Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan Yazidie Fauzi meminta agar pemerintah provinsi setempat lebih fokus dan serius lagi dalam menangani Sekolah Menengah Kejuruan di wilayahnya.
"Apalagi terkait dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016, semestinya pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) atau instansi terkait lebih serius lagi menangani SMK," ujarnya di Banjarmasin, Kamis.
"Karena kita berharap lulusan/keluaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kalsel siap bekerja, jika mereka tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, baik dalam mengisi lowongan kerja maupun membuka lapangan pekerjaan," tuturnya.
Dalam upaya menyiapkan tenaga kerja siap pakai, menurut Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan itu, Pemprov atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat melengkapi segala keperluan kegiatan belajar mengajar (KBM) pada SMK.
Sebagai contoh laboratorium atau sarana dan prasarana buat praktek peserta didik SMK tersebut sehingga mereka bukan cuma memiliki pengetahuan yang baik, tetapi juga keterampilan/keahlian yang memadai, lanjut wakil rakyat bergelar sarjana komputer itu.
Begitu pula dalam kurikulum atau materi pembelajaran, mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel itu menyarankan, mungkin ada baiknya kalau lebih banyak bersifat praktek daripada teori, misalnya 60 persen berbanding 40 persen.
Hal lain yang perlu menjadi perhatian, tambahnya, materi pembelajaran, baik teori maupun praktek harus berorientasi pada kebutuhan daerah serta potensi sumber daya setempat, sehingga ketika mereka mau bekerja dan membuka lapangan pekerjaan bisa menyambung.
Menurut dia, sumber daya alam (SDA) Kalsel dengan luas wilayah sekitar 3,7 juta hektare dan terbagi 13 kabupaten/kota, yang cukup potensial, perlu pengembangan pemanfaatan antara lain bidang pertanian, serta suber daya kelautan dan perikanan.
"Pasalnya, bidang pertanian, sumber daya keluatan dan perikanan tidak akan habis jika pengelolaannya dengan baik dan benar," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut.
"Jangan justru berpikir mau memanfaatkan SDA yang tidak bisa diperbarui atau akan habis walau bagaimana pun mengakalinya, seperti tambang batu bara dengan potensi terbatas," demikian Yazidie.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Apalagi terkait dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016, semestinya pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) atau instansi terkait lebih serius lagi menangani SMK," ujarnya di Banjarmasin, Kamis.
"Karena kita berharap lulusan/keluaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kalsel siap bekerja, jika mereka tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, baik dalam mengisi lowongan kerja maupun membuka lapangan pekerjaan," tuturnya.
Dalam upaya menyiapkan tenaga kerja siap pakai, menurut Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan itu, Pemprov atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat melengkapi segala keperluan kegiatan belajar mengajar (KBM) pada SMK.
Sebagai contoh laboratorium atau sarana dan prasarana buat praktek peserta didik SMK tersebut sehingga mereka bukan cuma memiliki pengetahuan yang baik, tetapi juga keterampilan/keahlian yang memadai, lanjut wakil rakyat bergelar sarjana komputer itu.
Begitu pula dalam kurikulum atau materi pembelajaran, mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel itu menyarankan, mungkin ada baiknya kalau lebih banyak bersifat praktek daripada teori, misalnya 60 persen berbanding 40 persen.
Hal lain yang perlu menjadi perhatian, tambahnya, materi pembelajaran, baik teori maupun praktek harus berorientasi pada kebutuhan daerah serta potensi sumber daya setempat, sehingga ketika mereka mau bekerja dan membuka lapangan pekerjaan bisa menyambung.
Menurut dia, sumber daya alam (SDA) Kalsel dengan luas wilayah sekitar 3,7 juta hektare dan terbagi 13 kabupaten/kota, yang cukup potensial, perlu pengembangan pemanfaatan antara lain bidang pertanian, serta suber daya kelautan dan perikanan.
"Pasalnya, bidang pertanian, sumber daya keluatan dan perikanan tidak akan habis jika pengelolaannya dengan baik dan benar," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut.
"Jangan justru berpikir mau memanfaatkan SDA yang tidak bisa diperbarui atau akan habis walau bagaimana pun mengakalinya, seperti tambang batu bara dengan potensi terbatas," demikian Yazidie.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017