Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kalimantan Selatan Muhammad Yusuf Effendi menyatakan, anggaran pendidikan di provinsinya selama ini dan rencana 2018 sesuai peraturan perundang-undangan atau mandatory budget.
"Anggaran bidang pendidikan di Kalimantan Selatan (Kalsel) 2018 sebesar Rp1 triliun lebih atau, sekitar 22,5 persen dari RAPBD," ujarnya dalam jumpa pers di Banjarbaru, Jumat.
Namun anggaran pendidikan tersebut juga berada pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) lain jajaran pemerintah provinsi (Pemprov), dan bukan keseluruhan dalam pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Sebagai contoh anggaran pendidikan itu juga terdapat pada Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah, serta Dinas Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, dan SOPD lain, tuturnya di ruang kerjanya di Banjarbaru (35 kilometer utara Banjarmasin).
Pernyataan itu menyanggah atau mengklarifikasi pemberitaan dari beberapa media massa di provinsi tersebut belakangan ini yang memberitakan anggaran pendidikan di Kalsel hanya sekitar tiga persen dari APBD setempat tahun 2018.
Oleh karenanya dia mengajak semua pihak agar memandang atau menghitung anggaran pendidikan itu secara holistik (keseluruhan atau satu kesatuan) tidak sepotong-sepotong.
Begitu pula dalam memandang anggaran pada Disdikbud Kalsel hendaknya secara holistik. "Sebab kalau memandang atau menghitung sepotong-sepotong bisa menimbulkan kesan kurang baik," katanya didampingi Sekretaris Disdikbud Iderus.
Ketika ditanya, apakah anggaran Disdikbud Kalsel dari APBD mengalami penurunan, M Yusuf yang baru menjabat kepala dinas tersebut tidak memberi jawaban, kecuali menyuruh menanyakan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
"Tetapi yang jelas, alokasi anggaran untuk Disdikbud Kalsel dari APBD provinsi cukup menunjang kegiatan operasional dinas," katanya didampingi Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Disdikbud Muhammadun.
Terpisah, Kabid Pembinaan SMA Disdikbud Kalsel menerangkan, pihaknya mengusul anggaran sebesar Rp100 miliar, namun hanya mendapatkan alokasi Rp10 miliar.
"Kawan-kawan wartawan mungkin bisa menghitung, apakah dana Rp10 miliar dapat maksimal menangani permasalahan 187 SMA yang terdapat di Kalsel," ucapnya singkat.
Sementara RAPBD Kalsel 2018 terdiri pendapatan Rp5,612 triliun lebih, sedangkan belanja Rp5,677 triliun lebih terdiri dari tidak langsung Rp3,484 triliun atau mengalami kenaikan Rp150 miliar, dan langsung Rp2,193 triliun.
Sebelumnya Sekretaris Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin mengaku prihatin karena alokasi anggaran Disdikbud setempat pada 2018 hanya sekitar tiga persen dari APBD provinsi setempat.
"Alokasi anggaran Disdikbud Kalsel dalam tiga tahun terakhur terus mengalami penurunan secara prosentasi," ujar politikus muda Partai Gerindra tersebut tanpa merinci.
"Kalau terus menurun, sementara beban tanggung jawab bertambah, mungkin sulit untuk meningkatan kualitas pendidikan di Kalsel. Karena dengan anggaran yang ada selama ini belum bisa memaksimalkan kualitas pendidikan di banua (daerah) kita," demikian Lutfi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Anggaran bidang pendidikan di Kalimantan Selatan (Kalsel) 2018 sebesar Rp1 triliun lebih atau, sekitar 22,5 persen dari RAPBD," ujarnya dalam jumpa pers di Banjarbaru, Jumat.
Namun anggaran pendidikan tersebut juga berada pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) lain jajaran pemerintah provinsi (Pemprov), dan bukan keseluruhan dalam pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Sebagai contoh anggaran pendidikan itu juga terdapat pada Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah, serta Dinas Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, dan SOPD lain, tuturnya di ruang kerjanya di Banjarbaru (35 kilometer utara Banjarmasin).
Pernyataan itu menyanggah atau mengklarifikasi pemberitaan dari beberapa media massa di provinsi tersebut belakangan ini yang memberitakan anggaran pendidikan di Kalsel hanya sekitar tiga persen dari APBD setempat tahun 2018.
Oleh karenanya dia mengajak semua pihak agar memandang atau menghitung anggaran pendidikan itu secara holistik (keseluruhan atau satu kesatuan) tidak sepotong-sepotong.
Begitu pula dalam memandang anggaran pada Disdikbud Kalsel hendaknya secara holistik. "Sebab kalau memandang atau menghitung sepotong-sepotong bisa menimbulkan kesan kurang baik," katanya didampingi Sekretaris Disdikbud Iderus.
Ketika ditanya, apakah anggaran Disdikbud Kalsel dari APBD mengalami penurunan, M Yusuf yang baru menjabat kepala dinas tersebut tidak memberi jawaban, kecuali menyuruh menanyakan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
"Tetapi yang jelas, alokasi anggaran untuk Disdikbud Kalsel dari APBD provinsi cukup menunjang kegiatan operasional dinas," katanya didampingi Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Disdikbud Muhammadun.
Terpisah, Kabid Pembinaan SMA Disdikbud Kalsel menerangkan, pihaknya mengusul anggaran sebesar Rp100 miliar, namun hanya mendapatkan alokasi Rp10 miliar.
"Kawan-kawan wartawan mungkin bisa menghitung, apakah dana Rp10 miliar dapat maksimal menangani permasalahan 187 SMA yang terdapat di Kalsel," ucapnya singkat.
Sementara RAPBD Kalsel 2018 terdiri pendapatan Rp5,612 triliun lebih, sedangkan belanja Rp5,677 triliun lebih terdiri dari tidak langsung Rp3,484 triliun atau mengalami kenaikan Rp150 miliar, dan langsung Rp2,193 triliun.
Sebelumnya Sekretaris Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin mengaku prihatin karena alokasi anggaran Disdikbud setempat pada 2018 hanya sekitar tiga persen dari APBD provinsi setempat.
"Alokasi anggaran Disdikbud Kalsel dalam tiga tahun terakhur terus mengalami penurunan secara prosentasi," ujar politikus muda Partai Gerindra tersebut tanpa merinci.
"Kalau terus menurun, sementara beban tanggung jawab bertambah, mungkin sulit untuk meningkatan kualitas pendidikan di Kalsel. Karena dengan anggaran yang ada selama ini belum bisa memaksimalkan kualitas pendidikan di banua (daerah) kita," demikian Lutfi.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017