Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H.Riswandi,SIP mengharapkan Hari Listrik Nasional 2017 agar dapat dijadikan momentum untuk menjadikan pelayanan publik bidang kelistrikan di wilayah Kalsel dan Kalteng semakin handal.
Sekretaris Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel itu di Banjarmasin, Jumat mengatakan upaya mewujudkan sistem kelistrikan yang semakin handal antara lain dengan terus menambah daya melalui pembangunan pembangkit tenaga listrik.
Selain itu, meningkatkan kinerja dalam pembenahan jaringan serta pembangkit sehingga dapat menghindari pemadaman bergilir dan sering menyala-mati-menyala (byar pet) atau paling tidak meminimalkan hal tersebut, tuturnya menjawab Antara Kalsel.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu, ketersediaan daya listrik untuk dua provinsi bertentangga (Kalsel dan Kalteng) buat sementara sudah memadai.
"Apalagi kalau semua sistem ketenagalistrikan wilayah Kalselteng interkoneksi secara penuh (termasuk Pusat Listrik Tenaga Uap/PLTU Pulang Pisau serta pembangkit di Bengkanai Kalteng) untuk kebutuhan rumah tangga umum sudah terpenuhi," ujarnya.
Tetapi ke depan atau lima sampai sepuluh tahun lagi, lanjutnya, daya ketenagalistrikan akan kembali kurang seiring pertumbuhan dan kemajuan pembangunan yang terus berkembang, seperti permukiman perumahan serta usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang membutuhkan listrik.
Oleh karena sejak dini, Kalsel harus membangun pembangkit listrik (power plant) sehingga persoalan masa lalu, seperti alasan kekuarang daya, pemadaman bergilir dan sering byar pet tidak terulang, demikian Riswandi.
Pendapat senada dari Fikri yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalsel seraya berharap, dalam memaknai HLN 2017 segera terbit Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Pasalnya Perda penyelenggaraan ketenagalistrikan tersebut nanti menjadi payung hukum bagi investor yang mau membangun pembangkit listrik, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu.
"Dengan banyak terbangunnya power plant, ke depan kita berharap tidak ada permasalahan ketenagalistrikan atau setidaknya dapat kita minimalkan," lanjut mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kalsel tersebut.
Sementara bahan baku, untuk membangun power plant tersebut bagi Kalsel tidak masalah, karena memiliki sumber daya energi, seperti tambang batu bara cukup potensial, yang selama ini untuk ekspor dan diantarpulaukan guna memenuhi kebutuhan daerah lain, demikian Fikri.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Sekretaris Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel itu di Banjarmasin, Jumat mengatakan upaya mewujudkan sistem kelistrikan yang semakin handal antara lain dengan terus menambah daya melalui pembangunan pembangkit tenaga listrik.
Selain itu, meningkatkan kinerja dalam pembenahan jaringan serta pembangkit sehingga dapat menghindari pemadaman bergilir dan sering menyala-mati-menyala (byar pet) atau paling tidak meminimalkan hal tersebut, tuturnya menjawab Antara Kalsel.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu, ketersediaan daya listrik untuk dua provinsi bertentangga (Kalsel dan Kalteng) buat sementara sudah memadai.
"Apalagi kalau semua sistem ketenagalistrikan wilayah Kalselteng interkoneksi secara penuh (termasuk Pusat Listrik Tenaga Uap/PLTU Pulang Pisau serta pembangkit di Bengkanai Kalteng) untuk kebutuhan rumah tangga umum sudah terpenuhi," ujarnya.
Tetapi ke depan atau lima sampai sepuluh tahun lagi, lanjutnya, daya ketenagalistrikan akan kembali kurang seiring pertumbuhan dan kemajuan pembangunan yang terus berkembang, seperti permukiman perumahan serta usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang membutuhkan listrik.
Oleh karena sejak dini, Kalsel harus membangun pembangkit listrik (power plant) sehingga persoalan masa lalu, seperti alasan kekuarang daya, pemadaman bergilir dan sering byar pet tidak terulang, demikian Riswandi.
Pendapat senada dari Fikri yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalsel seraya berharap, dalam memaknai HLN 2017 segera terbit Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Pasalnya Perda penyelenggaraan ketenagalistrikan tersebut nanti menjadi payung hukum bagi investor yang mau membangun pembangkit listrik, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu.
"Dengan banyak terbangunnya power plant, ke depan kita berharap tidak ada permasalahan ketenagalistrikan atau setidaknya dapat kita minimalkan," lanjut mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kalsel tersebut.
Sementara bahan baku, untuk membangun power plant tersebut bagi Kalsel tidak masalah, karena memiliki sumber daya energi, seperti tambang batu bara cukup potensial, yang selama ini untuk ekspor dan diantarpulaukan guna memenuhi kebutuhan daerah lain, demikian Fikri.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017