Banjarbaru, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kota Banjarbaru berupaya meningkatkan ketahanan pangan daerah antara lain dengan melaksanakan work shop yang dihadiri oleh seluruh pihak terkait dari Pemerintah Provinsi maupun Kota Banjarbaru.
Wali Kota Banjarbaru yang diwakili oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Ir Muhammad Rutam mengatakan, peserta workshop Ketahanan Pangan diikuti oleh Kepala SKPD terkait.
Selain itu, juga camat, lurah dan Kepala UPT se Kota Banjarbaru, sedangkan narasumber dari Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Ir H Fauzi Mahfoedz MS.
Rutam mengatakan, dalam rangka penyelenggaraan pangan, pemerintah berperan mengatur dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha untuk dapat bersama mewujudkan ketahanan pangan nasional, karena pangan merupakan salah satu dari 5 sektor prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
Kunci utama pencapaian ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan ialah terpenuhinya ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri.
Untuk itulah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dengan tugas dan fungsi utamanya adalah mendukung pemerintah dalam mewujudkan cita-cita pembangunan ketahanan pangan dan gizi yang meliputi penyediaan, distribusi, cadangan, penganekaragaman konsumsi, pencegahan serta penanggulangan masalah dan gizi.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,turut memperkuat dengan menetapkan pangan sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Dewan Ketahanan Pangan Kota Banjarbaru bertugas untuk membantu wali kota dalam merumuskan program dan kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dengan memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi.
Juga merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan sektor swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pangan serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian program pembangunan pangan di tingkat kota.
Mengingat pentingnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai lembaga koordinasi lintas sektor, maka melalui forum ini diharapkan terbentuk sinergitas kebijakan, program dan kegiatan dari masing-masing instansi yang terlibat dalam pencapaian ketahanan pangan kemandirian pangan dan kedaulatan pangan di Kota Banjarbaru.
Acara tersebut juga dihadiri Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Ir H Fauzi Mahfoedz MS dan Kabid Ketahanan Pangan Ir Hj Emy Mariyani.
Kabid Ketahanan Pangan Ir Hj Emy Mariyani, Dewan Ketahanan Pangan (DKP) telah dibentuk dan ada SK dari pemerintah Kota Banjarbaru, untuk dapat berperan dalam menjaga ketahanan pangan di Banjarbaru./D
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Wali Kota Banjarbaru yang diwakili oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Ir Muhammad Rutam mengatakan, peserta workshop Ketahanan Pangan diikuti oleh Kepala SKPD terkait.
Selain itu, juga camat, lurah dan Kepala UPT se Kota Banjarbaru, sedangkan narasumber dari Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Ir H Fauzi Mahfoedz MS.
Rutam mengatakan, dalam rangka penyelenggaraan pangan, pemerintah berperan mengatur dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha untuk dapat bersama mewujudkan ketahanan pangan nasional, karena pangan merupakan salah satu dari 5 sektor prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
Kunci utama pencapaian ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan ialah terpenuhinya ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri.
Untuk itulah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dengan tugas dan fungsi utamanya adalah mendukung pemerintah dalam mewujudkan cita-cita pembangunan ketahanan pangan dan gizi yang meliputi penyediaan, distribusi, cadangan, penganekaragaman konsumsi, pencegahan serta penanggulangan masalah dan gizi.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,turut memperkuat dengan menetapkan pangan sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Dewan Ketahanan Pangan Kota Banjarbaru bertugas untuk membantu wali kota dalam merumuskan program dan kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dengan memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi.
Juga merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan sektor swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pangan serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian program pembangunan pangan di tingkat kota.
Mengingat pentingnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai lembaga koordinasi lintas sektor, maka melalui forum ini diharapkan terbentuk sinergitas kebijakan, program dan kegiatan dari masing-masing instansi yang terlibat dalam pencapaian ketahanan pangan kemandirian pangan dan kedaulatan pangan di Kota Banjarbaru.
Acara tersebut juga dihadiri Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Ir H Fauzi Mahfoedz MS dan Kabid Ketahanan Pangan Ir Hj Emy Mariyani.
Kabid Ketahanan Pangan Ir Hj Emy Mariyani, Dewan Ketahanan Pangan (DKP) telah dibentuk dan ada SK dari pemerintah Kota Banjarbaru, untuk dapat berperan dalam menjaga ketahanan pangan di Banjarbaru./D
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017