Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kasubdit Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara Direktorat Penyusunan APBN Direktorat Jendral Anggaran (DJA) Kurnia Chairi mengatakan kesenjangan pertumbuhan antarwilayah di Indonesia masih tinggi.
Berdasarkan data yang disampaikan Kurnia saat mejadi pembicara pada seminar Forum Ekonomi Kementerian Keuangan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis, penyumbang pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih didominasi Pulau Jawa yang mencapai 58,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Produk domestik bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.
Pertumbuhan tersebut, didukung oleh industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi yang berkembang cukup pesat.
Selanjutnya, adalah wilayah Sumatera dengan pertumbuhan 22,0 persen dari PDB, yang didukung oleh pertanian, industri pengolahan dan pertambangan.
Kemudian, Bali dan Nusa Tenggara (Nusra), dengan pertumbuhan 13,1 persen dari PDB didukung oleh pertanian, pariwisata dan perdagangan.
Sedangkan wilayah Kalimantan, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 7,9 persen terhadap PDB yang didukung oleh sektor, pertambangan, industri dan pertanian.
Disusul Sulawesi yang tumbuh 6,0 persen yang didukung oleh sektor, pertanian, konstruksi dan perdagangan.
Terakhir, Papua yang pertumbuhannya cukup rendah yaitu hanya, 2,5 persen terhadap PDB yang didukung oleh pertambangan, pertanian dan administrasi pemerintahan.
Mengurangi kesenjangan tersebut, pemerintah kini terus berupaya meningkatkan pembangunan terutama di luar Jawa baik itu infrastruktur, industri, pertanian dan lainnya.
Selain itu, pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan dengan melakukan berbagai program untuk menurunkan tingkat kemiskinan.
Berdasarkan makalahnya yang berjudul "Efketivitas Bantuan Sosial Dalam Pemerataan Kesejahteraan", Kurnia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi saat ini berhasil mengurangi kemiskinan.
Menurut dia, perekonomian Indonesia tumbuh cukup kuat dalam 10 tahun dengan rata-rata pertumbuhan 5,64 persen. Pertumbuhan tersebut mampu menurunkan kemiskinan, walaupun tidak signifikan.
Sesuai RPJMN 2015-2019, program penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mencapai tingkat kemiskinan 7,0-8,0 persen pada tahun 2019
Perlindungan Sosial
Berbagai program perlindungan sosial didesain untuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain, penyaluran kredit UMKM 2017 sebesar, UMKM Rp52,2 triliun dengan program subsidi bunga KUR dan IJP dengan sasaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro, KUR ritel dan KUR TKI.
Khusus subsidi bunga KUR sebesar Rp9 triliun, subsidi pupuk Rp31,2 triliun, benih Rp1,3 triliun, pajak Rp10,3 triliun, alokasi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) KUR Rp414,3 Miliar, tingkat suku bunga KUR ke end user 9 persen per tahun.
Sedangkan program Umum sebesar Rp93,5 triliun, untuk program subsidi BBM dan elpiji tabung 3 kilogram (kg) Rp32,3 triliun, BOS melalui Kemendikbud Rp45,1 triliun dan Kemenag Rp8,1 triliun, bantuan operasional PAUD Rp3,6 triliun dan subsidi PSO untuk PT Pelni Rp2,1 triliun, PT KAI Rp2,1 triliun dan LKBN Antara Rp165 miliar.
Program untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah sebesar Rp15,6 triliun melalui program sejuta rumah, dana bergulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp9,7 triliun, subsidi bantuan uang muka perumahan Rp2,2 triliun dan subsidi bunga kredit perumahan Rp3,7 triliun.
Program untuk masyarakat sangat miskin Rp 117,4 triliun dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah Rp15,6 triliun.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Berdasarkan data yang disampaikan Kurnia saat mejadi pembicara pada seminar Forum Ekonomi Kementerian Keuangan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis, penyumbang pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih didominasi Pulau Jawa yang mencapai 58,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Produk domestik bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.
Pertumbuhan tersebut, didukung oleh industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi yang berkembang cukup pesat.
Selanjutnya, adalah wilayah Sumatera dengan pertumbuhan 22,0 persen dari PDB, yang didukung oleh pertanian, industri pengolahan dan pertambangan.
Kemudian, Bali dan Nusa Tenggara (Nusra), dengan pertumbuhan 13,1 persen dari PDB didukung oleh pertanian, pariwisata dan perdagangan.
Sedangkan wilayah Kalimantan, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 7,9 persen terhadap PDB yang didukung oleh sektor, pertambangan, industri dan pertanian.
Disusul Sulawesi yang tumbuh 6,0 persen yang didukung oleh sektor, pertanian, konstruksi dan perdagangan.
Terakhir, Papua yang pertumbuhannya cukup rendah yaitu hanya, 2,5 persen terhadap PDB yang didukung oleh pertambangan, pertanian dan administrasi pemerintahan.
Mengurangi kesenjangan tersebut, pemerintah kini terus berupaya meningkatkan pembangunan terutama di luar Jawa baik itu infrastruktur, industri, pertanian dan lainnya.
Selain itu, pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan dengan melakukan berbagai program untuk menurunkan tingkat kemiskinan.
Berdasarkan makalahnya yang berjudul "Efketivitas Bantuan Sosial Dalam Pemerataan Kesejahteraan", Kurnia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi saat ini berhasil mengurangi kemiskinan.
Menurut dia, perekonomian Indonesia tumbuh cukup kuat dalam 10 tahun dengan rata-rata pertumbuhan 5,64 persen. Pertumbuhan tersebut mampu menurunkan kemiskinan, walaupun tidak signifikan.
Sesuai RPJMN 2015-2019, program penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mencapai tingkat kemiskinan 7,0-8,0 persen pada tahun 2019
Perlindungan Sosial
Berbagai program perlindungan sosial didesain untuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain, penyaluran kredit UMKM 2017 sebesar, UMKM Rp52,2 triliun dengan program subsidi bunga KUR dan IJP dengan sasaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro, KUR ritel dan KUR TKI.
Khusus subsidi bunga KUR sebesar Rp9 triliun, subsidi pupuk Rp31,2 triliun, benih Rp1,3 triliun, pajak Rp10,3 triliun, alokasi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) KUR Rp414,3 Miliar, tingkat suku bunga KUR ke end user 9 persen per tahun.
Sedangkan program Umum sebesar Rp93,5 triliun, untuk program subsidi BBM dan elpiji tabung 3 kilogram (kg) Rp32,3 triliun, BOS melalui Kemendikbud Rp45,1 triliun dan Kemenag Rp8,1 triliun, bantuan operasional PAUD Rp3,6 triliun dan subsidi PSO untuk PT Pelni Rp2,1 triliun, PT KAI Rp2,1 triliun dan LKBN Antara Rp165 miliar.
Program untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah sebesar Rp15,6 triliun melalui program sejuta rumah, dana bergulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp9,7 triliun, subsidi bantuan uang muka perumahan Rp2,2 triliun dan subsidi bunga kredit perumahan Rp3,7 triliun.
Program untuk masyarakat sangat miskin Rp 117,4 triliun dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah Rp15,6 triliun.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017