Kotabaru (Antaranews Kalsel) - Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, menegaskan akan menolak Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diajukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat, karena dinilai RKA yang diajukan bukan prioritas.
Ketua Komisi III DPRD Kotabaru, Denny Hendro Kurnianto, Selasa, mengatakan anggaran 2017 yang diajukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) sebesar Rp21 miliar, dan usulan pada APBD-Perubahan sebesar Rp7 miliar.
"Namun melihat sejumlah program belanja yang diusulkan, hampir tidak masuk dalam kategori urgent atau mendesak, sehingga dipastikan 90 persen kami tolak," kata Denny.
Menurutnya, masih banyak program-program yang lebih urgen dan mendesak untuk dimasukkan dalam belanja dengan pertimbangan prioritas, dan berdampak pada untuk meningkatkan pendapatan.
Dengan anggaran yang diajukan sebear itu, lanjut Denny, pada rapat kerja dengan Komisi III, ternyata tidak sebanding dengan pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp140 juta.
Padahal, Kabupaten Kotabaru yang begitu luas dan banyak potensi wisata alam yang bisa dijadikan destinasi andalan. Sangat jauh berbeda dengan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
Meski potensi wisata alam tidak sebanyak Kotabaru, namun khusus sektor pariwisata di daerah tersebut mampu menghasilkan pendapatan daerah Rp6,5 miliar.
"Bahkan dari penjelasan kepala dinas setempat, pihaknya optimis pendapatan dari pariwisata 2017 sampai Rp10 miliar, karena hingga akhir Juli kemarin sudah mencapai Rp6 miliar," jelas Denny seraya menjelaskan pagu anggaran belanja dinas tersebut sebesar Rp25 miliar.
Artinya, setiap belanja yang dilakukan Disbudpar Mojokerto, benar-benar bereffect pada peningkatan pendapatan, dengan berbagai strategi dan program kerja yang inovatif.
Oleh karenanya, terkait dengan program kerja Disbudpar Kotabaru, politisi Partai PPP ini berharap agar menyontoh daerah-daerah yang dinilai berhasil dalam menerapkan kinerja, salah satunya Kabupaten Mojokerto.
"Jadi jangan hanya mengedepankan proyek yang orientasinya untuk icon atau pencitraan, tapi yang jauh lebih penting adalah untuk kemajuan daerah dan masyarakat," jelasnya.
Karena jika melihat kondisi nyata di lapangan, masih banyak infrastruktur yang jauh dari layak, khususnya di daerah terpencil yang sebagian besar daerah pemilihan (Dapil) satu.
Lebih lanjut Denny mengungkapkan, seiring dengan dinamika perkembangan zaman, saat ini destinasi wisata cenderung pada eksplorasi pariwisata yang berbasis pada alam.
Dengan kata lain, potensi sumber daya alam yang ada, sudah menjadi modal yang besar untuk menjadikan sumber pendapatan bagi daerah, tentunya jika dikelola secara benar dan profesional.
"Sehingga tidak perlu harus berinvestasi dengan dana besar, seperti membangun wahana rekreasi dengan infrastruktur yang mahal, tapi cukup `memoles` potensi alam yang ada, yang penting wisatawan suka," jelas Denny.
Dia menyontohkan daerah-daerah lain yang cukup hanya membuatkan sarana atau tempat berselfi di satu tempat yang bagus, maka pasti dikunjungi wisatawan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Ketua Komisi III DPRD Kotabaru, Denny Hendro Kurnianto, Selasa, mengatakan anggaran 2017 yang diajukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) sebesar Rp21 miliar, dan usulan pada APBD-Perubahan sebesar Rp7 miliar.
"Namun melihat sejumlah program belanja yang diusulkan, hampir tidak masuk dalam kategori urgent atau mendesak, sehingga dipastikan 90 persen kami tolak," kata Denny.
Menurutnya, masih banyak program-program yang lebih urgen dan mendesak untuk dimasukkan dalam belanja dengan pertimbangan prioritas, dan berdampak pada untuk meningkatkan pendapatan.
Dengan anggaran yang diajukan sebear itu, lanjut Denny, pada rapat kerja dengan Komisi III, ternyata tidak sebanding dengan pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp140 juta.
Padahal, Kabupaten Kotabaru yang begitu luas dan banyak potensi wisata alam yang bisa dijadikan destinasi andalan. Sangat jauh berbeda dengan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
Meski potensi wisata alam tidak sebanyak Kotabaru, namun khusus sektor pariwisata di daerah tersebut mampu menghasilkan pendapatan daerah Rp6,5 miliar.
"Bahkan dari penjelasan kepala dinas setempat, pihaknya optimis pendapatan dari pariwisata 2017 sampai Rp10 miliar, karena hingga akhir Juli kemarin sudah mencapai Rp6 miliar," jelas Denny seraya menjelaskan pagu anggaran belanja dinas tersebut sebesar Rp25 miliar.
Artinya, setiap belanja yang dilakukan Disbudpar Mojokerto, benar-benar bereffect pada peningkatan pendapatan, dengan berbagai strategi dan program kerja yang inovatif.
Oleh karenanya, terkait dengan program kerja Disbudpar Kotabaru, politisi Partai PPP ini berharap agar menyontoh daerah-daerah yang dinilai berhasil dalam menerapkan kinerja, salah satunya Kabupaten Mojokerto.
"Jadi jangan hanya mengedepankan proyek yang orientasinya untuk icon atau pencitraan, tapi yang jauh lebih penting adalah untuk kemajuan daerah dan masyarakat," jelasnya.
Karena jika melihat kondisi nyata di lapangan, masih banyak infrastruktur yang jauh dari layak, khususnya di daerah terpencil yang sebagian besar daerah pemilihan (Dapil) satu.
Lebih lanjut Denny mengungkapkan, seiring dengan dinamika perkembangan zaman, saat ini destinasi wisata cenderung pada eksplorasi pariwisata yang berbasis pada alam.
Dengan kata lain, potensi sumber daya alam yang ada, sudah menjadi modal yang besar untuk menjadikan sumber pendapatan bagi daerah, tentunya jika dikelola secara benar dan profesional.
"Sehingga tidak perlu harus berinvestasi dengan dana besar, seperti membangun wahana rekreasi dengan infrastruktur yang mahal, tapi cukup `memoles` potensi alam yang ada, yang penting wisatawan suka," jelas Denny.
Dia menyontohkan daerah-daerah lain yang cukup hanya membuatkan sarana atau tempat berselfi di satu tempat yang bagus, maka pasti dikunjungi wisatawan.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017