Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Berdasarkan penilaian suatu lembaga, penerapan pemerintahan elektronik atau e-government masih perlu peningkatan karena masih banyak layanan pemda ke masyarakat dengan cara manual.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel M Hawarie mengungkapkan, penerapan e-government masih memerlukan kajian dan perhatian semua stakeholder.
"E-government merupakan langkah pemerintah daerah untuk menuju smart city, jadi seharusnya kita sudah beralih ke elektronik dalam semua pelayanan publik dan sebagainya," kata Hawarie saat menjadi pembicara Seminar Nasional Ilmu Komputer: Peranan E-Government dalam Mewujudkan Good Governance Menuju Smart City" di Hotel Q Dafam Syariah Banjarbaru, Kamis (12/10).
Seminar tersebut diselenggarakan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
Selain Kadis Kominfo Kalsel, turut hadir sebagai pembicara Guru Besar UI dan Ketua APTIKOM Prof Zainal Hasibuan, Srie Dhiandhini dari Diskominfo Kota Bandung serta Vision Head and Vertical Apps Solution Indosat Oreedoo Bussiness Hendra Sumiarsa.
Dalam paparannya,Hawarie menyatakan jika e-government terlaksana secara menyeluruh, maka memudahkan pihaknya dan juga masyarakat dalam mengakses data secara cepat dan mudah.
Misalnya informasi tentang kebakaran hutan dan lahan, informasi layanan rumah sakit dan sebagainya. Dalam hal ini, imbuhnya, masyarakat perlu menguasai ilmu dan teknologi.
"Jadi data kabupaten dan provinsi juga mesti terkoneksi. Untuk itu, kerjasama antara pihak provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang komunikasi dan informasi juga perlu ditingkatkan dan disinergikan," jelasnya.
Sementara Dekan FMIPA ULM Heri Budi Santoso mengatakan, dari segi kesiapan infrastruktur dan anggaran, sebenarnya pemerintah dapat menerapkan e-government dan smart city.
Sedangkan Ketua Panitia Seminar Irwan Budiman mengakui, perlu peran dari perusahaan telekomunikasi termasuk PR bagi pemerintah daerah untuk mewujudkannya.
"Beberapa kendala penerapan layanan berbasis elektronik belum meratanya jaringan telekomunikasi terutama di daerah terpencil," bebernya.
Di sisi lain, Prof Zainal Hasibuan menambahkan, pemda harus membuat kerangka kerja dan menetapkan target untuk terealisasi, sehinga penerapan e-government dan smart city dapat berhasil.
"Banyak keuntungan penerapan e-government, di antaranya kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan serta biaya yang dapat ditekan," tandas Zainal.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel M Hawarie mengungkapkan, penerapan e-government masih memerlukan kajian dan perhatian semua stakeholder.
"E-government merupakan langkah pemerintah daerah untuk menuju smart city, jadi seharusnya kita sudah beralih ke elektronik dalam semua pelayanan publik dan sebagainya," kata Hawarie saat menjadi pembicara Seminar Nasional Ilmu Komputer: Peranan E-Government dalam Mewujudkan Good Governance Menuju Smart City" di Hotel Q Dafam Syariah Banjarbaru, Kamis (12/10).
Seminar tersebut diselenggarakan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
Selain Kadis Kominfo Kalsel, turut hadir sebagai pembicara Guru Besar UI dan Ketua APTIKOM Prof Zainal Hasibuan, Srie Dhiandhini dari Diskominfo Kota Bandung serta Vision Head and Vertical Apps Solution Indosat Oreedoo Bussiness Hendra Sumiarsa.
Dalam paparannya,Hawarie menyatakan jika e-government terlaksana secara menyeluruh, maka memudahkan pihaknya dan juga masyarakat dalam mengakses data secara cepat dan mudah.
Misalnya informasi tentang kebakaran hutan dan lahan, informasi layanan rumah sakit dan sebagainya. Dalam hal ini, imbuhnya, masyarakat perlu menguasai ilmu dan teknologi.
"Jadi data kabupaten dan provinsi juga mesti terkoneksi. Untuk itu, kerjasama antara pihak provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang komunikasi dan informasi juga perlu ditingkatkan dan disinergikan," jelasnya.
Sementara Dekan FMIPA ULM Heri Budi Santoso mengatakan, dari segi kesiapan infrastruktur dan anggaran, sebenarnya pemerintah dapat menerapkan e-government dan smart city.
Sedangkan Ketua Panitia Seminar Irwan Budiman mengakui, perlu peran dari perusahaan telekomunikasi termasuk PR bagi pemerintah daerah untuk mewujudkannya.
"Beberapa kendala penerapan layanan berbasis elektronik belum meratanya jaringan telekomunikasi terutama di daerah terpencil," bebernya.
Di sisi lain, Prof Zainal Hasibuan menambahkan, pemda harus membuat kerangka kerja dan menetapkan target untuk terealisasi, sehinga penerapan e-government dan smart city dapat berhasil.
"Banyak keuntungan penerapan e-government, di antaranya kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan serta biaya yang dapat ditekan," tandas Zainal.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017