Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Partai Persatuan Pembangunan kubu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Romahurmuziy atau panggilan akrabnya Rommy optimistis akan bisa mengikuti Pemilu 2019.
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Selatan (Kalsel) Asbullah AS SH menyatakan optimistis tersebut saat mau keluar dari ruang kerjanya sebagai Wakil Ketua DPRD provinsi setempat di Banjarmasin, Kamis.
Optimistis itu berdasarkan yuridis formal maupun "de facto" atau pengakuan pemerintah Republik Indonesia yang mengakui hasil Mukramar Islah di Pondok Gede Jakarta.
"Baik berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang terakhir memenangkan PPP hasil Muktamar Islah di Pondok Gede Jakarta atau pimpinan Rommy," ujarnya.
Selain itu, PPP sudah lolos dari verifikasi administratif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan tinggal menunggu hasil verifikasi faktual. "Tetapi insya Allah lolos dalam verifikasi faktual serta bisa menjadi peserta Pemilu 2019," lanjutnya menjawab Antara Kalsel.
Mengenai PPP di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota atau Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dia menyatakan, tidak ada masalah dalam pendaftaran ke KPU daerah setempat.
"Kalau boleh meminjam istilah opini dari hasil auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap pemeriksaan keuangan pemerintahan daerah selama ini, PPP Kalsel termasuk Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," tuturnya sambil tersenyum.
Namun Asbullah tak bersedia bicara banyak dengan alasan karena sakit tenggorokan, sembari memegang tenggorokannya dan menyilakan menanyakan kepada anggota pengurus PPP Kalsel lain bila mau lebih rinci lagi.
Sementara hasil Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif 2014, PPP Kalsel tidak berhasil meningkatkan perolehan kursi baik pada DPRD provinsi setempat maupun DPR RI.
Pada Pemilu legislatif (Pileg) 2014, PPP Kalsel tetap hanya berhasil mendapatkan dua dari 11 jatah anggota DPR RI masing-masing H Syaifullah Tamliha (tiga periode), dan HM Aditya Lutfi Ariffin (dua periode).
Kemudian pada DPRD Kalsel dari 55 kursi, PPP mendapatkan tujuh, namun bisa mendapat jatah unsur pimpinan dewan, selebihnya Partai Golkar 13, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) delapan, Pertai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra masing-masing enam kursi.
Selain itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lima kursi, Partai Demokrat empat, NasDem tiga, Hanura dua dan Partai Amanat Nasional (PAN) satu kursi.
Begitu pula pada kabupaten/kota se-Kalsel, hanya di Kabupaten Balangan bagi PPP mendapatkan jatah kursi ketua DPRD setempat, selebihnya Partai Golkar sembilan, PDI-P dua, PKS dan NasDem masing-masing pada satu kabupaten.
Di Kalsel kantor PDI-P pada Kabupaten Tanah Laut (Tala) dan Tanah Bumbu (Tanbu), PKS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), serta NasDem di Kabupaten Kotabaru.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Selatan (Kalsel) Asbullah AS SH menyatakan optimistis tersebut saat mau keluar dari ruang kerjanya sebagai Wakil Ketua DPRD provinsi setempat di Banjarmasin, Kamis.
Optimistis itu berdasarkan yuridis formal maupun "de facto" atau pengakuan pemerintah Republik Indonesia yang mengakui hasil Mukramar Islah di Pondok Gede Jakarta.
"Baik berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang terakhir memenangkan PPP hasil Muktamar Islah di Pondok Gede Jakarta atau pimpinan Rommy," ujarnya.
Selain itu, PPP sudah lolos dari verifikasi administratif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan tinggal menunggu hasil verifikasi faktual. "Tetapi insya Allah lolos dalam verifikasi faktual serta bisa menjadi peserta Pemilu 2019," lanjutnya menjawab Antara Kalsel.
Mengenai PPP di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota atau Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dia menyatakan, tidak ada masalah dalam pendaftaran ke KPU daerah setempat.
"Kalau boleh meminjam istilah opini dari hasil auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap pemeriksaan keuangan pemerintahan daerah selama ini, PPP Kalsel termasuk Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," tuturnya sambil tersenyum.
Namun Asbullah tak bersedia bicara banyak dengan alasan karena sakit tenggorokan, sembari memegang tenggorokannya dan menyilakan menanyakan kepada anggota pengurus PPP Kalsel lain bila mau lebih rinci lagi.
Sementara hasil Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif 2014, PPP Kalsel tidak berhasil meningkatkan perolehan kursi baik pada DPRD provinsi setempat maupun DPR RI.
Pada Pemilu legislatif (Pileg) 2014, PPP Kalsel tetap hanya berhasil mendapatkan dua dari 11 jatah anggota DPR RI masing-masing H Syaifullah Tamliha (tiga periode), dan HM Aditya Lutfi Ariffin (dua periode).
Kemudian pada DPRD Kalsel dari 55 kursi, PPP mendapatkan tujuh, namun bisa mendapat jatah unsur pimpinan dewan, selebihnya Partai Golkar 13, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) delapan, Pertai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra masing-masing enam kursi.
Selain itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lima kursi, Partai Demokrat empat, NasDem tiga, Hanura dua dan Partai Amanat Nasional (PAN) satu kursi.
Begitu pula pada kabupaten/kota se-Kalsel, hanya di Kabupaten Balangan bagi PPP mendapatkan jatah kursi ketua DPRD setempat, selebihnya Partai Golkar sembilan, PDI-P dua, PKS dan NasDem masing-masing pada satu kabupaten.
Di Kalsel kantor PDI-P pada Kabupaten Tanah Laut (Tala) dan Tanah Bumbu (Tanbu), PKS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), serta NasDem di Kabupaten Kotabaru.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017