Bupati Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Andi Rudi Latif membuka acara bimbingan teknis (Bimtek) Sistem Informasi E-Monev Pro 2026 untuk mewujudkan kinerja pemerintahan yang optimal dan profesional.
"Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) berbasis digital di Kabupaten Tanah Bumbu," kata Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif, di Batulicin Sabtu.
Ia mengatakan bimtek E-Monev Pro menjadi langkah strategis mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Digitalisasi pemantauan dan evaluasi memastikan program tepat sasaran, anggaran efisien, serta kinerja optimal.
Baca juga: Tanah Bumbu dukung gerakan Indonesia ASRI
Upaya ini diharapkan meningkatkan kepercayaan publik dan memberi dampak nyata bagi pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu.
Secara khusus, Bupati juga memberikan perhatian kepada para Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan di setiap perangkat daerah. Mereka disebut sebagai elemen teknokratik yang menentukan kualitas indikator kinerja, target tahunan, output dan outcome program, hingga integrasi perencanaan dengan penganggaran.
Kesalahan dalam menetapkan indikator atau target dinilai berpotensi berdampak pada ketidaktepatan kebijakan dan inefisiensi anggaran.
Bupati juga menegaskan pergeseran paradigma dari incremental planning menuju transformational planning.
Baca juga: Tanah Bumbu raih dua penghargaan percepatan pembangunan
Perencanaan tidak lagi sekadar menambah atau mengurangi program dari tahun sebelumnya, melainkan harus berani menciptakan perubahan nyata dalam struktur ekonomi, sosial, dan pelayanan publik. Begitu pula dengan penganggaran, yang harus beralih dari incremental budgeting menjadi outcome-based budgeting.
Digitalisasi menjadi salah satu penekanan utama dalam bimtek tersebut. E-Monev dan e-SAKIP dipandang bukan sekadar aplikasi, melainkan platform manajemen kinerja berbasis data real time yang memungkinkan pimpinan daerah memantau capaian program, realisasi anggaran, risiko keterlambatan, serta performa perangkat daerah secara terintegrasi.
Bupati menyampaikan lima arahan strategis, yakni perencanaan berbasis data dan bukti, indikator kinerja yang SMART, penganggaran yang dikaitkan dengan outcome, evaluasi independen yang ditindaklanjuti, serta tanggung jawab kolektif seluruh pimpinan perangkat daerah terhadap hasil kinerja.
Ia juga mengajak seluruh peserta bimtek untuk menjadi perencana strategis, manajer kinerja, dan agen transformasi birokrasi. Setelah kegiatan ini, setiap perangkat daerah diminta memperbaiki indikator kinerja, mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran, serta menggunakan e-SAKIP dan e-Monev secara disiplin dengan pendampingan berkelanjutan dari Inspektorat dan Bagian Organisasi.
"Kami berkomitmen membangun birokrasi yang cepat, profesional, adaptif, kolaboratif, dan berbasis data demi mewujudkan pembangunan daerah yang berdampak nyata bagi masyarakat," tutupnya.
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2026