Wabup:RAPBD 2018 Belum Seimbang

Amuntai, (Antaranews.Kalsel) -Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan meminta masyarakat memaklumi jika pada Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 masih belum seimbang antara belanja dan pendapatan sehingga defisit masih terjadi.

Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Husairi Abdi di Amuntai, Selasa mengatakan, belum seimbangnya belanja dan pendapatan disebabkan belum sempurnanya penyusunan anggaran pendapatan daerah.

"Pendapatan daerah ditarget menurun, diantaranya karena hasil pengelolaan kekayaan daerah dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak diestimasi menurun," ujar Husairi Abdi.

Husairi mengatakan, pendapatan daerah menurun juga dikarenakan belum dimasukannya Dana Alokasi Khusus (DAK) disebabkan belum ditetapkan jumlahnya oleh pemerintah pusat.

Diterangkan, dana pengelolaan kekayaan daerah  di estimasi turun sekitar 14,19% dan dana bagi hasil pajak/ dana bagi hasil bukan pajak yang juga turun sekitar 2,08%.

Ia menyampaikan, Pendapatan Daerah pada APBD 2018 ditarget sebesar Rp903.607.428.643 menurun sebesar Rp12.904.342.675 atau 1,41% dari APBD murni 2017.

"Hendaknya ini dimaklumi, sehingga dalam struktur RAPBD 2018 defisit belanja tetap terjadi,"kata Husairi. 

Namun kondisi RAPBD 2018 ini, lanjutnya, bisa memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan kreativitas dalam menggali sumber-sumber pendapatan dan meningkatkan kesadaran perlunya kebersamaan dalam membangun daerah ditengah keterbatasan anggaran.

Husairi melanjutkan, pada RAPBD 2018 belanja daerah dianggarkan sebesar Rp996.012.928.643 terjadi kenaikan dibanding belanja APBD murni 2017 sebesar Rp3.270.739.487 atau 0,33%.

Anggaran belanja ini, kata Husairi, terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp629.680.652.882 dan belanja langsung sebesar Rp366.332.275.761.

Belanja tidak langsung terdiri belanja pegawai Rp397 M lebih, belanja hibah sekitar Rp2,7 M, Belanja bantuan sosial Rp4,4 M, belanja bagi hasil kepada pemerintah provinsi/kabupaten/ desa sebesar Rp1,5 M, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp220 M dan belanja tidak terduga Rp3 M.

Sedang belanja langsung, sambung Husairi, terdiri belanja pegawai sekitar Rp36,5 M, belanja barang dan jasa Rp242 M lebih dan belanja modal Rp87,4 M.

Disampaikannya pula, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menutupi defisit anggaran belanja daerah yang berjumlah Rp92.405.500.000 menggunakan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran 2017.