Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) di empat kecamatan yang diwacanakan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, tidak berjalan sesuai rencana.
Anggota DPRD Kotabaru Suji Hendra, Rabu, mengatakan pembentukkan UPJJ awalnya merupakan usulan dewan.
"Keberadaan UPJJ dinilai efektif mengatasi persoalan buruknya infrastruktur jalan di pelosok," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Perbaikan jalan di Kotabaru yang panjangnya lebih seribu kilometer tidak akan mampu dikerjakan setiap tahun dengan dana APBD. Jalan satu-satunya dibentuk UPJJ di tiap daerah pemilihan atau dapil.
"Melalui kecamatan atau anggota dewan yang turun ke kecamatan melakukan penilaian mana-mana jalan rusak, itu bisa segera diperbaiki. Kalau menunggu APBD, itu tadi sampai rusak parah," jelasnya.
Unit kerja ini siap beroperasi setiap saat untuk mengerjakan jalan-jalan yang rusak dengan dana pemeliharaan yang ada di Dinas Bina Marga.
Dengan demikian tidak perlu menunggu diusulkan di APBD tahun berikutnya yang bisa berakibat kerusakan jalan semakin parah.
Hal itu seperti yang terjadi di dapilnya, yakni dapil I yang meliputi Pamukan Barat, Pamukan Selatan, Pamukan Utara, Sampanahan dan Sungai Durian.
Sebelumnya UPJJ diwacanakan di empat dapil yang dipusatkan di empat titik, yakni di Kecamatan Kelumpang Barat, Pamukan Barat, Pulau Laut Utara, dan Pulau Laut Barat. Untuk pembelian alat berat yang akan ditempatkan di empat UPJJ sudah direalisasikan, sedangkan bangunan kantor baru satu di Bungkukan.
"Tapi kita tidak tahu kenapa itu tidak difungsikan lagi, mungkin ada kebijakan baru atau sebab lain sehingga alat di UPJJ ditarik ke Kotabaru," kata Suji.
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kotabaru Suprapti Tri Astuti mengatakan semua alat berat yang semula diperuntukkan di UPJJ memang sudah ditarik ke ibukota kabupaten.
"UPJJ itu sekarang tidak bisa efektif, kenapa? Setiap kita tempatkan orang sebagai kepala dia tidak aktif. Akhirnya alat ditarik ke workshop," bebernya.
Alasan lain, kapasitas alat berat yang ada juga tak sanggup memperbaiki kerusakan jalan yang sudah parah.
"Alat kita itu sekarang cuma tinggal berapa set dan tidak sanggup memperbaiki jalan yang rusak. Sedangkan di wilayah I, II, dan III hampir semua jalan rusak," tukasnya.
Sementara ini perbaikan kerusakan jalan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotabaru menggunakan skala prioritas. Untuk mempercepat penanganan, selain dana APBD, pemerintah daerah juga gencar mengejar dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Anggota DPRD Kotabaru Suji Hendra, Rabu, mengatakan pembentukkan UPJJ awalnya merupakan usulan dewan.
"Keberadaan UPJJ dinilai efektif mengatasi persoalan buruknya infrastruktur jalan di pelosok," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Perbaikan jalan di Kotabaru yang panjangnya lebih seribu kilometer tidak akan mampu dikerjakan setiap tahun dengan dana APBD. Jalan satu-satunya dibentuk UPJJ di tiap daerah pemilihan atau dapil.
"Melalui kecamatan atau anggota dewan yang turun ke kecamatan melakukan penilaian mana-mana jalan rusak, itu bisa segera diperbaiki. Kalau menunggu APBD, itu tadi sampai rusak parah," jelasnya.
Unit kerja ini siap beroperasi setiap saat untuk mengerjakan jalan-jalan yang rusak dengan dana pemeliharaan yang ada di Dinas Bina Marga.
Dengan demikian tidak perlu menunggu diusulkan di APBD tahun berikutnya yang bisa berakibat kerusakan jalan semakin parah.
Hal itu seperti yang terjadi di dapilnya, yakni dapil I yang meliputi Pamukan Barat, Pamukan Selatan, Pamukan Utara, Sampanahan dan Sungai Durian.
Sebelumnya UPJJ diwacanakan di empat dapil yang dipusatkan di empat titik, yakni di Kecamatan Kelumpang Barat, Pamukan Barat, Pulau Laut Utara, dan Pulau Laut Barat. Untuk pembelian alat berat yang akan ditempatkan di empat UPJJ sudah direalisasikan, sedangkan bangunan kantor baru satu di Bungkukan.
"Tapi kita tidak tahu kenapa itu tidak difungsikan lagi, mungkin ada kebijakan baru atau sebab lain sehingga alat di UPJJ ditarik ke Kotabaru," kata Suji.
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kotabaru Suprapti Tri Astuti mengatakan semua alat berat yang semula diperuntukkan di UPJJ memang sudah ditarik ke ibukota kabupaten.
"UPJJ itu sekarang tidak bisa efektif, kenapa? Setiap kita tempatkan orang sebagai kepala dia tidak aktif. Akhirnya alat ditarik ke workshop," bebernya.
Alasan lain, kapasitas alat berat yang ada juga tak sanggup memperbaiki kerusakan jalan yang sudah parah.
"Alat kita itu sekarang cuma tinggal berapa set dan tidak sanggup memperbaiki jalan yang rusak. Sedangkan di wilayah I, II, dan III hampir semua jalan rusak," tukasnya.
Sementara ini perbaikan kerusakan jalan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotabaru menggunakan skala prioritas. Untuk mempercepat penanganan, selain dana APBD, pemerintah daerah juga gencar mengejar dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017