Marabahan, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, mengoperasikan fery untuk menyeberangkan masyarakat pascaambruknya jembatan desa Bangkit Baru - Tanipah, Kecamatan Mandastana.
Gerak cepat Pemkab Batola dalam menyediakan ferry penyeberangan mendapat sambutan positif para anggota Komisi V DPR-RI.
Demikian pula terhadap cepatnya upaya pemkab melakukan koordinasi dengan Balai Besar Jalan Wilayah XI Banjarmasin untuk penelitian penyebab ambruknya jembatan juga mendapat penilaian yang baik.
"Paling tidak itu memberi gambaran pemkab telah berupaya cepat mengatasi pasca ambruknya jembatan terutama dampak terhadap masyakat," puji salah seorang anggota Komisi V DPRRI, Nusyirwan Soejono, Jumat (25/8).
Walau memuji langkah sigap yang dilakukan, anggota DPR-RI dari Fraksi PDI-P itu mengharapkan pemkab segera membuatkan jembatan darurat.
"Kami lihat tadi ada ferry, itu sudah bagus. Namun baiknya lagi kalau masyarakat dibuatkan jembatan darurat apa dalam bentuk jembatan belly atau jembatan rangka baja ringan atau lainnya," katanya saat berada di kediaman Bupati H Hasanuddin Murad di Marabahan.
Langkah-langkah Pemkab Batola yang telah berkoordinasi dengan Balai Besar Jalan dalam kepentingan investigasi penyelidikan penyebab ambruknya jembatan juga diberi respon positif dari Ketua Komisi V DPRRI, Fary Djemy Francis.
Hanya saja, anggota DPR-RI dari Fraksi Gerindra itu mengatakan, ketentuan Undang-Undang No. 2/2017 tentang jasa konstruksi, langkah yang harus dilakukan pascaambruknya jembatan dengan melaporkannya kejadian ke Menteri PUPR.
Selanjutnya, Menteri PUPR bisa menerjukan tim ahli yang bekerja untuk melakukan penelitian penyebab kegagalan bangunan, menetapkan tingkat keruntuhan dan atau tingkat kerugian.
Selain itu, menetapkan siapa yang bertanggungjawab, melaporkan hasil penelitian kepada SKPD dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, serta memberikan rekomendasi kepada Menteri.
"Menteri PUPR harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 30 hari sejak diterimanya laporan agar tim ahli bisa menyelesaiakan tugasnya selama 90 hari," katanya sembari menjelaskan tim ahli yang ditunjuk tentu yang memiliki sertifikat kompetensi.
Sebelumnya, Bupati Batola H Hasanuddin Murad mengaku kaget atas ambruknya jembatan Bangkit Baru – Tanipah tersebut.
Ia juga menjelaskan telah melakukan kerjasama dengan Balai Besar Jalan Wilayah XI Banjarmasin untuk melakukan penelitian terhadap penyebab ambruknya jembatan agar bisa secara komprehensif dan menyeluruh.
Namun jika langkah-langkah yang dilaksanakan tersebut belum memenuhi ketentuan, mantan anggota Komisi V DPR-RI itu pun menyatakan, dengan berkolaborasi dengan pihak balai besar.
Selain itu, selalu berusaha memenuhi ketentuan dengan mengajukan permohonan ke Kementerian PUPR untuk langkah-langkah yang dilaksanakan agar sesuai prosedur serta ketentuan UU No.2/2017 tentang jasa konstruksi.
Terkait pembuatan jembatan darurat untuk kelancaran transportasi masyarakat, mantan Dosen Fakultas Hukum ULM itu menyatakan, dalam waktu segera akan berupaya membangunkan jembatan alternatif tersebut.
"Insya Allah dalam waktu segera kita akan membuatkan jembatan itu dengan lokasi sedikit bergeser. Paling tidak untuk kendaraan roda dua bisa lewat," katanya, sembari menambahkan, sementara untuk roda empat bisa melewati Desa Ramania
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Gerak cepat Pemkab Batola dalam menyediakan ferry penyeberangan mendapat sambutan positif para anggota Komisi V DPR-RI.
Demikian pula terhadap cepatnya upaya pemkab melakukan koordinasi dengan Balai Besar Jalan Wilayah XI Banjarmasin untuk penelitian penyebab ambruknya jembatan juga mendapat penilaian yang baik.
"Paling tidak itu memberi gambaran pemkab telah berupaya cepat mengatasi pasca ambruknya jembatan terutama dampak terhadap masyakat," puji salah seorang anggota Komisi V DPRRI, Nusyirwan Soejono, Jumat (25/8).
Walau memuji langkah sigap yang dilakukan, anggota DPR-RI dari Fraksi PDI-P itu mengharapkan pemkab segera membuatkan jembatan darurat.
"Kami lihat tadi ada ferry, itu sudah bagus. Namun baiknya lagi kalau masyarakat dibuatkan jembatan darurat apa dalam bentuk jembatan belly atau jembatan rangka baja ringan atau lainnya," katanya saat berada di kediaman Bupati H Hasanuddin Murad di Marabahan.
Langkah-langkah Pemkab Batola yang telah berkoordinasi dengan Balai Besar Jalan dalam kepentingan investigasi penyelidikan penyebab ambruknya jembatan juga diberi respon positif dari Ketua Komisi V DPRRI, Fary Djemy Francis.
Hanya saja, anggota DPR-RI dari Fraksi Gerindra itu mengatakan, ketentuan Undang-Undang No. 2/2017 tentang jasa konstruksi, langkah yang harus dilakukan pascaambruknya jembatan dengan melaporkannya kejadian ke Menteri PUPR.
Selanjutnya, Menteri PUPR bisa menerjukan tim ahli yang bekerja untuk melakukan penelitian penyebab kegagalan bangunan, menetapkan tingkat keruntuhan dan atau tingkat kerugian.
Selain itu, menetapkan siapa yang bertanggungjawab, melaporkan hasil penelitian kepada SKPD dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, serta memberikan rekomendasi kepada Menteri.
"Menteri PUPR harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 30 hari sejak diterimanya laporan agar tim ahli bisa menyelesaiakan tugasnya selama 90 hari," katanya sembari menjelaskan tim ahli yang ditunjuk tentu yang memiliki sertifikat kompetensi.
Sebelumnya, Bupati Batola H Hasanuddin Murad mengaku kaget atas ambruknya jembatan Bangkit Baru – Tanipah tersebut.
Ia juga menjelaskan telah melakukan kerjasama dengan Balai Besar Jalan Wilayah XI Banjarmasin untuk melakukan penelitian terhadap penyebab ambruknya jembatan agar bisa secara komprehensif dan menyeluruh.
Namun jika langkah-langkah yang dilaksanakan tersebut belum memenuhi ketentuan, mantan anggota Komisi V DPR-RI itu pun menyatakan, dengan berkolaborasi dengan pihak balai besar.
Selain itu, selalu berusaha memenuhi ketentuan dengan mengajukan permohonan ke Kementerian PUPR untuk langkah-langkah yang dilaksanakan agar sesuai prosedur serta ketentuan UU No.2/2017 tentang jasa konstruksi.
Terkait pembuatan jembatan darurat untuk kelancaran transportasi masyarakat, mantan Dosen Fakultas Hukum ULM itu menyatakan, dalam waktu segera akan berupaya membangunkan jembatan alternatif tersebut.
"Insya Allah dalam waktu segera kita akan membuatkan jembatan itu dengan lokasi sedikit bergeser. Paling tidak untuk kendaraan roda dua bisa lewat," katanya, sembari menambahkan, sementara untuk roda empat bisa melewati Desa Ramania
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017