diselenggarakan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 1-4 November 2017.
Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso saat hadir dipembukaan KSI III, Rabu mengatakan, melalui kegiatan itu makin menumbuhkan komunitas-komunitas pelestari sungai dari masyarakat yang sangat membantu program pemerintah pusat dalam memperbaiki kerusakan lingkungan.
"Seperti diketahui, panjang sungai di Indonesia lebih 38 ribu kilometer, tentunya pemerintah pusat tidak bisa melakukan pelestarian itu sendiri tanpa bantuan pemerintah daerah, dan yang terpenting dari itu tumbuhnya kesadaran masyarakat," ujarnya.
Imam mengungkapkan, adanya gelaran KSI hingga yang ketiga kalinya diselenggarakan di Kota Banjarmasin sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian sungai, di mana itu harus konsisten didukung.
"Kita harap imbas lebih luas atas diselenggarakannya acara ini yakni menyadarkan masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan ke sungai," paparnya.
Menurut Imam, penanganan terhadap kelestarian sungai memang memiliki banyak tantangan diberbagai daerah, karenanya karateristik budaya dan alamnya yang berbeda.
"Melalui kegiatan inilah saling bisa tukar pikiran dan pengalaman untuk bisa direalisasikan di daerah masing-masing, sebab sudah tercipta komitmen kuat di sini," ujarnya.
Imam menanggapi adanya wacana peserta kongres sungai untuk membentuk badan otoritas sungai, baginya hal tersebut tidak perlu.
"Kita dari pemerintah menginginkan dari masyarakat untuk lebih membumi, jangan dibentuk badan otoritas lagi, sebab ujung-ujungnya akan kembali kepemerintah yang berarti beban bagi APBN," ujarnya.
Sebab, tutur dia, pemerintah pusat melalui KemenPUPR sudah memiliki Balai Wilayah Sungai yang sudah ada di daerah masing-masing di Indonesia, sehingga penanganan terhadap pelestarian dan perbaikan sungai sudah ada anggarannya masing-masing.
"Jadi kami di Balai Sungai bisa melayani masyarakat, bisa bersinergi dengan komunitas-komunitas pelestari sungai, sehingga gerakan perlestarian sungai bisa cepat dilaksanakan," ungkap Imam.
Dia juga meminta, masyarakat juga ikut mengawasi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran sungai, sehingga tindakan dari pemerintah bisa cepat dilaksanakan untuk menyelamatkan kelestarian sungai di negeri ini.
"Sudah ada peningkatan pelestarian sungai saat ini, sebab sudah sangat besar kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebutuhan hidup mereka untuk air bersih ini tetap lestari, dan pemerintah pusat akan terus mendorong itu," ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso saat hadir dipembukaan KSI III, Rabu mengatakan, melalui kegiatan itu makin menumbuhkan komunitas-komunitas pelestari sungai dari masyarakat yang sangat membantu program pemerintah pusat dalam memperbaiki kerusakan lingkungan.
"Seperti diketahui, panjang sungai di Indonesia lebih 38 ribu kilometer, tentunya pemerintah pusat tidak bisa melakukan pelestarian itu sendiri tanpa bantuan pemerintah daerah, dan yang terpenting dari itu tumbuhnya kesadaran masyarakat," ujarnya.
Imam mengungkapkan, adanya gelaran KSI hingga yang ketiga kalinya diselenggarakan di Kota Banjarmasin sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian sungai, di mana itu harus konsisten didukung.
"Kita harap imbas lebih luas atas diselenggarakannya acara ini yakni menyadarkan masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan ke sungai," paparnya.
Menurut Imam, penanganan terhadap kelestarian sungai memang memiliki banyak tantangan diberbagai daerah, karenanya karateristik budaya dan alamnya yang berbeda.
"Melalui kegiatan inilah saling bisa tukar pikiran dan pengalaman untuk bisa direalisasikan di daerah masing-masing, sebab sudah tercipta komitmen kuat di sini," ujarnya.
Imam menanggapi adanya wacana peserta kongres sungai untuk membentuk badan otoritas sungai, baginya hal tersebut tidak perlu.
"Kita dari pemerintah menginginkan dari masyarakat untuk lebih membumi, jangan dibentuk badan otoritas lagi, sebab ujung-ujungnya akan kembali kepemerintah yang berarti beban bagi APBN," ujarnya.
Sebab, tutur dia, pemerintah pusat melalui KemenPUPR sudah memiliki Balai Wilayah Sungai yang sudah ada di daerah masing-masing di Indonesia, sehingga penanganan terhadap pelestarian dan perbaikan sungai sudah ada anggarannya masing-masing.
"Jadi kami di Balai Sungai bisa melayani masyarakat, bisa bersinergi dengan komunitas-komunitas pelestari sungai, sehingga gerakan perlestarian sungai bisa cepat dilaksanakan," ungkap Imam.
Dia juga meminta, masyarakat juga ikut mengawasi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran sungai, sehingga tindakan dari pemerintah bisa cepat dilaksanakan untuk menyelamatkan kelestarian sungai di negeri ini.
"Sudah ada peningkatan pelestarian sungai saat ini, sebab sudah sangat besar kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebutuhan hidup mereka untuk air bersih ini tetap lestari, dan pemerintah pusat akan terus mendorong itu," ucapnya.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017